Soal Sejarah Perjuangan Bangsa
(Bagian 23)
TWK SKD

Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang karena Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. 

Piagam Jakarta mempunyai arti penting dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia. Setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-undang Dasar 1945, hal ini terkaitan dengan halhal:

1. Tidak adanya peraturan dikalangan elit politik islam
2. Semangat kebangsaan yang keliru
3. Semangat toleransi yang berlebihan
4. Semangat juang yang kurang

Sedangkan persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam bukan merupakan faktor terjadinya perubahan.

Pada mulanya maksud Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah menarik perhatian bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itulah, Perdana Menteri Koiso pada 9 September 1944 memberikan janji kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Pembahasan Isi Trikora sebagai berikut.

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

-

Van den Bosch adalah gubernur jenderal Hindia-Belanda penggagas tanam paksa. Van der Capellen adalah penguasa HindiaBelanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Daendels adalah yang memerintahkan pembangunan jalan tersebut.

Isi Dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran konstituante, penggantian UUDS 1950 dengan UUD 1945, dan pembentukan DPRS dan MPRS.

Panitia sembilan dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia sembilan beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta, Mr. AA Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, dan Mr. Muh. Yamin. 

Moh. Yamin mengajukan usulan dasar negara secara tertulis terdiri atas: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia 
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia