Soal UUD 1945
(Bagian 18)
TWK SKD

Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. 

Sistem politik di Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi lima fungsi utama berikut ini: mempertahankan pola, pengaturan dan penyelesaian konflik, integrasi, pencapaian tujuan, dan penyesuaian.

Jadi, yang bukan merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah disintegrasi. 

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. 
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan DPR. 
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran).

Jadi, yang bukan merupakan variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 

Bunyi UUD 1945 pasal 23A (perubahan ketiga tanggal 9 November 2001), yaitu: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. 

UU No. 5 Tahun 1999 berisi mengenai larangan pemerintah untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial, perselisihan, dan merugikan pihak-pihak yang margin. 

Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada TAP MPRS No. XII/ MPRS/1966. 

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral". Salah satu produk hukum yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum pelaksanaan ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. 

Pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen, antara lain:

• Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah. 
• Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional.
• Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
• Sistem pemerintahan ini mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer untuk melakukan pembaharuan dan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial
• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
• Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR
• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR 
• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran)

Jadi, yang bukan merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen adalah menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Amandemen kedua pada 18 Agustus 2000. Pasal yang diamandemen, yaitu Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Pasal 36A berisi tentang lambang Negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

PEMBAHASAN Pengertian isi Pembukaan UUD 1945: 

• Alinea I, berisi tentang kemerdekaan sebagai hak asasi setiap manusia dan persamaan harkat dan martabat manusia. 
• Alinea II, berisi tentang cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
• Alinea Ill, berisi tentang pengakuan nilai religius dan pernyataan bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. 
• Alinea IV, berisi tujuan negara, hal ketentuan diadakannya UUD 1945, hal bentuk negara, dan dasar filsafat.