Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 35)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan pemerintahan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya dipegang oleh ....
  1. Menteri pertahanan dan keamanan
  2. Presiden
  3. DPD
  4. DPR
  5. MPR
Jawaban : B

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan pemerintahan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada: Presiden.

Diskusi
2
Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan ....
  1. Kepentingan strategi pemerintah
  2. lnstitusi nondepartemen dalam perumusan kebijakan pendidikan
  3. Lembaga nonpemerintah dalam mengendalikan mutu pendidikan
  4. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
  5. Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan
Jawaban : E

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan: Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan.

Diskusi
3
Yang bertugas/bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar adalah ....
  1. Mahkamah Agung
  2. Badan Pengawas Keuangan
  3. Bank Umum
  4. Bank Sentral
  5. Presiden
Jawaban : D

Bank Sentral bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar, yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu.

Diskusi
4
Prinsip berikut yang sesuai dengan ideologi Liberalisme adalah ....
  1. Seluruh perekonomian terpimpin dari pusat
  2. Agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai candu
  3. Masyarakat hanya mengenal satu macam tingkat kelas sosial
  4. Hak-hak politik rakyat terkekang, rakyat hanyalah objek
  5. Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu
Jawaban : E

ldeologi Liberalisme adalah: suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk berusaha dan berkarya dengan seluas-luasnya. Sebagai contoh: Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu.

Diskusi
5
Dalam TAP MPRS nomor XX/ MPRS/1996 menjelaskan tentang ....
  1. UUD 1945, UU dan Perpu RI
  2. Pancasila sebagai sumber hukum RI
  3. Berlakunya sistem pemisahan kekuasaan
  4. Pengaturan tata cara pembagian kekuasaan
  5. Penyusunan delegasi dalam pemerintahan
Jawaban : B

TAP MPRS nomor XX/MPRS/1996 berisikan: Pancasila sebagai sumber hukum Republik Indonesia atau Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum.

Diskusi

6
Munculnya era globalisasi membuat batas-batas negara menjadi semakin kabur. Sehingga dengan demikian globalisasi seakan menjadi sebuah gejala yang disebut ....
  1. Nasionalisme
  2. Neo-imperialisme
  3. lnternasionalisme
  4. Global Village
  5. Imperialism
Jawaban : B

Globalisasi  menjadi gejala Neo-Imperialiasme, yaitu penjajahan dari negara-negara lain dengan berbagai cara.

Diskusi
7
Menurut UUD 1945 Pertahanan dan Keamanan bangsa dan negara, menjadi tanggung jawab ....
  1. Penduduk
  2. Warga negara
  3. Rakyat
  4. ABRI
  5. Pemerintah
Jawaban : B

Pertahanan dan keamanan bangsa dan negara, menjadi tanggungjawab: Warga negara, yang terdiri dari: Rakyat, Penduduk, ABRI, Pemerintah.

Diskusi
8
Guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas maka dibentuknya Tim terpadu oleh pemerintah untuk mengkaji lembaga eksekutif dan yudikatif. Hal ini sebagai ciri utama ....
  1. Pemerintahan demokrasi
  2. Pemerintahan Republik
  3. Kedaulatan rakyat
  4. Negara maju
  5. Negara hukum
Jawaban : A

Tim terpadu untuk mengkaji lembaga eksekutif dan yudikatif sebagai ciri utama: Pemerintahan demokrasi.

Diskusi
9
Pengelompokan fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat mencerminkan ....
  1. Dukungan masyarakat terhadap kekuatan sosial poltik yang ada
  2. Pembagian kekuasaan legislatif pada tingkat lembaga tertinggi negara
  3. Perimbangan kekuasaan pemerintah yang disepakati bersama
  4. Konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat
  5. Kebijakan pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi negara
Jawaban : D

Fraksi-Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dikelompokkan agar: Konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat terpenuhi.

Diskusi
10
Menyelenggarakan kedaulatan rakyat dalam menetapkan UUD dan GBHN dinamakan ....
  1. Fungsi konstitusi
  2. Fungsi legislasi
  3. Fungsi yudikatif
  4. Fungsi eksekutif
  5. Fungsi presentatif
Jawaban : B

Menetapkan UUD dan GBHN merupakan Fungsi legislasi.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 34
SELANJUTNYA
Bagian 36

Bagaimana menurut kamu artikel ini?