Soal Sejarah Perjuangan Bangsa
(Bagian 18)
TWK SKD

lsi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Pembubaran dewan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
• Pembentukan MPRS dan DPAS

lsi Perjanjian Bongaya:

• VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makassar
• Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam
• Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar
• Aru Palaka diakui sebagai raja Bone

Penyebab kebangkrutan VOC:

• Korupsi merajalela yang dilakukan oleh para pegawai VOC
• Banyak pegawai VOC yang tidak cakap
• VOC menanggung hutang akibat peperangan
• Kemerosotan moral di kalangan para penguasa akibat sistem monopoli perdagangan
• Tidak jalannya Penyerahan Wajib dan Aturan Priangan, kedua aturan itu dimaksudkan untuk mengisi kas VOC yang kosong.

Tujuan dibentuknya VOC:

• Menghindari persaingan antarpedagang Belanda
• Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa ataupun bangsa-bangsa Asia
• Membantu pemerintah Belanda dalam berjuang menghadapi Spanyol yang masih menguasainya.

Pokok-pokok peraturan tanam paksa adalah:

• Perjanjian pembagian sebagian tanahnya dengan rakyat untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa
• Tanah yang dipergunakan seperlima dari tanah pertanian suatu desa
• Tenaga yang digunakan tidak melebihi yang digunakan untuk menanam padi
• Tanah yang digunakan bebas pajak
• Hasil dari tanaman diserahkan kepada pemerintah. Jika lebih, maka kelebihan itu dikembalikan kepada rakyat
• Kerusakan tanaman yang bukan kesalahan rakyat akan ditanggung pemerintah

lsi perundingan Linggarjati yaitu Belanda mengakui wilayah RI meliputi: Sumatera, Jawa, dan Madura; akan dibentuk Negara Indonesia Serikat yang meliputi RI dan Negara Indonesia Timur; akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Yuliana sebagai kepala Uni.

Pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di dua tempat yaitu di Indonesia, yang menandatangani adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan AH Lovink, dan di Belanda yang menandatangani adalah Drs. Moh. Hatta dan Ratu Yuliana.

Komisi Tiga Negara (KTN): menjadi penengah konflik antara lndonesiaBelanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.

Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengeluarkan pernyataan bahwa "Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari". Pernyataan Koiso tersebut kemudian terkenal dengan sebutan "Janji Koiso" dan dikemukakan di depan sidang Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang). Adapun tujuan dikeluarkan Janji Koiso tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Bukti kesungguhan Janji Koiso tersebut adalah diperbolehkannya mengibarkan bendera Merah Putih di kantor-kantor pemerintah berdampingan dengan bendera Jepang (Hinomaru). 

Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut, antara lain:

• Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI 
• Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar 
• Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi 
• Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Jadi, yang bukan termasuk tuntutan Reformasi tersebut adalah desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah.