Soal SKB Account Representative 2026

Persiapkan diri Anda dengan 360 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Account Representative, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

360 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) klaster KUP yang mengubah Pasal 2 UU KUP, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini difungsikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia. Pernyataan yang paling tepat mengenai implikasi hukum dari ketentuan integrasi NIK-NPWP tersebut adalah...
A. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki NIK otomatis wajib membayar Pajak Penghasilan tanpa memandang batas usia dan penghasilan
B. Penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, namun kewajiban membayar dan melapor pajak hanya berlaku bagi orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
C. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditarik dari peredaran dan digantikan sepenuhnya oleh Kartu NPWP Fisik
D. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak lagi berhak memperoleh Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
E. Seluruh transaksi perbankan warga negara langsung dipotong pajak penghasilan final 10% secara otomatis oleh sistem NIK
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) UU KUP sebagaimana diubah oleh UU HPP, integrasi NIK menjadi NPWP bertujuan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien melalui Single Identity Number (SIN). Namun, memiliki NIK tidak otomatis membuat seseorang harus membayar pajak. Kewajiban perpajakan aktif (menghitung, menyetor, dan melapor) hanya timbul jika wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memiliki omzet di atas batas tertentu bagi UMKM.
Soal #2
Salah satu perubahan penting dalam UU KUP melalui UU HPP adalah penyesuaian besaran sanksi administratif atas upaya hukum keberatan Wajib Pajak pada Pasal 25 ayat (9). Apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar...
A. 10% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar
B. 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
C. 50% dari jumlah pajak berdasarkan surat ketetapan pajak awal
D. 60% dari jumlah kerugian pada penerimaan kas negara
E. 100% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB
Jawaban: B
Dalam UU HPP klaster KUP Pasal 25 ayat (9), sanksi administratif denda atas penolakan atau pengabulan sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak diturunkan dari yang sebelumnya sebesar 50% menjadi sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Hal ini bertujuan memberikan keadilan dan mengurangi beban sanksi bagi Wajib Pajak.
Soal #3
Sejalan dengan penurunan sanksi keberatan, UU HPP juga menurunkan besaran sanksi administratif denda pada tahap upaya hukum Banding di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU KUP. Besaran sanksi denda jika putusan banding menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak adalah...
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.75
E. 1
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP sebagaimana diubah UU HPP, jika putusan banding menolak atau mengabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (turun dari ketentuan regulasi sebelumnya yang sebesar 100%) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Soal #4
UU HPP menambahkan ketentuan baru mengenai pengenaan sanksi administratif denda dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan putusan PK menyatakan menolak atau mengabulkan sebagian (Pasal 27 ayat (5g) UU KUP). Besaran sanksi denda putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah...
A. 0.25
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.75
E. 1
Jawaban: C
Pasal 27 ayat (5g) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan putusan Mahkamah Agung menolak atau mengabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Soal #5
Dalam tahap pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tindak pidana perpajakan, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Melalui UU HPP, sanksi denda atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut diubah menjadi...
A. 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
B. 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
C. 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
D. 200% dari jumlah kerugian pendapatan negara
E. 400% dari jumlah faktur pajak yang diterbitkan
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sebagaimana diubah oleh UU HPP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebelum penyidikan dilakukan, dengan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (turun dari regulasi sebelumnya yang sebesar 150%).

Akses 360 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Account Representative?

Soal SKB Account Representative adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Account Representative sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Account Representative disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Account Representative?

Materi soal SKB Account Representative mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Account Representative?

Ya, setiap soal SKB Account Representative dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Account Representative yang tersedia?

Saat ini tersedia 360 soal SKB Account Representative yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Account Representative ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Account Representative dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Account Representative penting?

Latihan soal SKB Account Representative membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Account Representative diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Account Representative diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 360
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.