Soal Sejarah Indonesia
(Bagian 10)
TWK SKD

Salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin (Orde Lama) adalah pidato Presiden pada hari kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undangundang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK. 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia terlaksana, pada saat-saat awal pemerintahan Republik Indonesia, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga: MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

Pelanggaran pelaksanaan Pemerintah pada masa Orde Baru (1966-1998) yang murni dan konsekuen terjadi pada pasal 23 (hutang konglomerat/ private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan pasal 33 UUD 1945 yang memberikan kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber daya alam kita.

Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999, ditandai dengan lepasnya salah satu Propinsi dari NKRI, yaitu Timor-Timur, masa ini adalah masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan B.J. Habibie.

lsi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan pada pernyataan a, b, c: merupakan penyimpangan UUD 1945.

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta wakil Ketua DPA menjadi menteri Negara.
2. MPRS menetapka Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang Referendum telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998, karena dinilai tidak sesuai dengan tuntutan Pasal 37 UUD 1945.

Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada TAP MPRS No. XII/ MPRS/1966. 

Pada tanggal 15 Agustus 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 tentang UUD Sementara 1950, yang berlaku sejak 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 di mana bentuk negara Federasi bersifat sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menginginkan bentuk Negara Kesatuan. 

UUD 1945 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 disebut dengan periode Orde Lama. 

Pada periode UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959).