Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 31)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Letak perbedaan antara bentuk Negara dan bentuk kenegaraan adalah terletak pada ....
  1. Wilayah negara sempit
  2. Kepalanya negaranya dengan pemilihan
  3. Negaranya tidak terbagi-bagi ke dalam daerah bagian
  4. Kepala negaranya dipilih berdasarkan turun temurun
  5. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut
Jawaban : C

Perbedaan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah: Negaranya tidak terbagi-bagi ke dalam daerah bagian.

Diskusi
2
Sistem referendum dalam pemerintahan negara hukum adalah ....
  1. Tugas eksekutif selalu diawasi secara langsung oleh yudikatif
  2. Tugas yudikatif selalu di bawah pengawasan rakyat secara langsung
  3. Pengawasan rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah berjalan buruk
  4. Tugas eksekutif dapat dicampuri oleh yudikatif
  5. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintahan besar sekali
Jawaban : E

Sistem referendum dalam pemerintahan Negara hukum adalah: Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintahan besar sekali.

Diskusi
3
Pada Undang-Undang menentukan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, dan bukan pemisahan kekuasaan. Hal tersebut sebagai dibuktikan, antara lain adanya campur tangan suatu lembaga tinggi negara dalam kekuasaan lembaga tinggi negara lain. Berikut ini sebagai contohnya, kecuali ....
  1. Presiden mengangkat duta dan konsul
  2. Presiden mengesahkan undang-undang
  3. Pengadilan mengesahkan anak
  4. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
  5. DPR ikut menetapkan APBN
Jawaban : C

Adanya campur tangan suatu lembaga tinggi negara dalam kekuasaan lembaga tinggi negara lain, antara lain :

  • Presiden mengangkat duta dan konsul
  • Presiden mengesahkan undang-undang
  • Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
  • DPR ikut menetapkan APBN

Sedangkan Pengadilan mengesahkan anak, bukan merupakan bukti dari sistem pembagian kekuasaan.

Diskusi
4
Presiden memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa Presiden adalah ....
  1. Memiliki masa jabatan seumur hidup
  2. Memiliki kekusaan yang tidak terbatas
  3. Merupakan lembaga eksekutif tertinggi
  4. Berkedudukan sebagai pejabat tertinggi pemerintahan
  5. Berkedudukan sebagai kepala Negara
Jawaban : E

Presiden memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu gugat, hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Karena Presiden adalah: Berkedudukan sebagai kepala negara.

Diskusi
5
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem organisasi ekonomi. Yang menjadi ciri positif dari sistem organisasi ekonomi di Indonesia adalah ...
  1. Kebijakan ekonomi untuk kemakmuran rakyat diserahkan ke daerah
  2. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri akan disertai dengan perlindungan hukum
  3. Perekonomian disusun atas usaha bersama dan kekeluargaan
  4. Pembangunan industri harus memakai analisis dampak lingkungan
  5. Pengelolaan potensi alam hasus memakai analisis dampak lingkungan
Jawaban : C

Yang menjadi ciri positif dari sistem organisasi ekonomi adalah: Perekonomian disusun atas usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 33.

Diskusi

6
Dalam lingkungan peradilan umum, bentuk pengkhususan peradilannya adalah ....
  1. Pengadilan lalu lintas
  2. Pengadilan luar biasa
  3. Pengadilan tata usaha negara
  4. Pengadilan agama
  5. Pengadilan militer
Jawaban : E

Bentuk pengkhususan peradilannya adalah: Pengadilan militer.

Diskusi
7
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 adalah ....
  1. Peradilan umum
  2. Peradilan agama
  3. Peradilan tata usaha Negara
  4. Peradilan militer
  5. Peradilan adat
Jawaban : E

Peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 antara lain:

  • Peradilan umum
  • Peradilan agama
  • Peradilan tata usaha negara
  • Peradilan militer

Sedangkan peradilan adat bukanlah merupakan peradilan yang diatur dalam undang-undang, tetapi oleh perjanjian warga dalam adat tertentu.

Diskusi
8
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....
  1. Peradilan banding dan kasasi
  2. Peradilan acara perdata
  3. Peradilan tindak pidana penipuan
  4. Peradilan tindak perdata
  5. Peradilan umum
Jawaban : A

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi.

Diskusi
9
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah, kecuali ....
  1. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD
  2. Meningkatkan peran serta masyarakat
  3. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
  4. Memberdayakan sistem peradilan dan hukum
  5. Upaya untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat
Jawaban : D

Tujuan pemberian otonomi daerah antara lain:

  1. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD
  2. Meningkatkan peran serta masyarakat
  3. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
  4. Upaya untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat.

Sedangkan Memberdayakan sistem peradilan dan hukum bukanlah merupakan tujuan otonomi daerah tetapi menjadi urusan pemerintah pusat.

Diskusi
10
Di bawah ini adalah wewenang MK, kecuali ....
  1. Menguji undang-undang terhadap UUD
  2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
  3. Memutuskan pembubaran partai politik
  4. Memutuskan perselidihan tentang hasil pemilu
  5. Membuat perjanjian dengan negara lain
Jawaban : E

Wewenang MK yaitu:

  • Menguji undang-undang terhadap UUD
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
  • Memutuskan pembubaran partai politik
  • Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 30
SELANJUTNYA
Bagian 32

Bagaimana menurut kamu artikel ini?