Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 6)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Kebijakan Pemerintah

1
Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999 - 2004 serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah ....
  1. School based managemen and community based participasion
  2. School based managemen and community based organitasion
  3. School based managemen and community based coordination
  4. School based managemen and community based statement
  5. School based managemen and community based coalition
Jawaban : A

Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999 - 2004 dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah: School based managemen and community based participasion.

Diskusi
2
Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pernyataan tersebut merupakan isi dari ....
  1. REPELITA I
  2. REPELITA II
  3. REPELITA Ill
  4. REPELITA IV
  5. REPELITA V
Jawaban : E

REPELITA I : sektor pertanian dan industri mendukung sektor pertanian.

REPELITA II : sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

REPELITA III : pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku-jadi.

REPELITA IV : pertanian-swasembada-tingkatkan industri yang menghasil kan mesin industri.

REPELITA V : kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat.

Diskusi
3
Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang ....
  1. Pengelolaan lingkungan hidup
  2. Penataan ruang
  3. Sistem perencanaan pembangunan nasional
  4. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
  5. Rencana strategi kementerian lembaga Departemen Kehutanan
Jawaban : D

Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Diskusi
4
Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah ....
  1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
  2. Managemen dalam hukum
  3. Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi
  4. Peradilan yang adil dan tidak memihak
  5. Aparat penegak hukum yang bersih dan bertanggungjawab
Jawaban : C

Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi.

Diskusi
5
Pada awal pembangunan jangka panjang prioritasnya pembangunan di bidang industri adalah ....
  1. lndustri nasional yang didukung kemampuan teknologi yang meningkat
  2. lndustri yang menghasilkan barang import
  3. lndustri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
  4. lndustri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi
  5. Indutri yang menunjang sektor perekonomian
Jawaban : C

Prioritas pembangunan bidang industri adalah : lndustri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Diskusi

6
Penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah ....
  1. Presiden Republik Indonesia saat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik
  2. Desakan dari daerah agar pemimpin khususnya Presiden segera diganti
  3. Anggota kabinet tidak bisa berkarya dengan baik
  4. Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya
  5. Terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan
Jawaban : D

Faktor penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah: Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya.

Diskusi
7
Tahun (1689) Raja Willem Ill dari Belanda sekaligus raja lnggris mengeluarkan Bill of Right. Hal ini berdampak dari pemindahan kekuasaan menjadi ....
  1. Kekuasaan berpindah dari presidensial ke parlemen
  2. Kekuasaan berpindah dari perdana menteri ke parlemen
  3. Kekuasaan berpindah dari raja ke absolutisme
  4. Kekuasaan berpindah dari raja ke republik
  5. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen
Jawaban : A

Tahun (1689) Raja Willem III dari Belanda sekaligus raja Inggris mengeluarkan Bill of Right. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen. Tahun (1707) lnggris bergabung dengan negara-negara seperti Skotlandia, Wales, dan lrlandia menjadi lnggris Raya atau United Kingdom.

Diskusi
8
Slogan yang paling terkenal dan sering diperdengarkan oleh masyarakat pada masa pergerakan Revolusi Perancis adalah ....
  1. Liberty, fraternity, dignity
  2. Liberty, equality, fraternity
  3. Liberty, equality, dignity
  4. Equality, fraternity, dignity
  5. Fraternity, equality, dignity
Jawaban : B

Pengaruh adanya revolusi Perancis mempengaruhi seluruh daratan Eropa dengan slogan "Liberty, equality, fraternity", Revolusi Perancis membantu pembangunan dasar peradaban barat yang modern.

Diskusi
9
Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali ....
  1. Moneter dan fiskal nasional
  2. Pertahanan dan keamanan
  3. Agama
  4. Yustisi
  5. Pendidikan
Jawaban : E

Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, meliputi kebijakan-kebijakan dibawah ini:

  • Agama dan peradilan.
  • Moneter dan fiskal
  • Pertahanan keamanan
  • Politik luar negeri.
  • Agama
  • Yustisi
  • Politik luar negeri
  • Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
  • Dana perimbangan keuangan
  • Sistem administrasi negara
  • Lembaga perekonomian negara
  • Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
  • Pendayagunaan sumber daya alam
  • Teknologi tinggi yang strategis Konservasi dan standar nasional

Sedangkan pendidikan tidaklah mutlak urusan pemerintah pusat tapi menjadi otonomi pemerintah daerah juga.

Diskusi
10
Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan ....
  1. Anggaran pendapatan belanja negara
  2. Pendapatan daerah
  3. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
  4. Perimbangan keuangan antara pendapatan dan angaran pembelanjaan negara
  5. Pembiayaan negara
Jawaban : C

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan: Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 5
SELANJUTNYA
Bagian 7

Bagaimana menurut kamu artikel ini?