Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 23)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam ...
  1. Organisasi pemerintah dan organisasi massa
  2. Organisasi politik
  3. DPR dan dewan kehormatan
  4. MPR dan dewan pertimbangan rakyat
  5. Menteri dalam negeri
Jawaban : B

Bunyi pasal 28 UUD 1945, menyebutkan tiap-tiap warga Negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam: Organisasi politik.

Diskusi
2
Presiden dalam masa jabatan sebagai Kepala Negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai hak ....
  1. Menyatakan pendapat
  2. Meminta keterangan pada dewan
  3. Prerogative
  4. lnisiatif
  5. Kekebalan
Jawaban : C

Presiden dalam masa jabatan sebagai Kepala Negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai hak: Prerogatif, atau kewenangan istimewa Presiden untuk memutuskan sesuatu yang maslahat tanpa meminta pertimbangan dewan lain.

Diskusi
3
Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah ....
  1. UU No. 5 tahun 1990
  2. UU No. 24 tahun 1992
  3. UU No. 25 tahun 2004
  4. UU No. 9 tahun 2015
  5. UU No. 32 tahun 2000
Jawaban : C

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah: UU No. 9 tahun 2015.

Diskusi
4
Menurut UUD 1945 bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang berfungsi sebagai ...
  1. Legislatif
  2. Eksaminatif
  3. Yudikatif
  4. Konsultatif
  5. Eksekutif
Jawaban : D

Menurut UUD 1945 bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang berfungsi sebagai: Konsultatif.

Diskusi
5
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 44 ayat (1) anggota DPRD mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, berikut ini yang bukan merupakan hak DPRD adalah ....
  1. Keuangan dan administrasi
  2. Hak memilih dan dipilih
  3. Hak mengajukan rancangan perda
  4. Mengajukan usul dan pendapat
  5. Hak prerogative
Jawaban : E

Hak prerogative sesuai dengan UUD 1945 pasal 44 ayat (1) anggota bukanlah hak DPRD.

Diskusi

6
Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki alat kelengkapan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, berikut ini yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD adalah ....
  1. Badan kehormatan daerah
  2. Panitia anggaran dan pembelanjaan negara
  3. Sekretaris Negara
  4. Panitia musyawarah agung
  5. Komisi yudisial
Jawaban : C

Sekretaris Negara berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUD 1945, bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

Diskusi
7
Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1) anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
  1. Pengusaha dan pemilik waralaba
  2. Hakim dan badan peradilan
  3. Pedagang
  4. Penyedia jasa dan barang
  5. Pengajar/dosen
Jawaban : B

Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1) anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai: Hakim dan badan peradilan.

Diskusi
8
Setelah mengalami proses amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 maka kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah ....
  1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
  3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
  4. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
  5. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
Jawaban : A

Amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 berbunyi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Diskusi
9
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor ...
  1. 20 tahun 2003
  2. 21 tahun 2003
  3. 22 tahun 2003
  4. 21 tahun 2004
  5. 22 tahun 2004
Jawaban : E

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004, yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

Diskusi
10
Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah ...
  1. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
  2. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
  3. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
  4. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
  5. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
Jawaban : D

Makna desentralisasi dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 22
SELANJUTNYA
Bagian 24

Bagaimana menurut kamu artikel ini?