Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 38)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka ...
  1. RUU tersebut tidak dapat digunakan.
  2. Sah menjadi UU dan harus diundangkan
  3. RUU tersebut batal demi hukum.
  4. DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut
  5. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya.
Jawaban : B

RUU yang tidak kunjung disahkan oleh presiden selama 30 hari setelah disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU dan harus diundangkan. 

Diskusi
2
Di dalam UUD 1945 ada bab yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah ...
  1. Pasal UUD
  2. Bentuk negara
  3. Agenda sidang MPR
  4. Pelaksanaan pemerintahan
  5. Peraturan presiden
Jawaban : B

Pasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. 

Diskusi
3
Yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah ...
  1. Presiden
  2. MPR
  3. DPR
  4. Mahkamah Agung
  5. Komisi Yudisial
Jawaban : A

Pasal 15 UUD 1945 menjelaskan bahwa presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal ini telah mengalami perubahan pada amandemen pertama. 

Diskusi
4
Anggota DPR atau parlemen memiliki hak untuk mendapatkan berbagai fasilitas seperti, mobil dan rumah, yang disebut...
  1. Hak institusional
  2. Hak Inisiatif
  3. Hak Mosi
  4. Hak Protokoler
  5. Hak Keuangan
Jawaban : E

Hak keuangan dan administratif = hak untuk mendapatkan gaji pokok, tunjangan, fasilitas rumah dan mobil dinas.

Diskusi
5
Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...
  1. Komisi Yudisial
  2. Kejaksaan Agung
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi
  4. DPR
  5. Mahkamah Agung
Jawaban : E

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945, menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Diskusi

6
Yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/ atau wakil presiden adalah ...
  1. Mahkamah Agung
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. MPR
  4. Komisi Yudisial
  5. DPR
Jawaban : B

Yang wajib memberikan putusan atas pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur pada pasal 78 ayat 4. 

Diskusi
7
RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan ...
  1. MPR
  2. DPD
  3. BPK
  4. BPKP
  5. Menteri Keuangan
Jawaban : B

Berdasarkan pasal 23 ayat 2 diatur RUU APBN harus dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.

Diskusi
8
Yang menjadi mediator antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah ...
  1. Gubernur
  2. Walikota
  3. Menteri
  4. DPRD
  5. DPD
Jawaban : E

DPD sebagai mediator pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kewenangan yang dimilikinya diatur pada pasal 220 UUD 1945. 

Diskusi
9
Gerakan Non Blok dibentuk atas dasar keinginan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut ini adalah negara pendiri GNB, kecuali ...
  1. Mesir
  2. India
  3. Ghana
  4. Rusia
  5. Yugoslavia
Jawaban : D

Pemrakarsa dibentuknya GNB adalah Indonesia, India, Ghana, Yugoslavia, dan Mesir. 

Diskusi
10
Adanya pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Yang termasuk dampak negatif yaitu ...
  1. Daerah lebih dapat mengelola kekayaan dan potensi daerahnya masing-masing.
  2. Aspek sosial budaya lebih terkontrol.
  3. Adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat.
  4. Daerah mendapatkan tambahan pemasukan dari pendapatan asli daerah.
  5. Pembangunan di daerah dapat lebih ditingkatkan lagi.
Jawaban : C

Salah satu dampak negatif adanya otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah yang tidak didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat saja terjadi jika pemerintah daerah lebih mengutamakan golongannya sebab adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan keleluasaan untuk membawa daerahnya ke arah mana. 

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 37
SELANJUTNYA

Bagaimana menurut kamu artikel ini?