Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 19)
TWK SKD

Prinsip-prinsip pemerintahan antara lain:

1. Kepastian hukum, yaitu segala pelaksanaan kegiatan atau tugas dalam pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tertib penyelenggaraan negara, maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan dengan tertib administrasi negara. 
3. Kepentingan umum, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah haruslah untuk kepentingan umum. 
4. Keterbukaan, yaitu masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa rahasia. 
5. Proporsionalitas, yaitu penyelenggaraan negara secara seimbang dan adil.
6. Profesionalitas, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
7. Akuntabilitas, yaitu pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. 
8. Efisiensi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan asas efektif dan efisien.

Jadi, yang bukan merupakan prinsip-prinsip pemerintahan adalah dekonsentrasi. 

Asas-asas otonomi daerah, antara lain:

1. Sentralisasi, yaitu pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara pada pemerintah pusat.
2. Desentralisasi, yaitu adanya penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 
3. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah. 
4. Perbantuan, yaitu turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan tugas. 

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. Fungsi, wewenang, dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain: 

1. Berwenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasilnya pada DPR dan DPD selaku pengawasan penggunaan APBN.
2. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 

Pengadilan tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir. 
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
4. Ketua pengadilan tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut: 

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR. 
3. Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
4. Mengangkat dan memberhentikan menteri.

Jadi, yang bukan merupakan wewenang dan kekuasaan Presiden adalah menetapkan APBN. 

BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara. Dari tugas dan wewenangtersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut: 

1. Fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
2. Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara.
3. Fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. 

Otonomi Khusus daerah Papua diatur berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 79 pasal dan telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008. 

Otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 
2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas: 

1. Biro rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim
2. Biro pengawasan perilaku hakim
3. Biro investigasi
4. Biro perencanaan dan kepatuhan internal 
5. Biro umum 
6. Pusat analisis dan layanan informasi

Jadi, yang bukan merupakan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah biro jabatan fungsional.

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru, dengan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden RI.