Soal UUD 1945
(Bagian 23)
TWK SKD

Sidang Umum MPR 1999, pada tanggal 14-21 Oktober 1999: perubahan pertama UUD 1945.

Batang Tubuh UUD 1945 memuat pasal-pasal daripada UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok materi daripada Hukum Dasar yang tertulis.

Batang Tubuh UUD 1945 terbagi atas 16 bab dan 37 pasal.

lsi Batang Tubuh UUD 1945 bab IX yaitu mengatur mengenai kekuasaan hakim.

Secara umum substansi konstitusi suatu negara sebagai berikut: 

1. Pada bagian awal konstitusi memuat tentang:
   1. Dasar filsafat negara
   2. Konsideran atau dasar-dasar pertimbangan suatu UUD 
   3. Asas dan tujuan negara.
2. Pada isi konstitusi berisi tentang: 
   1. Sifat, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan 
   2. ldentitas negara, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara 
   3. Jaminan HAM 
   4. Ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan, dan lembaga-lembaga negara. 
3. Pada bagian akhir konstitusi biasanya memuat tentang tata cara perubahan konstitusi. 

Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada: Aturan Peralihan Pasal III, dengan bunyi : "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Setelah mengalami amandemen yang ke-1 UUD 1945 dalam pasal 5 maka kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar secara tegas melarang dilakukannya perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 yang mengatu tentang bentuk Negara Kesatuan, yang berbunyi: "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan." 

Pokok pikiran yang terkandung adalah UUD 1945, antara lain: 

1. Pokok Pikiran Pertama, yaitu: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.
2. Pokok Pikiran Kedua yaitu: "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelmaan Sila Kelima Pancasila. 
3. Pokok Pikiran Ketiga yaitu: "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan". Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila. 
4. Pokok Pikiran Keempat yaitu: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh citacita moral rakyat yang luhur. 

Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuh.