Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 21)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya ...
  1. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
  2. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden
  3. Ditetapkan oleh DPR
  4. Ditetapkan oleh MPR
  5. Ditetapkan oleh Presiden
Jawaban : A

Kekuasaan kehakiman diatur oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25, dan mengalami perubahan setelah Amandemen ke-111 UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001 oleh MPR, menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain seperti pemerintahan maupun badan lain. 

Diskusi
2
Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bahwa "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang ...."
  1. Wakil Negara
  2. Wakil Presiden
  3. lbu Negara
  4. Anggota MPR
  5. Anggota DPR
Jawaban : B

Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, adalah "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".

Diskusi
3
Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) memiliki/mendapat beberapa hak dalam tugasnya dan tanggungjawabnya, berikut ini yang tidak termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR adalah ....
  1. Hak menyatakan pendapat
  2. Hak interpelasi
  3. Hak angket
  4. Hak budged
  5. Hak mosi tidak percaya
Jawaban : C

Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki/mendapat beberapa hak dalam tugasnya, berikut ini termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR antara lain:

  1. Hak menyatakan pendapat
  2. Hak interpelasi
  3. Hak angket
  4. Hak budjed

Sedangkan Hak mosi tidak percaya bukan merupakan hak dalam tugas anggota DPR.

Diskusi
4
Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena ...
  1. Kedaulatan berada di tangan rakyat
  2. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
  3. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
  4. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
  5. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
Jawaban : A

Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen pasal 2, berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Diskusi
5
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Mereka dipilih berdasarkan mekanisme ....
  1. Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
  2. Mekanisme jajak pendapat
  3. Pemilihan oleh kualisi partai mayoritas
  4. Pemilihan langsung
  5. Organisasi-organisasi politik
Jawaban : D

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Mereka dipilih berdasarkan Pemilihan langsung.

Diskusi

6
Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesty dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah ....
  1. Presiden
  2. Mahkamah Agung
  3. DPR
  4. Mahkamah Konstitusi
  5. Komisi Yudisial
Jawaban : A

Suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi dan rehabilitasi adalah lembaga: Presiden.

Diskusi
7
Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
  1. TAP MPR No. I/MPR/1982
  2. TAP MPR No. II/MPR/1982
  3. TAP MPR No. III/MPR/1983
  4. TAP MPR No. lV/MPR/1983
  5. TAP MPR No. V/MPR/1983
Jawaban : D

Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini di atur dalam: TAP MPR No. lV/MPR/1983.

Diskusi
8
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
  1. Dewan Perwakilan Rakyat
  2. Menteri Dalam Negeri
  3. Perwakilan Pemerintah
  4. Organisasi-organisasi politik
  5. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : A

"Tiap-tiap warga negara mempuyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan". Lembaga yang siap menerima dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah : Dewan Perwakilan Rakyat.

Diskusi
9
Dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung selalu mengalami perubahan, hal yang tidak pernah mengalami perubahan adalah ...
  1. Lembaga-lembaga negara
  2. Bentuk pemerintahan
  3. Sistem demokrasi
  4. Corak pemerintahan
  5. Bentuk negara
Jawaban : E

Dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung selalu mengalami perubahan, hal yang tidak pernah mengalami perubahan adalah Bentuk Negara. Sedangkan dinamika ketatanegaraan yang selalu mengalami perubahan antara lain:

  1. Lembaga-lembaga Negara
  2. Bentuk pemerintahan
  3. Sistem demokrasi
  4. Corak pemerintahan
Diskusi
10
Dalam pembentukan lembaga negara, terutama pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu:
  1. UU No. 21 tahun 2003
  2. UU No. 22 tahun 2003
  3. UU No. 23 tahun 2003
  4. UU No. 24 tahun 2003
  5. UU No. 25 tahun 2003
Jawaban : D

Dasar Hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu: UU No. 24 tahun 2003.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 20
SELANJUTNYA
Bagian 22

Bagaimana menurut kamu artikel ini?