Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 22)
TWK SKD

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan. Berikut ini yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu/sengketa pemilu.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung.

Departemen agama tidak termasuk dalam salah satu departemen yang diotonomikan hal ini dikarenakan: Mencegah munculnya berbagai hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam kerangka NKRI.

Ketetapan MPR Nomor I MPR/1983 yang menyatakan bahwa "MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya".

Sedangkan:

1. Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983, tentang referendum.
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1985, tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Pasal 23F UUD 1945, menyatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengalami amandemen 1, tugas utama DPR adalah: Mengajukan usul rancangan undang-undang.

Perbedaan bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Serikat adalah terletak pada sistem pemerintahannya. 

Ciri-ciri negara kesatuan, antara lain:

1. Terdiri atas satu Undang-Undang Dasar, Kepala Negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Bentuk pemerintahannya adalah demokrasi
3. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat
4. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik (dari pusat) dan desentralistik (dari daerah)
5. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan.

Tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses perubahan UUD 1945, antara lain: 

1. Tingkat I Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
2. Tingkat II Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi. 
3. Tingkat III Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III merupakan rancangan putusan Majelis. 
4. Tingkat IV Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi. 

Dasar negara adalah pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 memiliki empat hubungan antara lain:

1. UUD mengatur pembentukan pemerintah.
2. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
3. Negara Indonesia adalah berbentuk republik.
4. Ditetapkannya dasar Negara Indonesia.

Sedangkan Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila bukan merupakan bagian dari hubungan tersebut.