Soal Sejarah Perjuangan Bangsa
(Bagian 17)
TWK SKD

Pernyataan van Mook untuk tidak berdiskusi dengan Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan yang presidensial menjadi parlementer, pada tanggal 14 November 1945. Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti Sutan Syahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu. 

Usaha Belanda tidak hanya berhenti setelah terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) karena dua bulan setelahnya, Belanda berhasil membujuk ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. 

Empat hari setelah perjanjian Renville, yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, dan munculnya Agresi Militer I, kabinet Amir Syarifudin berhenti dan dibentuk lagi kabinet baru pada tanggal 29 Januari 1948 dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menterinya untuk memimpin suatu kabinet 'Presidensial Darurat' (1948-1949), di mana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada presiden. 

Upacara pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Yuliana bertindak sebagai Wakil Negeri Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Indonesia. Sedangkan, dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 

Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 muncul dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah lrian bagian barat dari tangan Belanda. Akibatnya Badan lntelijen Amerika (CIA) mengutus Mr. Elsworth Bunker untuk berunding dengan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Joseph Luns untuk mencari solusi agar Indonesia bisa memberhentikan partai komunisnya dan persenjataan militernya dari Rusia.

Mosi Integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan negara. Mosi Natsir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir. 

Perundingan di Linggarjati ini dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain: 

1. lnggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn.
2. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), dan Dr. A.K. Gani (anggota).
3. Belanda diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota).

Jadi, yang bukan juru runding dari pihak Belanda dan Indonesia adalah Van Der Capellen.  

Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta, pada 27-28 Oktober 1928, menghasilkan lkrar Sumpah Pemuda yang berisi:

• Kami putra-putri Indonesia, mengakui bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.
• Kami putra-putri Indonesia, mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia.
• Kami putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu I 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya.
• Adanya ketegangan yang terjadi antara parpol dalam konstituante yang berkepanjangan.

Segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusiif negara RI. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia maka pemerintah segera mengeluarkan Deklarasi Juanda.