Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 2)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah ...
  1. Komisi Yudisial
  2. Presiden
  3. DPR
  4. Mahkamah Agung
  5. Mahkamah Konstitusi
Jawaban : E Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang - Undang ini diundangkan." Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e ("UU 48/2009") yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang - undang." Diskusi
2
Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan ...
  1. Monarki
  2. Aristokrasi
  3. Presidensial
  4. Parlementer
  5. Komunis
Jawaban : C Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu - pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing - masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ). Diskusi
3
Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan, pertimbangan, serta pengesahan anggota BPK, yaitu ...
  1. Presiden, Wakil Presiden, DPR
  2. MPR, DPD, Presiden
  3. MA, M K, Presiden
  4. DPR, DPD, MPR
  5. DPR, DPD, Presiden
Jawaban : E BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan dilantik oleh presiden. Diskusi
4
Lembaga Negara yang membawahi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah ...
  1. Mahkamah Agung
  2. Komisi Yudisial
  3. Mahkamah Konstitusi
  4. DPR
  5. MPR
Jawaban : A Tingkat peradilan tertinggi yang dapat membawahi peradilan umum maupun peradilan khusus adalah Mahkamah Agung. Diskusi
5
Berikut ini syarat-syarat suatu konvensi yang dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis, kecuali ...
  1. Tidak mengandung unsur yang melanggar Pancasila
  2. Dipergunakan berulang-ulang dalam penyelenggaraan Negara
  3. Tidak bertentangan dengan UUD
  4. Memperhatikan pelaksanaan UUD
  5. Dibuat oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya
Jawaban : E Syarat-syarat konvensi adalah Diakui dan dipergunakan berulang–ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, Tidak bertentangan dengan UUD 1945, Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945. Diskusi

6
Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum materiel disebut hukum ...
  1. Materiel
  2. Formal
  3. Privat
  4. Publik
  5. Positif
Jawaban : B Hukum formal => Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum materiel. Diskusi
7
Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat disebut pemerintahan ...
  1. Tirani
  2. Monarki
  3. Oligarsi
  4. Aristokrasi
  5. Demokrasi
Jawaban : E Pemerintahan Demokrasi => Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat. Diskusi
8
Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut ...
  1. Pemerintahan
  2. Kerajaan
  3. Negara
  4. Kekuasaan
  5. Politik
Jawaban : A Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang - undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam - macam jenis pemerintahan di dunia. Diskusi
9
Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim - hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut ...
  1. statue
  2. custom
  3. Jurisprudensi
  4. treaty
  5. doktrin
Jawaban : C Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim - hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Diskusi
10
Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi ...
  1. UU Nomor 21 tahun 2003
  2. UU Nomor 22 tahun 2003
  3. UU Nomor 23 tahun 2003
  4. UU Nomor 24 tahun 2003
  5. UU Nomor 25 tahun 2003
Jawaban : D Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah UU Nomor 24 tahun 2003. Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 1
SELANJUTNYA
Bagian 3

Bagaimana menurut kamu artikel ini?