Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 18)
TWK SKD

Hak istimewa DPR sebagai berikut:

• Hak petisi: hak DPR untuk mengajukan usul, saran, dan anjuran kepada Presiden.
• Hak lnterpelasi: hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
• Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang.
• Hak lnisiatif: hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang
• Hak Budget: hak DPR untuk mengesahkan RAPBN dan APBN 

Untuk pemeriksaan penggunaan keuangan negara atau APBN dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sedangkan untuk fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ialah sebagai berikut: 

1. Bersama-sama dengan presiden membentuk undang-undang (fungsi Legislasi) 
2. Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN (fungsi Anggaran) 3
3. Melaksanakan pengawasan (fungsi Pengawasan) terhadap: 
   1. Pelaksanaan undang-undang
   2. Pelaksanaan APBN serta pengolahan keuangan negara
   3. Kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan TAP MPR RI
4. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

Pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR merupakan salah satu wewenang Presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 2. 

Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah:

1. Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat 1) 
2. Menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat 2)
3. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1) 
4. Memberi amnesti dan abolisi dengan 144 memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2) 
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
6. Mengajukan Rancangan undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) (pasal 23 ayat 2)  

Pasal 23 E ayat 2 memuat tugas BPK dalam pemerintahan, yaitu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat 3 UUD 1945)

Fungsi konstitutif ialah fungsi menyelenggarakan kedaulatan rakyat, yaitu menetapkan UUD. Fungsi ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1). 

Fungsi legislatif atau fungsi untuk membentuk Undang-Undang dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. 

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber daya di daerahnya.