Soal UUD 1945
(Bagian 21)
TWK SKD

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

• UUD 1945
• Ketetapan MPR 
• Undang-Undang 
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan Pelaksana yang terdiri atas Peraturan Menteri dan lnstruksi Menteri

Setelah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. 

Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan Nasional Indonesia adalah Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

Bunyi pasal 20 A ayat (1) adalah: "Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan".

1. 20 A ayat (2), adalah: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".
2. 20 A ayat (3), adalah:"selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas".
3. 20 A ayat (4), adalah: "ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang".
4. 21 berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang"

Pasal 31 ayat 3 : "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang". Sedangkan :

1. pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
2. Pasal 31 ayat 2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mernbiayainya".
3. Pasal 31 ayat 4: "Negara memprioritaskan aggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
4. Pasal 31 ayat 5: "Pemerintah mamajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal 7C UUD 1945.

Setelah mengalami amandemen maka isi dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan :

1. pasal 1 ayat 1, berbunyi: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik".
2. pasal 1 ayat 3, berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, hal ini merupakan bunyi pasal : 22 C ayat (3).

Sedangkan:

1. Pasal 22 C ayat 1 berbunyi :"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umurn".
2. Pasal 22 C ayat 2 adalah: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat".
3. Pasal 22 C ayat 4 adalah: "Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang".

Setelah mengalami amandemen UUD 1945 pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi: "Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke empat.