Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 7)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Kebijakan Pemerintah

1
Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat ....
  1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tanpa melibatkan pemerintah daerah
  2. Mengelola aparatur daerah yang baru
  3. Menugaskan sebagian urusan pemerinatah daerah dan atau pemerintahan pusat berdasarkan asas sentralisasi
  4. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
  5. Mengelola kekayaan daerahnya sendiri
Jawaban : D

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat: Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

Diskusi
2
Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ....
  1. Mengirim pasukan yang bertugas di daerah perbatasan
  2. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
  3. Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada negara yang berperang
  4. Mengirim duta dan konsul
  5. Menciptakan kerjasama dengan negara-negara yang maju saja
Jawaban : B

Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah : Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik.

Diskusi
3
Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah ....
  1. PP No. 11 tahun 1979
  2. PP No. 12 tahun 1979
  3. PP No. 13 tahun 1979
  4. PP No. 14 tahun 1979
  5. PP No. 15 tahun 1979
Jawaban : E

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah : PP No. 15 tahun 1979.

Diskusi
4
Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dbuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan bersifat ....
  1. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
  2. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
  3. Tertutup dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
  4. Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
  5. Tertutup dan diumumkan berdasarkan undang-undang
Jawaban : D

Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dibuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan besifat: Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan.

Diskusi
5
Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada ....
  1. Kemakmuran pemerintah
  2. Kemakmuran masyarakat
  3. Keadilan masyarakat
  4. Kesejahteraan daerah
  5. Keadilan dan kesejahteraan pemerintah
Jawaban : B

Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada: Kemakmuran masyarakat.

Diskusi

6
Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembangunan negara kita adalah karena ....
  1. Penyebaran penduduk yang tidak merata
  2. Peledakan jumlah penduduk
  3. Kesenjangan social ekonomi penduduk yang tidak merata
  4. Angka pendidikan penduduk yang rendah
  5. Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
Jawaban : A

Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembagunan negara kita adalah karena: Penyebaran penduduk yang tidak merata (sebagai hambatan utama). Sedangkan hambatan berikut ini adalah sebagai hambatan pendukung:

  • Peledakan jumlah penduduk
  • Kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata
  • Angka pendidikan penduduk yang rendah
  • Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
Diskusi
7
Hukum yang berlaku saat ini adalah ....
  1. Hukum tertulis
  2. Hukum yang sah
  3. Hukum yang tegas
  4. Hukum yang memaksa
  5. Hukum yang disepakati
Jawaban : B

Hukum yang berlaku saat ini adalah : Hukum yang sah.

Diskusi
8
Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah ....
  1. Daerah lstimewa Aceh
  2. Daerah lstimewa Yogyakarta
  3. Daerah Khusus lbukota
  4. Daerah Kepulauan Seribu
  5. Daerah Kalimantan
Jawaban : A

Daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah: Daerah istimewa Aceh, Maluku, lrian Jaya.

Diskusi
9
Dalam penetapan formasi Pegawai negeri sipil daerah propinsi/ kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh ....
  1. Menteri Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga
  2. Menteri dalam Negeri
  3. Badan Kepegawaian Nasional
  4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  5. Menteri Sekretaris Negara
Jawaban : D

Dalam penetapan formasi Pegawai negeri sipil daerah propinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Diskusi
10
Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam tubuh Departemen Kehutanan menetapkan enam program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program tersebut meliputi berikut ini, kecuali ....
  1. Program pemantapan keamanan dalam negeri
  2. Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
  3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
  4. Program peningkatan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup
  5. Program peningkatan anggaran perlindungan dan keamanan hutan
Jawaban : E

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam tubuh Departemen Kehutanan menetapkan enam program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program tersebut meliputi berikut ini:

  • Program pemantapan keamanan dalam negeri.
  • Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
  • Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
  • Program peningkatan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan untuk Program peningkatan anggaran perlindungan dan keamanan hutan bukan merupakan visi, misi dan tujuan kebijakan Departemen Kehutanan.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 6
SELANJUTNYA
Bagian 8

Bagaimana menurut kamu artikel ini?