Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 9)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Dibawah ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ...
  1. Di kepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara)
  2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) dipilih oleh kepala negara (raja atau ratu) yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen
  3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) sehingga kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen
  4. Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya kepada pemerintah
  5. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat
Jawaban : A Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer:
  • Berdasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power)
  • Eksekutif (perdana menteri, konselir) dipilih oleh kepala negara (raja atau ratu) yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen
  • Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) sehingga kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen
  • Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya kepada pemerintah
  • Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat
Diskusi
2
Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur ...
  1. Keamanan daerah
  2. Pendidikan daerah
  3. Anggaran daerah
  4. Pembangunan daerah
  5. Kearifan lokal
Jawaban : C Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah oleh Pemrintah Daerah. Diskusi
3
Kebijakan Desentralisasi kepada daerah otonom, meningkatkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur hal - hal yang berkaitan dengan daerahnya, kecuali ...
  1. Agama
  2. Pengaturan Pendapatan Daerah
  3. Kebijakan Pembangunan
  4. Budaya
  5. Sosial
Jawaban : A Kebijakan dalam bidang agama merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak ikut dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Otonom. Diskusi
4
Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga - lembaga negara dalam menjalankan tugasnya disebut ...
  1. Hukum Nasional
  2. Hukum Tata Negara
  3. Hukum Administrasi Negara
  4. Hukum Abdi Negara
  5. Hukum Kelembagaan
Jawaban : C Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur cara - cara menjalankan tugas (menurut hak dan kewajiban) dari lembaga - lembaga negara. Diskusi
5
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupak an dewan yang anggota - anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing - masing. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota dewan Perwakilan daerah (DPD) dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi tersebut?
  1. Ditunjuk langsung oleh Gubernur di daerahnya masing - masing dan jumlah mereka 4 orang
  2. Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerahnya masing - masing dan jumlah mereka 4 orang
  3. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing - masing dan jumlah mereka 4 orang
  4. Dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing - masing dan jumlah mereka 5 orang
  5. Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di daerahnya masing - masing dan jumlah mereka 5 orang
Jawaban : C Pengawasan atas pelaksanaan Undang - Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Diskusi

6
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam ...
  1. Undang - Undang Dasar 1945
  2. Undang - Undang (UU)
  3. Keputusan Presiden (Kepres)
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
  5. Keputusan Manteri Skretaris Negara (Kep - Mensesneg)
Jawaban : B Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam Undang - Undang (UU). Diskusi
7
Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh ...
  1. Menteri Keuangan
  2. Menteri Dalam Negeri
  3. Menteri Sekretaris Negara
  4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
  5. Ketua BAPPENAS
Jawaban : B Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyel enggaraan Pemerintah Daerah, Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diketuai oleh Menteri dalam Negeri, dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai wakilnya. Diskusi
8
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...
  1. Presiden
  2. Menkumham
  3. Mahkamah Konstitusi
  4. Mahkamah Agung
  5. MPR
Jawaban : A Sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Ayat 3, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Diskusi
9
Penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom disebut ...
  1. Dekonsentrasi
  2. Tugas pembantuan
  3. Tugas administrasi ganda
  4. Desentralisasi
  5. Dekonsentarsi
Jawaban : D Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskusi
10
Tipe desentralisasi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali secara maksimal potensi sumber dana daerah adalah ...
  1. Desentralisasi fiskal
  2. Desentralisasi ekonomi
  3. Desentralisasi pendanaan
  4. Desentralisasi administrasi
  5. Desentralisasi perdagangan
Jawaban : A Desentralisasi t ipe fiskal, bertujuan untuk memberikan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana yang tersedia. Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 8
SELANJUTNYA
Bagian 10

Bagaimana menurut kamu artikel ini?