- Negara
- Provinsi
- Kabupaten/Kotamadya
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Legislatif
- Yudikatif
- Eksekutif
- Rekomendatif
- Operatif
- KY
- MK
- MA
- Presiden
- MPR
- Desentralisasi
- Dekosentrasi
- Tugas pembantuan
- Otonomi daerah
- Sentralisasi
Dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.
Diskusi- Sekretariat DPRD
- lnspektorat
- Dinas
- Badan
- Kecamatan
Perangkat daerah provinsi terdiri atas:
- Sekretariat daerah
- Sekretariat DPRD
- lnspektorat
- Dinas
- Badan
Jadi, yang tidak termasuk ke dalam perangkat daerah provinsi adalah kecamatan.
Diskusi- Pengaturan administratif
- Pengaturan tata ruang
- Pemeliharaan keamanan di laut
- Mempertahankan kedaulatan negara
- Penetapan kawasan konservasi
Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
Diskusi- Memberikan persetujuan atas Perpu
- Memberikan persetujuan atas anggaran belanja negara
- Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden
- Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- DPR berwenang memilih anggotaanggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi
Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya sebagai berikut:
- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
- Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
- Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
- DPR
- MPR
- MA
- MK
- DPA
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3 hasil amandemen UUD 1945 pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 menerangkan bahwa Presiden dapat menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR.
Diskusi- Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
- Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
- Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
- Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
- Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
Berdasarkan pasal 2 UU No.12 Tahun 2003, Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
Diskusi- Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
- Adanya parlemen sehingga pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
- Membuat kebijakan bisa ditangani secara cepat
- Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas
- Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu
Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:
- Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
- Pemerintah dapat lebih leluasa dalam memerintah karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet.
- Badan eksekutif tidak tergantung pada parlemen.
- Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu.
- Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.
Berbagi itu indah
Semoga membantu
Bagaimana menurut kamu artikel ini?