Perubahan Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia akibat dilakukannya amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga - lembaga negara. Salah satu lembaga negara baru sebagai produk UUD amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas...
Membantu MA dan menyelesaikan perkara tingkat kasasi
Menyeleksi calon hakim agung
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi
Menangani pelanggaran HAM ringan maupun berat.
Jawaban : C
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
Menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berikut ini merupakan ciri - ciri sistem kabinet presidensil, kecuali ...
Penyelenggara Negara di tangan presiden
Menteri dibentuk oleh presiden
Kekuasaan legislatif di tangan parlemen
Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
Setiap menteri bertanggung jawab pada parlemen
Jawaban : E
Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga pada menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR melainkan kepada presiden. Diskusi
3
Berikut ini merupakan syarat menjadi presiden dan wakil presiden, kecuali ...
WNI asli sejak dia lahir
Tidak pernah memiliki kewarga-negaraan negara lain
Sehat jasmani dan rohani
Tidak pernah mengkhianati Negara
Didukung oleh mayoritas partai politik
Jawaban : E
Di dalam UUD 1945 Pasal 6 dijelaskan bila “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Diskusi
4
Berikut ini bukan merupakan pemerintah daerah, yaitu ...
Gubernur
Walikota
DPRD
Bupati
Dinas daerah
Jawaban : C
Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Diskusi
5
Pada saat memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari ...
Kejaksaan Agung
Komisi Yudisial
DPR
Mahkamah Agung
Wakil Presiden
Jawaban : D
Di dalam UUD 1945 pasal 14 dijelaskan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Diskusi
6
Peraturan - peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang - undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ...
Undang-undang
PERPU
Peraturan Presiden
Ketetapan MPR
Undang Undang Dasar
Jawaban : C
Pasal 7 ayat 1 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang - Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Berikut ini yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah ...
Presiden
Menteri
Senat
DPR
DPA
Jawaban : E
Yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah DPA. Diskusi
8
Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan, dinamakan ...
Tirani
Monarki
Oligarsi
Demokrasi
Aristokrasi
Jawaban : E
Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Diskusi
9
Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh ...
Komisi Yudisial
DPR
Mahkamah Agung
BPK
MPR
Jawaban : A
Komisi yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Diskusi
10
Yang bukan merupakan hak anggota MPR adalah ...
Hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap
Hak imunitas dan hak protokoler
Hak angket dan hak interpelasi
Hak membela diri dan hak imunitas
Hak keuangan dan administrative
Jawaban : C
Hak anggota MPR menurut peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administratif. Diskusi