- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (kepolisian), Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 (advokat), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (kejaksaan), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Diskusi- Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
- Perorangan
- DPR
- MPR
- Lembaga Suadaya Masyarakat
Mengacu pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008, dijelaskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Diskusi- DPR
- MPR
- Rakyat
- DPA
- MA
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Diskusi- Dana bagi hasil
- Dana alokasi umum
- Dana perusahaan daerah
- Dana perimbangan
- Dana APBD
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan "desentralisasi" merupakan pengertian dari Dana Perimbangan.
Diskusi- Sentralisasi
- Desentralisasi
- Dekonsentrasi
- Asas perbantuan
- Asas pemusatan
Prinsip desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini juga diatur pada pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
Diskusi- Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah pengaturannya.
- Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani.
- Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan.
- Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah.
- Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengeksplor potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu, rakyat juga dapat lebih mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan.
Diskusi- Peraturan daerah
- Ketetapan MPR
- Peraturan Presiden
- Perpu
- Peraturan pemerintah
Beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah pertahanan dan keamanan, agama, politik luar negeri, serta kebijakan moneter dan fiskal yang semuanya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Diskusi- Partai politik
- Perseorangan
- Organisasi masyarakat
- Sekumpulan kelompok
- Penunjukan
Peserta pemilu anggota DPD merupakan perseorangan yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil dari daerahnya untuk bisa menjadi anggota legislatif.
Diskusi- Peraturan presiden
- Perpu
- Peraturan daerah
- Peraturan pemerintah
- Undang-undang
Hierarki tata perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, yaitu:
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang
- Perpu
- Peraturan pemerintah
- Peraturan presiden
- Peraturan daerah
- DPR
- DPRD
- Gubernur
- DPRD dan Gubernur
- DPR dan DPRD
Perda dibuat oleh DPRD provinsi dan Gubernur untuk melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah yang bersangkutan.
DiskusiBerbagi itu indah
Semoga membantu
Bagaimana menurut kamu artikel ini?