Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 34)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Berdasarkan Undang-Undang, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain apabila ....
  1. Lima kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan
  2. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus
  3. Masa jabatannya telah berakhir
  4. Telah berusia 67 tahun
  5. Mengundurkan diri
Jawaban : A

Berdasarkan Undang-Undang, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain apabila:

  • Lima kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan
  • Melanggar etika kehormatan yang sudah ditetapkan oleh badan kehormatan

Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi berhenti dengan hormat apabila:

  • Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus
  • Masa jabatannya telah berakhir
  • Telah berusia 67 tahun
  • Mengundurkan diri
Diskusi
2
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2), yang telah diamandemenkan, dan setelah menjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan dalam sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai ....
  1. Kekuatan utama
  2. Kekuatan pendukung
  3. Kekuatan cadangan
  4. Gerakan mobilitas
  5. Gerakan perlawanan
Jawaban : B

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2), yang telah diamandemenkan, dan setelah menjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan dalam sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai: kekuatan pendukung.

Diskusi
3
Yang berwenang membubarkan suatu partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah ....
  1. Komisi Pemilihan Umum
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. Komisi Yudisial
  4. Menteri dalam negeri
  5. Mahkamah Agung
Jawaban : B

Yang berwenang membubarkan suatu partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah: Mahkamah Konstitusi.

Diskusi
4
Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) yang telah diamandemen, anggota MPR yaitu ....
  1. Anggota MPR, DPR, dan DPD
  2. Anggota DPR, dan DPD, dan Mahkamah Konstitusi
  3. Anggota DPD dan Utusan Golongan
  4. Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan
  5. Anggota DPR dan DPD
Jawaban : D

Menurut UUD 1945 Pasal 30 (1) yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari:

  1. Anggota DPR
  2. utusan daerah dan
  3. utusan golongan.
Diskusi
5
Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan ....
  1. Konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat
  2. Pembagian kekuasaan legislatif pada tingkat lembaga tertinggi negara
  3. Perimbangan kekuasaan pemerintahan yang disepakati bersama
  4. Kebijakan pemerintahan dalam mengatur lembaga tertinggi negara
  5. Semua jawaban tidak ada yang benar
Jawaban : A

Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan: Konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat.

Diskusi

6
Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan Negara, sedangkan Polri menjadi kekuatan dengan fungsi sebagai ....
  1. Penyidikan dan keamanan publik
  2. Keamanan dan ketertiban masyarakat
  3. Pengendalian umum
  4. Menjaga hukum dan peradilan
  5. Sosial kemasyarakatan
Jawaban : B

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan Polri menjadi kekuatan dengan fungsi sebagai: Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Diskusi
7
Presiden memiliki kewajiban untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang dalam ....
  1. Pemerintah yang berkuasa
  2. Undang-Undang Dasar
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Garis-garis Besar Haluan Negara
Jawaban : E

Presiden memiliki kewajiban untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang dalam: Garis-garis Besar Haluan Negara.

Diskusi
8
Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ....
  1. UUD 1945
  2. UU No. 20 tahun 2002
  3. UU No. 32 tahun 2004
  4. Keppres No. 102 tahun 2001
  5. Keppres No. 30 tahun 2003
Jawaban : C

Pokok - pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan: UU No. 32 tahun 2004.

Diskusi
9
Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah ....
  1. Mutlak
  2. Absolute
  3. Tidak terbatas
  4. Tidak tak terbatas
  5. Otoriter
Jawaban : D

Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah: Tidak tak terbatas.

Diskusi
10
Sistem pemerintahan presidensial mengatur hubungan antara Presiden dengan DPR, yaitu ....
  1. Presiden dapat me-recall anggota DPR
  2. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR
  3. Presiden dapat mengganti anggota DPR
  4. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
  5. Presiden dapat membubarkan DPR
Jawaban : D

Sistem pemerintahan presidensial mengatur hubungan antara Presiden dengan DPR, yaitu Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 33
SELANJUTNYA
Bagian 35

Bagaimana menurut kamu artikel ini?