Soal UUD 1945
(Bagian 17)
TWK SKD

Berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Jadi, uang bukan merupakan isi dari pasal 28H adalah hak atas jaminan sosial.

Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke-lV yang berisi tentang tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian, dan pernyataan tentang pembentukan UUD. 

Kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 
2. UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar (memuat hukum dasar).
3. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.
4. UUD 1945 sebagai sumber hukum.

Jadi, yang bukan merupakan kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, yang bukan merupakan hak seseorang terhadap informasi yang ada adalah memonopoli.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 pasal 5 berisi tentang:

• Ayat (1) "Daerah referendum adalah wilayah Negara Republik Indonesia."
• Ayat (2) "Tempat/gedung Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk daerah referendum." 

Berdasarkan pasal 6 UU No. 12 tahun 2003, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka." 

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1, antara lain: 

1. Mengubah dan menetapkan undangundang dasar.
2. Melantik Presiden dan wakil Presiden.
3. Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya yang ketetapannya diatur dalam undangundang dasar. 

Pengaturan mengenai pemakaian nama dan lambang partai politik saat Pemilihan Umum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dalam pasal 8. 

Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat adalah isi Ketetapan MPR RI Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998.