Soal UUD 1945
(Bagian 15)
TWK SKD

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara, antara lain:

1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Kebebasan untuk berserikat, berpendapat, dan berpolitik (pasal 28).
4. Kebebasan untuk memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan (pasal 29 ayat 1).

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UUD 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. 

BPK-RI dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (setelah amandemen) sekarang diatur dalam Bab tersendiri, yakni Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berisi tiga pasal dan berisi tujuh ayat, yakni pasal 23E yang berisi tiga ayat, pasal 23F yang berisi dua ayat, dan pasal 23G yang berisi dua ayat.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut ini beberapa pasal penjabaran sila-sila dalam Pancasila, antara lain:

1. Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 (UUD 1945 amandemen)
2. Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia.
3. Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, dan pasal 36 UUD 1945 
4. Sila keempat, dijabarkan pada pasal 2 sampai dengan 24 UUD 1945 
5. Sila kelima, dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945 

Pasal UUD 1945 yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, antara lain:

1. Pasal 33 ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
2. Pasal 34: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." 

Hubungan antara Pancasila dan UndangUndang Dasar RI 1945 secara formal, antara lain: 

1. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
2. Bahwa Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.
3. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan dan fungsi selain mukadimah.
4. Pancasila memiliki hakikat, sifat, dan kedudukan sebagai dasar kelangsungan hidup negara. 
5. Pancasila sebagai inti dari pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat serta tidak berubah dan melekat dalam kelangsungan hidup negara.

Jadi, yang bukan merupakan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Oasar Negara RI 1945 secara formal adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dasar filsafat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Berikut ini merupakan kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: 

1. Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci 
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bagi negara Indonesia.
3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
4. Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan, dan adanya hukum etis atau hukum moral.

Jadi, yang bukan merupakan kedudukan hakiki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat serta tidak berubah dan melekat kepada kepribadian hidup bangsa. 

Amandemen Pertama dirumuskan melalui Sidang Umum MPR pada tangal 14-21 Oktober 1999 oleh 25 orang Panitia Ad Hoc. Amandemen tersebut menghasilkan beberapa perubahan, antara lain:

1. Perubahan: 9 pasal (pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21).
2. Inti perubahan pada amandemen pertama UUD 1945, yaitu pergeseran kekuasaan Presiden yang sebelumnya dipandang terlampau kuat.

Amandemen keempat dirumuskan melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002 oleh 50 orang Panitia Ad Hoc yang menghasilkan beberapa perubahan, antara lain:

1. Perubahan: 2 bab dan 13 pasal: (pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 230, pasal 24, pasal 31, pasal 32, bab XIV, pasal 33, pasal 34, dan pasal 37). 
2. Inti perubahan pada Amandemen keempat UUD 1945, yaitu DPD menjadi bagian MPR, pergantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.

Amandemen ketiga dirumuskan melalui ST MPR 1-9 November 2001 oleh 51 orang Panitia Ad Hoc yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 yang menghasilkan beberapa perubahan, antara lain:

1. Terjadi Perubahan: 3 bab dan 22 pasal: (pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6; pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, bab VIIA, pasal 22C, pasal 22D, bab VllB, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, bab VIIIA, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C).
2. Inti perubahan pada Amandemen ketiga UUD 1945, yaitu Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, dan Kekuasaan Kehakiman.