Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 26)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR atas pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden paling lama ..... hari setelah MPR menerima usul tersebut.
  1. 15
  2. 20
  3. 30
  4. 50
  5. 25
Jawaban : C

Sidang mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden paling lama 30 hari setelah MPR menerima usul DPR. Hal ini dijelaskan pada pasal 78 ayat 6.  

Diskusi
2
Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah ....
  1. Keppres
  2. Perpu
  3. UU
  4. PP
  5. Perda
Jawaban : B

Perpu dibuat sendiri oleh presiden dalam keadaan yang memaksa. Perpu harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Apabila DPR menolak maka perpu itu harus dicabut. 

Diskusi
3
Jika peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut maka ...
  1. Harus dicabut.
  2. Langsung sah.
  3. Wajib diundangkan.
  4. Ditulis dalam Lembaran Negara.
  5. Diajukan lagi pada masa selanjutnya.
Jawaban : A

Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut karena dalam merumuskan suatu UU presiden dan DPR harus bersama-sama tidak hanya bersifat fakultatif. Perpu dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa sehingga jika di persidangan berikutnya DPR tidak menyetujuinya maka harus dicabut dan tidak digunakan kembali.

Diskusi
4
Agar negara kuat, kepala negara harus memiliki kekuasaan mutlak tak terbatas. Pendapat ini dikemukakan oleh Machiavelli sebagai penganut teori ....
  1. Kedaulatan pemerintah
  2. Kedaulatan hukum tata negara
  3. Kedaulatan raja
  4. Kedaulatan beragama
  5. Kedaulatan bangsa
Jawaban : C

Kekuasaan mutlak tak terbatas untuk kepala negara dikemukakan oleh Machiavelli sebagai penjabaran dari teori kedaulatan raja.

Diskusi
5
DPD adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak ... orang.
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 7
  5. 10
Jawaban : C

Anggota DPD dari setiap provmsi ditetapkan sebanyak 4 orang.

Diskusi

6
Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi ...
  1. Pemerintah, Polisi, TNI, pamong praja
  2. Pemerintah, LSM, dan masyarakat, partai politik
  3. Pemerintah, masyarakat, dan swasta
  4. Swasta, LSM, dan masyarakat, LBH
  5. Pemerintah, LSM, dan swasta, LBH dan tokoh adat
Jawaban : C

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak swasta.

Diskusi
7
Sesuai dengan undang-undang TNI yang baru, salah satu syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi panglima TNI adalah ....
  1. Laki-laki
  2. Disetujui DPR dan MPR
  3. Berpangkat minimal letnan
  4. Masa kerja lebih dari 45 tahun
  5. Telah menjabat kepala staf angkatan
Jawaban : E

Menurut undang-undang TNI yang baru, seseorang dapat diangkat menjadi panglima jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Telah menjabat kepala staf angkatan.
  • Berpangkat Jenderal
  • Lulus tes uji kelayakan DPR
  • Harus lulus Lemhamnas
  • Harus lulus dari wajakti (dewan perwira tinggi)
  • Mendapatkan persetujuan dari Presiden
Diskusi
8
Tujuan dibentuknya PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah ....
  1. Mengadili koruptor dan para mafia hukum
  2. Sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara
  3. Memberikan sangsi dan denda kepada penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan negara
  4. Memberikan bantuan hukum kepada warga Negara yang berselisih dengan pemerintah
  5. Sebagai lembaga peradilan penyelesaian sengketa politik antara pemerintah dan warga negara
Jawaban : B

PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dibentuk untuk berfungsi sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara.

Diskusi
9
Anggota DPR memiliki hak-hak yang meliputi beberapa hal, kecuali ....
  1. Membela diri
  2. lmunitas
  3. Protokoler
  4. Mengajukan pertanyaan
  5. Mengadakan rapat
Jawaban : E

Hak-hak anggota DPR meliputi:

  • Hak mengajukan usulan rancangan undang-undang
  • Hak mengajukan pertanyaan
  • Hak menyampaikan usul dan pendapat
  • Hak memilih dan dipilih
  • Hak membela diri
  • Hak imunitas
  • Hak protokoler
  • Hak keuangan dan administratif
Diskusi
10
Tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah ....
  1. Untuk menjaga kekuasaan kepala negara
  2. Menjaga kesejahteraan pemerintah dan masyarakat
  3. Mengatur kehidupan masyarakat negara dengan negara lain
  4. Melindungi hak dan kewajiban warga negara
  5. Menjaga keseimbangan hidup
Jawaban : D

Tujuan Negara menurut Immanuel Kant (1724-1804) adalah melindungi hak dan kewajiban warga negara.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 25
SELANJUTNYA
Bagian 27

Bagaimana menurut kamu artikel ini?