Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 5)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah ...
  1. Pembahasan rapat paripurna Majelis didahului dengan penjelasan
  2. Pembahasan keputusan rapat paripurna Majelis
  3. Pembahasan oleh Badan Pekerja majelis terhadap bahan-bahan
  4. Pembahasan komisi/panitia Ad Hoc terhadap hasil-hasil
  5. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna Majelis
Jawaban : A Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB XIII Pasal 100 Diskusi
2
Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal) disebut ...
  1. Desentralisasi
  2. Dekonsentrasi
  3. Tugas pembantuan
  4. Sentralisasi
  5. Pemusatan
Jawaban : A Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal). Diskusi
3
Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah disebut ...
  1. Desentralisasi
  2. Dekonsentrasi
  3. Tugas pembantuan
  4. Sentralisasi
  5. Pemusatan
Jawaban : B Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah. Diskusi
4
Bentuk negara yang merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB adalah ...
  1. Trustee
  2. Koloni
  3. Dominion
  4. Kesatuan
  5. Serikat
Jawaban : A Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Pemerintahan di daerah trustee melibatkan Dewan Perwalian PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini selaras dengan hak menentuan nasib sendiri. Diskusi
5
Negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat disebut negara ...
  1. Koloni
  2. Protektorat
  3. Dominion
  4. Trustee
  5. Kesatuan
Jawaban : B Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap berdaulat dan tidak merdeka. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Diskusi

6
Negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah negara ...
  1. Federasi
  2. Dominion
  3. Mandat
  4. Koloni
  5. Kesatuan
Jawaban : C Negara mandat merupakan sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. Diskusi
7
Negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut adalah negara ...
  1. Federasi
  2. Dominion
  3. Koloni
  4. Trustee
  5. Mandat
Jawaban : A Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap negara bagian mempunyai pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal. Diskusi
8
Negara ... merupakan suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah.
  1. Trustee
  2. Mandat
  3. Protektorat
  4. Koloni
  5. Dominion
Jawaban : D Negara Koloni / Negara Jajahan adalah suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. atau negara koloni juga disebut sebagai suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Jadi, daerah atau negara koloni tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya. Contohnya, Indonesia pernah menjadi koloni (negara jajahan) Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun. Diskusi
9
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam lima tahun di ibu kota negara.
  1. 1 kali
  2. 2 kali
  3. 3 kali
  4. 4 kali
  5. 5 kali
Jawaban : A Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 : Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. Diskusi
10
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari ...
  1. DPR dan DPD
  2. DPR dan DPRD
  3. DPRD dan DPD
  4. MA dan MK
  5. KY dan MA
Jawaban : A Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 4
SELANJUTNYA
Bagian 6

Bagaimana menurut kamu artikel ini?