Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 33)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh ....
  1. Peraturan daerah
  2. Peraturan menteri
  3. Keputusan Presiden
  4. Anggaran Negara
  5. Undang-undang
Jawaban : A

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh: Peraturan daerah.

Diskusi
2
Berikut ini yang bukan merupakan perangkat pemerintah daerah adalah ....
  1. Gubernur
  2. Bupati
  3. Walikota
  4. Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
  5. Sekretaris negara
Jawaban : E

Berikut ini merupakan perangkat pemerintah daerah adalah meliputi:

  • Gubernur
  • Bupati
  • Walikota
  • Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.

Sedangkan Sekretaris Negara, bukanlah perangkat pemerintah daerah tetapi perangkat pemerintah pusat.

Diskusi
3
Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut, kecuali ....
  1. Meninggal dunia
  2. Permintaan sendiri
  3. Diberhentikan
  4. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan
  5. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
Jawaban : D

Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut :

  • Meninggal dunia
  • Permintaan sendiri
  • Diberhentikan
  • Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan

Sedangkan jika berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 buIan, belum merupakan alasan yang kuat kepala daerah berhenti.

Diskusi
4
Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota sebanyak ....
  1. Tiga kali dalam setahun
  2. Dua kali dalam setahun
  3. Sekali dalam setahun
  4. Sekali dalam lima tahun
  5. Sekali dalam dua tahun
Jawaban : C

Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota adalah Sekali dalam setahun.

Diskusi
5
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh ...
  1. Presiden
  2. Menteri Dalam Negeri
  3. Gubernur
  4. Bupati dan walikota
  5. Menteri luar negeri
Jawaban : C

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh : Gubernur.

Diskusi

6
Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....
  1. Dewan kabinet
  2. BPK
  3. DPA
  4. DPR
  5. MA
Jawaban : A

Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah:

  • Badan Pengawas Keuangan
  • Dewan Pertimbangan Agung
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • Mahkamah Agung
  • Presiden dan Wakil Presiden
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sedangkan Dewan Kabinet tidak memiliki kewajiban melaksanakan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Diskusi
7
Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah ....
  1. MPR
  2. MA
  3. Presiden
  4. Wakil Presiden
  5. DPR
Jawaban : C

Menurut UUD 1945, yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Sedangkan MA hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi.

Diskusi
8
Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah ....
  1. DPR dan MPR
  2. Presiden dan MPR
  3. Presiden dan DPR
  4. DPA dan DPR
  5. MA dan BPK
Jawaban : B

Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah Negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah: Presiden dan MPR.

Diskusi
9
Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena ....
  1. Berhak mengajukan rancangan undang-undang
  2. Berhak menetapkan APBN
  3. Berhak menetapkan pendapatan daerah
  4. Berhak mengatur sistem pembelanjaan keuangan negara
  5. Berhak menetapkan anggaran pendidikan daerah
Jawaban : B

Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena: Berhak menetapkan APBN.

Diskusi
10
Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah Partai Politik harus mendaftarkan kepada ....
  1. Departemen Dalam Negeri
  2. Departemen Kehakiman
  3. Komisi Pemilihan Umum
  4. Sekretarian Negara
  5. Kejaksaan Agung
Jawaban : C

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah Partai Politik harus mendaftarkan kepada: Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 32
SELANJUTNYA
Bagian 34

Bagaimana menurut kamu artikel ini?