Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 8)
TWK SKD

SKD

Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu


SKD TWK Kebijakan Pemerintah

1
Realita yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi orang tua terhadap anak untuk membantu mencari nafkah, pembantu rumah tangga, disiksa dan tidak diberi gaji, sekelompok orang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami tindak kekerasan, atau perlakuan hukum yang tidak adil. Realita seperti ini menunjukkan bukti bahwa masih banyak terjadi ....
  1. Kegamangan gaya dan cara hidup masyarakat
  2. Dampak negatif yang mencerminkan pembangunan
  3. Penyalahgunaan informasi dan komunikasi
  4. Warga negara yang berpendidikan rendah
  5. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia
Jawaban : E

Eksploitasi orang tua terhadap anak untuk membantu mencari nafkah, pembantu rumah tangga, disiksa dan tidak diberi gaji, sekelompok orang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami tindak kekerasan, atau perlakuan hukum yang tidak adil. Realita seperti im menunjukkan bukti bahwa masih banyak terjadi: Pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Diskusi
2
Menurut arah kebijakan pembangunan, pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nangro Aceh Darrusalam, perlu dititik beratkan pada ....
  1. Menerapkan daerah operasi untuk meredam keinginan memisahkan diri
  2. Menyelesaikan masalahnya dengan mengusut dan mengadili yang bersalah
  3. Memberi hakotonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab penuh
  4. Mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif melakukan rekonsiliasi
  5. Menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan dengan berbagai upaya
Jawaban : C

Menurut arah kebijakan pembangunan, pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nangro Aceh Darrusalam, perlu dititik beratkan pada: Memberi hak otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab penuh.

Diskusi
3
Dalam memanfaatkan sumber alam yang terkandung dalam Negara Indonesia, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa, artinya ....
  1. Pendapatan perkapita tetap
  2. Jumlah penduduk tetap seimbang
  3. Generasi yang akan datang adalah generasi penerus
  4. Kesejahteraan sekarang belum tentu masa lampau sejahtera
  5. Kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang
Jawaban : E

Dalam memanfaatkan sumber alam yang terkandung dalam negara Indonesia, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa, artinya: Kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang.

Diskusi
4
Untuk mencapai sasaran pembangunan angka menengah, Departemen kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas 2005-2009 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-Vll/2004), antara lain sebagai berikut, kecuali ...
  1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal
  2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
  3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
  4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
  5. Pemantapan kawasan hutan lindung
Jawaban : E

Untuk mencapai sasaran pembangunan angka menengah, Departemen kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas 2005-2009 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-Vll/2004), antara lain sebagai berikut:

  • Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu ilegal.
  • Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan.
  • Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
  • Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Sedangkan Pemantapan kawasan hutan lindung bukan merupakan sasaran pembangunan angka menengah.

Diskusi
5
Suatu Negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan ....
  1. Negara the rule of law
  2. Negara berkedaulatan
  3. Negara demokrasi
  4. Negara hukum
  5. Negara konstitusional
Jawaban : A

Suatu negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan: Negara "the rule of law" (Negara hukum yang didasarkan atas aturan tertulis).

Diskusi

6
Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif adalah bertujuan untuk ....
  1. Mencegak konflik politik dan kepentingan
  2. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman
  3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
  4. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
  5. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
Jawaban : E

Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif adalah bertujuan untuk: Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri.

Diskusi
7
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali ....
  1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi
  2. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
  3. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
  4. Menerapkan proses administrasi yang tepat
  5. Meningkatkan pemusatan kepentingan umum
Jawaban : E

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut :

  • Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi
  • Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
  • Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
  • Menerapkan proses administrasi yang tepat

Sedangkan meningkatkan pemusatan kepentingan umum bukan merupakan pendapat Simons.

Diskusi
8
Kewajiban yang dikeluarkan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan pada ....
  1. Kehendak para pengambil keputusan
  2. Musyawarah untuk mufakat
  3. Agama dan kepercayaan
  4. Hukum dan kewenangan tertentu
  5. Adat istiadat
Jawaban : B

Kewajiban yang dikeluarkan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan pada: Musyawarah untuk mufakat.

Diskusi
9
Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan, biasanya disebut dengan ....
  1. Kewenangan khusus
  2. Strategi pemerintah
  3. Peraturan pemerintah
  4. Kebijakan pemerintah
  5. Keadilan pemerintah
Jawaban : A

Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan, biasanya disebut dengan: Kewenangan khusus.

Diskusi
10
Program pemerintah yaitu berupa Jaringan pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan ....
  1. Mengatasi dampak pertumbuhan penduduk
  2. Mengatasi ketimpangan sosial masyarakat
  3. Mengatasi dampak krisis ekonomi
  4. Mengatasi masalah keamanan dan pertahanan negara
  5. Mengatasi masalah pencemaran lingkungan
Jawaban : C

Program pemerintah yaitu berupa Jaringan pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan: Mengatasi dampak krisis ekonomi.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

Bagaimana menurut kamu artikel ini?