Soal UUD 1945
(Bagian 19)
TWK SKD

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1 ), berbunyi "yang menjadi warga negara ialah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dari pembanguan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

• bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 2, yaitu: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh negara"
• bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"
• bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 4, yaitu: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"
• bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 5, yaitu: "ketentuan lebih Ian jut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang':

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1-3. Pasal ini mengalami amandemen dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga yang disahkan pada 10 November 2001.

Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam : Alenia keempat Preambule UUD 1945 Yaitu, " ... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, ... "

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kernanusiaan'; merupakan bunyi pasal 27 ayat 2, sedangkan:

1. ayat 1: "Segala warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".
2. Ayat 3: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, berisikan mengenai Kemerdekaan memeluk agama.

1. Kesejahteraan sosial dan ekonomi, (pasal 33)
2. Kebudayaan nasional Indonesia, (pasal 32)
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, (pasal 28)
4. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, (pasal 27 ayat 2)
5. Kemerdekaan memeluk agama, (pasal 29 ayat 1 dan 2)

Perubahan ketiga (amandemen ke 3) Undang-Undang Dasar 1945, disahkan 10 November 2001, sedangkan:

1. 19 Oktober 1999, perubahan pertama di sahkan
2. 18 Agustus 2000, perubahan kedua disahkan
3. 10 Agustus 2002, perubahan keempat disahkan

Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk beribadah dan memeluk agama, hal ini merupakan: Pengejawantahan Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yaitu: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu".

Berdasarkan pada UUD 1945 yang telah mengalami amandemen, menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan, kekuasaan kehakiman ini termuat dalam Pasal 24, terutama pada ayat 1, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

"Negara kesatuan Republik lndoensia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" adalah bunyi dalam UUD 1945 pasal 25A.