Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 13)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Berikut adalah tugas Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4, kecuali ...
  1. Alat negara yang menjaga keamanan
  2. Menjaga ketertiban
  3. Melindungi masyarakat
  4. Mengayomi masyarakat
  5. Mengamankan perbatasan negara
Jawaban : E

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Diskusi
2
Perbedaan DPR dan DPRD adalah?
  1. DPR berkedudukan di pusat, sedangkan DPRD berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
  2. DPR mengajukan UU, sedangkan DPRD mengajukan PP
  3. DPR dipilih oleh rakyat, sedangkan DPRD dipilih oleh Presiden
  4. DPR menjabat selama lima tahun, sedangkan DPRD menjabat sepuluh tahun
  5. DPR bertanggung jawab dengan Presiden, sedangkan DPRD bertanggung jawab dengan Menteri
Jawaban : A - Diskusi
3
Kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 hasil Amandemen dibandingkan dengan lembaga negara lainnya adalah?
  1. Lebih rendah
  2. Lebih kuat
  3. Lebih tinggi
  4. Lebih lemah
  5. Sejajar
Jawaban : E - Diskusi
4
Menurut UU No. 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan utama pemerintah pusat antara lain, kecuali?
  1. Masalah politik luar negeri
  2. Pertahanan dan keamanan
  3. Masalah yustisi (peradilan dan hukum)
  4. Masalah moneter dan fiskal nasional
  5. Masalah sosial
Jawaban : E - Diskusi
5
Menurut UUD 1945 pasal 34, fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh?
  1. Pemerintah
  2. Mentri kesehatan
  3. Negara
  4. Mentri pekerjaan umum
  5. Menkokesra
Jawaban : C - Diskusi

6
Gubernur , Bupati, dan Walikota dipilih secara?
  1. Terbuka
  2. Langsung
  3. Demokratis
  4. Voting
  5. Kekeluargaan
Jawaban : C - Diskusi
7
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan?
  1. Rakyat
  2. MPR
  3. DPD
  4. Politik
  5. BPK
Jawaban : C - Diskusi
8
Dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan presiden karena penghianatan negara, korupsi dan tindak pidana berat terdapat dalam pasal?
  1. Pasal 17
  2. Pasal 8B
  3. Pasal 7A
  4. Pasal 1
  5. Pasal 6
Jawaban : C - Diskusi
9
Pengusulan pengangkatan hakim agung merupakan tugas
  1. Komisi Yudisial
  2. BPK
  3. Mahkamah Konstitusi
  4. DPR
  5. MA
Jawaban : A - Diskusi
10
Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada?
  1. Presiden, DPR, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
  2. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
  3. DPR, MPR, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
  4. Presiden, DPR, dan DPD sesuai dengan kewenangannya
  5. Presiden, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
Jawaban : B - Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 12
SELANJUTNYA
Bagian 14

Bagaimana menurut kamu artikel ini?