Soal Sejarah Perjuangan Bangsa
(Bagian 15)
TWK SKD

Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang menganjurkan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat pada tanggal 1 Maret 1945.

Sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Perancangan UUD beserta pembukaannya dengan dibentuknya panitia yang beranggota 19 orang, di antaranya:

1. Ir. Soekarno 
2. Maria Ulfah Santoso
3. Otto lskandardinata
4. Mr. Ahmad Subardjo
5. H. Agus Salim
6. Dr. Supomo
7. Susanto Tirtoprodjo 
8. Hosein Djajadiningrat 
9. KH. Wahid Hasyim
10. A.A. Maramis 
11. J. Latuharhary 
12. Purbojo 
13. Parada Harahap 
14. Sartono
15. Wongsonegoro
16. Wuryaningrat 
17. R.P. Singgih
18. Sukiman
19. Tang En Hoat

Jadi, yang bukan merupakan anggota panitia perancangan UUD adalah Moh. Hatta.

Panitia perancang UUD kemudian membentuk panitia kecil perancang UUD yang beranggotakan 7 orang, antara lain: Dr. Soepomo, Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.P Singgih, Agus Salim, dan Sukiman

Indonesia mengeluarkan tiga maklumat di awal kemerdekaan dengan tujuan kelengkapan negara dan mengadakan perubahan yang dirasa perlu, antara lain:

1. Maklumat Wakil Presiden No. x tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya selama 6 bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang dipegang oleh Presiden pada KNIP. 
2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan multiparpol oleh rakyat. 
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan demokrasi liberal.

Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 menghasilkan beberapa keputusan berikut ini: 

1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federal) dan membagi negara Indonesia menjadi 16 negara bagian.
2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal sehingga para menteri hanya bertanggung jawab pada parlemen. 
3. Mukadimah konsitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan UUD 1945.

Jadi, yang bukan merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah pembentukan konstitusi RIS sebagai konstitusi utama negara Indonesia.

Sidang I BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 menghasilkan perumusan materi Pancasila yang diusulkan oleh Dr. Soepomo sebagai berikut:

1. Teori negara perseorangan (indivi-dualis) 
2. Paham negara kelas (class theory) 
3. Paham negara integralistik

Pada sidang BPUPKI I tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo mengusulkan teori-teori negara dalam pidatonya untuk menjadi dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Teori negara perseorangan (individualis)
2. Teori negara kelas (class theory)
3. Teori negara integralistik

Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang ke-3 PPKI tanggal 22 Agustus 1945, antara lain:

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) 
2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) atau Badan Penolong Karban Perang (BPKP)
3. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)

Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi membantu tugas kepresidenan dan sebagai Dewan Perwakilan rakyat (DPR) sebelum diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo.

Komite Van Aksi adalah utusan laskar perjuangan yang didirikan pada tanggal 2 September 1945 yang terdiri atas beberapa badan yang bernaung, yaitu: Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BRI), Barisan Buruh Indonesia (BBi), Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), TRIP, dan lain-lain.

Jadi, organisasi yang bukan termasuk Komite Van Aksi adalah TKR.