Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 32)
TWK SKD

Lembaga peradilan dapat dibedakan sebagai berikut:

• Pengadilan Umum
• Pengadilan Agama
• Pengadilan Militer
• Pengadilan Tata Usaha Negara

Tugas BPK yaitu:

• Menetapkan kebijaksanaan atas tanggung jawab keuangan negara, baik jangka panjang, menengah, pendek dan mengendalikan pelaksanaannya.
• Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangnya, baikjangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Tugas Wakil Presiden secara umum yaitu:

• Memerhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah, dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah, menyangkut bidang tugas kesejahteraan negara.
• Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, dalam hal inspektur-inspektur jenderal dari departemen-departemen yang bersangkutan.

Pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif sebagai ciri utama dari pemerintah demokrasi.

Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-undang tentang sistem pemerintahan:

• Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
• Desentralisasi adalah: penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Otonomi daerah adalah: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perauran perundangundangan.
• Sentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat.
• Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dampak buruk pelaksanaan otonomi daerah adalah: Egoisme kewilayahan.

Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggungjawab warga negara, yang meliputi: Pemerintah, TNI dan Polri, TNI, Masyarakat luar negeri.

Kebijakan nasional yang hanya dapat ditangani oleh pemerintahan pusat, meliputi:

• Agama
• Peradilan
• Moneter dan fiskal
• Pertahanan keamanan
• Politik luar negeri
• Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
• Dana perimbangan keuangan
• Sistem administrasi negara
• Lembaga perekonomian negara
• Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
• Pendayagunaan sumber daya alam

Sedangkan Keuangan antar daerah merupakan kebijakan dari pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak otonomi daerah antara lain:

• Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
• Mengelola aparatur daerah
• Mengelola kekayaan daerah yang ada
• Memungut pajak dan retribusi daerah
• Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Sedangkan Penentuan kebijakan fiskal dan moneter adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat