Soal UUD 1945
(Bagian 20)
TWK SKD

Tiap warga Negara berhak dan diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dijamin dalam Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam pasal: 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka", merupakan isi UUD 1945 pasal 36A.

Berdasarkan bunyi UUD 1945 pasal 10, bahwa kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah sebagai : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

Bunyi Pasal 29 ayat 1 adalah: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan Pasal 29 ayat 2: "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu".

Pasal 33 ayat (1) berbunyi: "Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

1. bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 2, yaitu: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".
2. bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
3. bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 4, yaitu: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".
4. bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 5, yaitu: "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

UUD 1945 pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Secara garis besar, isi dari bagian pasalpasal UUD 1945 setelah diamandemen sebanyak empat kali pada Bab XVI berisi tentang perubahan Undang-Undang Dasar (pasal 37). 

Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa bagian penjelasan tidak lagi merupakan bagian UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Secara garis besar, isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 setelah diamandemen sebanyak empat kali adalah sebagai berikut: 

• Bab I (bentuk dan berkedaulatan) 
• Bab II (MPR) 
• Bab Ill (kekuasaan pemerintahan negara) 
• Bab IV (tentang DPA dihapus) 
• Bab V (kementerian negara) 
• Bab VI (pemerintah daerah) 
• Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat)
• Bab VIIA (Dewan Perwakilan Daerah) 
• Bab VIIB (pemilihan umum)
• Bab VIII (hal keuangan) 
• Bab VIIIA (badan pemeriksaan keuangan)
• Bab IX (kekuasaan kehakiman) 
• Bab IXA (wilayah negara)
• Bab X (warga negara dan penduduk) 
• Bab XA (hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia)
• Bab XI (agama)
• Bab XII (pertahanan dan keamanan negara) 
• Bab XIII (pendidikan dan kebudayaan) 
• Bab XIV (perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial)
• Bab XV (bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan) 
• Bab XVI (perubahan undang-undang dasar) 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam UUD 1945 terdapat pada aturan peralihan pasal III yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.