SKB CPNS Account Representative

Soal 1

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bertujuan untuk...

A Menghapus kewajiban pelaporan SPT Tahunan B Meningkatkan tarif pajak orang pribadi secara otomatis C Memberikan pembebasan pajak bagi seluruh warga negara D Mengganti seluruh fungsi KTP sebagai kartu pembayaran E Mempermudah administrasi dan mengintegrasikan basis data kependudukan dengan perpajakan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), integrasi NIK menjadi NPWP bertujuan untuk simplifikasi administrasi, efisiensi, dan meningkatkan basis data perpajakan yang akurat.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Soal 2

Dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, perilaku 'bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya' serta 'menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela' merupakan perwujudan dari nilai...

A Pelayanan B Sinergi C Integritas D Profesionalisme E Kesempurnaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Nilai Integritas dalam Kementerian Keuangan mencakup kejujuran, ketulusan, dan menjaga martabat untuk tidak melakukan tindakan koruptif atau tercela.

Materi Terkait: Nilai-Nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan

Soal 3

Seorang Account Representative (AR) mengirimkan surat yang meminta Wajib Pajak memberikan penjelasan atas data/keterangan yang ditemukan karena adanya dugaan ketidakpatuhan. Surat ini dikenal dengan istilah...

A SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) B SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) C SPMP (Surat Paksa Membayar Pajak) D SPP (Surat Perintah Pemeriksaan) E STP (Surat Tagihan Pajak)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan SE-05/PJ/2022, SP2DK diterbitkan oleh KPP melalui Account Representative untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terkait data atau keterangan yang diindikasikan belum terpenuhi kewajiban perpajakannya.

Materi Terkait: Penyusunan SP2DK: Tata cara penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Soal 4

Berapakah besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP?

A 2% B 1% C 5% D 10% E 15%

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU PPh, tarif PPh Pasal 23 untuk jasa (selain jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final) adalah 2% dari jumlah bruto.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal 5

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), unit yang memiliki tugas melakukan pengawasan, bimbingan, dan konsultasi langsung kepada Wajib Pajak di tingkat lapangan adalah...

A Kantor Pelayanan Pajak (KPP) B Sekretariat Direktorat Jenderal C Pusat Pengolahan Data Perpajakan D Kantor Pusat DJP E Kantor Wilayah DJP

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

KPP adalah instansi vertikal DJP yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak, di mana Account Representative bertugas melakukan pengawasan dan konsultasi.

Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Soal 6

Sesuai dengan UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah...

A Setiap akhir bulan masa pajak berjalan B Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak C Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak D Paling lama 6 bulan setelah akhir tahun pajak E Paling lama 2 bulan setelah akhir tahun pajak

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU KUP Pasal 3 ayat (3) huruf b menyatakan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret).

Materi Terkait: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Soal 7

Dalam analisis profil Wajib Pajak, AR sering menggunakan perbandingan antara data internal DJP dengan data eksternal. Salah satu sumber data eksternal yang sah digunakan adalah...

A Estimasi pengeluaran pribadi tetangga B Gosip media sosial tanpa verifikasi C Data transaksi ilegal yang tidak tercatat D Opini pribadi rekan kerja Wajib Pajak E Data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) seperti BPN menyediakan data objektif yang digunakan DJP untuk melakukan pemetaan potensi pajak.

Materi Terkait: Analisis Profil Wajib Pajak: Teknik pengolahan data internal dan eksternal untuk pemetaan potensi pajak

Soal 8

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku...

A Pengawas Pembangunan Nasional B Penyusun Rencana Kerja Pemerintah C Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan D Pengguna Anggaran E Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 7 UU 17/2003 menyebutkan Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal 9

Nilai Dasar ASN 'BerAKHLAK' merupakan akronim, di mana huruf 'H' merepresentasikan...

A Hormat B Humanis C Harmonis D Hebat E Handal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal 10

Tarif PPN yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah...

A 10% B 12% C 15% D 5% E 11%

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 7 ayat (1) UU PPN yang diubah dengan UU HPP menetapkan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal 11

Account Representative (AR) dapat memberikan usulan pemeriksaan pajak apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi...

A Wajib Pajak pindah domisili kantor B Wajib Pajak selalu membayar pajak tepat waktu C Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas SP2DK atau tanggapan tidak memadai D Wajib Pajak melaporkan kerugian fiskal yang wajar E Wajib Pajak meminta edukasi peraturan perpajakan terbaru

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Usulan pemeriksaan dilakukan jika data yang ditemukan AR tidak dapat diklarifikasi oleh WP melalui mekanisme SP2DK (ruang lingkup pengawasan tidak selesai).

