Soal UUD 1945
(Bagian 22)
TWK SKD

Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal- pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke : Tiga.

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme yang artinya kekuasaan tidak terbatas. Sifat ini menjelaskan bahwa pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Undang-Undang dan Garis Besar Haluan Negara. 

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi: "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." 

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya", berdasarkan kalimat tersebut adalah merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 32 ayat 1, sedangkan:

1. Pasal 32 ayat 2, berbunyi: "negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".
2. Pasal 31 ayat 3, berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".
3. Pasal 31 ayat 4, yaitu: "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
4. Pasal 31 ayat 5: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tenologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 dalam Aturan Peralihan Pasal III, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

lsi dari pasal 1 UUD RI 1945, antara lain:

1. ayat 1: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. ayat 2: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. ayat 3: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam makna Pembukaan UUD 1945 bagi Bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut: Pernyataan kemerdekaan yang terperinci.

Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan: Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya.

Perubahan keempat UUD 1945, terjadi pada Sidang tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.