Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 25)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur utama yaitu…
  1. Rakyat
  2. Perjanjian
  3. Rekomendasi PBB
  4. Pejabat
  5. DPR
Jawaban : A

Unsur berdirinya negara: Rakyat, Wilayah, Pemerintah yang berdaulat.

Diskusi
2
Sebagai dasar hukum pemberian hak otonomi kepada daerah adalah ….
  1. pasal 19 UUD 1945
  2. pasal 17 UUD 1945
  3. pasal 18 UUD 1945
  4. pasal 21 UUD 1945
  5. pasal 22 UUD 1945
Jawaban : C

Otonomi daerah diatur pasal 18 UUD 1945.

Diskusi
3
Dengan dicabutnya ketetapan MPR RI No.11/MPR/1978 berarti ...
  1. Bebas menafsirkan Pancasila
  2. Pancasila menjadi tidak bemakna
  3. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus dilaksanakan
  4. Pancasila tinggal sejarah
  5. Sebagian nilai-nilai pancasila tidak berlaku lagi
Jawaban : C

-

Diskusi
4
Menurut UUD 1945 pasal 10, Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah ....
  1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
  2. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
  3. Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
  4. Memberikan gelar, tanda jasa dan hakhak lain tanda kehormatan
  5. Menyatakan perang
Jawaban : A

Menurut UUD 1945 pasal 10, Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.

Diskusi
5
Asas lus Sanguinis merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas ...
  1. sejarah hidupnya
  2. tempat kelahirannya
  3. asal-usul kejadiannya
  4. agama yang dianutnya
  5. asal-usul keturunannya
Jawaban : B

Asas lus Sanguinis merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas Tempat kelahiran.

Diskusi

6
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan ...
  1. MPR
  2. DPR
  3. Mahkamah Agung
  4. Mahkamah Konstitusi
  5. Komisi Yudisial
Jawaban : B

8erdasarkan pasal 13 ayat 3 dijelaskan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Diskusi
7
Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya ...
  1. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir
  2. 50% +1 dari jumlah anggota yang hadir.
  3. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
  4. 50% dari jumlah anggota yang hadir.
  5. 25% dari jumlah kehadiran
Jawaban : C

Sesuai dengan pasal 78 (7) dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Diskusi
8
Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah ...
  1. Presiden
  2. MPR
  3. DPR
  4. Komisi Yudisial
  5. Mahkamah Konstitusi
Jawaban : B

Pada pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memiih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Diskusi
9
Pada pasal 24A menjelaskan bahwa Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh ...
  1. Komisi Yudisial
  2. Hakim Agung
  3. Presiden
  4. MPR
  5. DPR
Jawaban : B

Pasal 24A ayat 4 dijelaskan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. 

Diskusi
10
Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka ...
  1. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan.
  2. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.
  3. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang.
  4. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali.
  5. Langsung diundangkan dan ditulis pada Lembaran Negara.
Jawaban : B

Pasal 20 ayat 3 berbunyi "Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 24
SELANJUTNYA
Bagian 26

Bagaimana menurut kamu artikel ini?