Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 12)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 (amandemen) adalah ...
  1. MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
  2. MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK
  3. DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
  4. DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
  5. MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
Jawaban : A

Konsep lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945 yaitu Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diskusi
2
Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara menjadi?
  1. Presiden
  2. DPR
  3. MA
  4. MK
  5. Tidak ada yang ada hanya lembaga Negara
Jawaban : E - Diskusi
3
Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Nama lain lembaga negara yang menjalankan pemerintahan adalah
  1. Yudikatif
  2. Eksaminatif
  3. Legislative
  4. Instruktif
  5. Ekskutif
Jawaban : E - Diskusi
4
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatanya secara bersamaan, siapakah pelaksana tuags kepersidenan?
  1. Menteri Luar Negeri
  2. Menteri Dalam Negeri
  3. Menteri Pertahanan
  4. Menteri Luar Negri dan Menteri Dalam Negeri
  5. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan
Jawaban : E - Diskusi
5
Siapakah yang berhak mengangkat duta dan konsul berdasarkan pasal 13 UUD 1945?
  1. Presiden
  2. Wakil Presiden
  3. MPR
  4. DPR
  5. Menteri Luar Negeri
Jawaban : A - Diskusi

6
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara menurut UUD 1945 diserahkan kepada?
  1. Menteri Keuangan
  2. Gubernur Bank Indonesia
  3. BPK
  4. OJK
  5. KPK
Jawaban : C - Diskusi
7
Dalam UUD 1945 DPR dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai hal berikut, kecuali?
  1. Otonomi daerah
  2. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
  3. Pajak, pendidikan dan agama
  4. Partai politik
  5. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain
Jawaban : A - Diskusi
8
Sesuai dengan Pasal 24c UUD 1945, berikut ini wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, kecuali ...
  1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
  2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
  3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
  4. Memutuskan pembubaran partai politik
  5. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
Jawaban : C

Pasal 24c ayat (1) UUD 1945

Diskusi
9
Peristiwa Presiden SBY memberikan grasi terhadap kasus narkoba Corby. Pertimbangan SBY juga disertai pertimbangan lembaga?
  1. MK
  2. MA
  3. Menteri Hukum dan HAM
  4. DPR
  5. MPR
Jawaban : B

Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Diskusi
10
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat adalah?
  1. Hak anggaran
  2. Hak interpelasi
  3. Hak angket
  4. Hak berpendapat
  5. Hak imuinitas
Jawaban : B

Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 11
SELANJUTNYA
Bagian 13

Bagaimana menurut kamu artikel ini?