Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 36)
TWK SKD

Majelis agama yang diakui pemerintah berfungsi sebagai forum untuk membahas dan menyelesaikan masalah keagamaan.

Kekuasaan negara yang tertinggi negara Indonesia berada di tangan: MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Untuk mendapatkan informasi, anggota MPR dapat dikenai tindakan kepolisian bila diduga terkait dengan suatu perkara. Berikut ini adalah bentuk-bentuk tindakan kepolisian yang dimaksud:

• Penangkapan,penahanan, penggeledahan
• Pemanggilan, penangkapan, penahanan
• Dimintai keterangan, penahan, penyitaan
• Penahanan, penggeledahan, penyitaan

Sedangkan lnterogasi, penggantian jabatan bukan merupakan tindakan yang berhak dilakukan kepolisian tetapi sebatas mencari keterangan penjelas.

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru di Indonesia yang diatur dalam pasal 248 UUD NRI Tahun 1945. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial bersifat mandiri. Adapun MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR diatur dalam 19-228 UUD NRI 1945 dan MA diatur dalam pasal 24A UUD NRI 1945.

Lembaga yang memiliki kewenangan mengadili di tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Tugas dan kewenangan MA yang lain diatur dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR dalam susunan ketatanegaraan Indonesia berada dalam kedudukan tertinggi diantara lembaga negara lainnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 posisi MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Adapun kabupaten dipimpin bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Sedangkan presiden merupakan pemimpin sebuah negara.

Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. alam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di negara Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain Mahkamah Agung, pemegang kekuasaan kehakiman yang lain adalah Mahkamah Konstitusi.

Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan tidak dapat dilimpahkan kepada daerah.

Yurisprudensi disebut sebagai keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Keputusan hakim ini muncul apabila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang sehingga hakim harus menciptakan hukum sendiri. Keputusan yang dihasilkan hakim apabila dianggap adil dan baik akan dipakai hakim lain untuk memutuskan perkara serupa.