Materi Terkait: Pemeriksaan Pajak Dasar: Peran AR dalam memberikan usulan pemeriksaan berdasarkan hasil analisis

Soal 12

Penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan...

A PPh Pasal 25 B PPh Pasal 4 ayat (2) C PPh Pasal 15 D PPh Pasal 23 E PPh Pasal 21

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sewa tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dari jumlah bruto.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal 13

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) merupakan ciri khas dari pemungutan...

A Pajak Penjualan atas Barang Mewah B Pajak Pertambahan Nilai C Pajak Bumi dan Bangunan D Pajak Penghasilan E Bea Meterai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PPN menggunakan mekanisme credit method di mana PK dikurangi PM untuk menentukan pajak yang kurang atau lebih bayar.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal 14

Tujuan utama dari pemberian edukasi dan bimbingan teknis oleh AR kepada Wajib Pajak adalah untuk mendorong...

A Tax Avoidance B Voluntary Compliance (Kepatuhan Sukarela) C Administrative Sanctions D Tax Evasion E Forced Compliance

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Account Representative berperan dalam membina Wajib Pajak agar memahami aturan sehingga tumbuh kesadaran untuk patuh secara sukarela.

Materi Terkait: Tax Compliance Framework: Strategi peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance)

Soal 15

Penyesuaian yang dilakukan karena adanya perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut dengan...

A Konsolidasi Laporan Keuangan B Eliminasi Transaksi C Amortisasi D Depresiasi E Rekonsiliasi Fiskal

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal berdasarkan UU PPh.

Materi Terkait: Akuntansi Perpajakan Dasar: Rekonsiliasi fiskal dan analisis laporan keuangan (Laba/Rugi dan Neraca)

Soal 16

Aplikasi internal DJP yang digunakan oleh AR untuk melakukan monitoring data profil, histori pelaporan, dan pembayaran Wajib Pajak secara terintegrasi adalah...

A Approweb B Sikka C e-Bupot D e-Faktur E M-Pajak

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Approweb (Aplikasi Profiling Wajib Pajak Berbasis Web) adalah tool internal AR untuk mengawasi kepatuhan WP.

Materi Terkait: Manajemen Data Perpajakan: Penggunaan aplikasi internal (seperti Approweb/SIDJP) untuk monitoring data

Soal 17

Dalam PBB Sektor P3, yang dimaksud dengan sektor P3 adalah...

A Perumahan, Perdagangan, dan Perindustrian B Pelabuhan, Penerbangan, dan Perkeretaapian C Perkotaan, Perdesaan, dan Perkantoran D Pertanian, Perternakan, dan Perikanan E Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PBB P3 adalah PBB yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP), meliputi sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

Materi Terkait: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3)

Soal 18

Prinsip yang mengharuskan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan seolah-olah dilakukan dengan pihak independen disebut...

A Prinsip Subtansi di atas Bentuk B Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) C Prinsip Nilai Historis D Prinsip Pengakuan Pendapatan E Prinsip Kehati-hatian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Arm's Length Principle (ALP) adalah standar internasional dalam Transfer Pricing untuk mencegah penggeseran laba antar perusahaan terafiliasi.

Materi Terkait: Pengetahuan Transfer Pricing Dasar: Identifikasi transaksi hubungan istimewa

Soal 19

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Lajang (TK/0) per tahun saat ini adalah...

A Rp 54.000.000 B Rp 24.000.000 C Rp 60.000.000 D Rp 36.000.000 E Rp 48.000.000

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016 yang masih berlaku, PTKP WP OP TK/0 adalah Rp 54.000.000.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal 20

Wajib Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud dikenai PPN dengan tarif...

A 10% B 0% C 11% D 1% E Bebas PPN

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai UU PPN, ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP dikenai tarif 0% (bukan bebas pajak, artinya PM tetap dapat dikreditkan).

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal 21

PRO

Dalam UU HPP, lapisan tarif PPh Orang Pribadi (bracket) pertama sebesar 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai dengan...

A Rp 50.000.000 B Rp 100.000.000 C Rp 60.000.000 D Rp 250.000.000 E Rp 75.000.000

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU HPP mengubah batas lapisan pertama dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta dengan tarif tetap 5%.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas SP2DK dalam jangka waktu 14 hari atau memberikan tanggapan namun AR menilai tanggapan tersebut tidak didukung bukti kuat, maka langkah AR selanjutnya adalah...

A Langsung menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) B Melakukan penyitaan aset seketika C Mengabaikan data tersebut D Menghapus NPWP Wajib Pajak secara jabatan E Melakukan kunjungan (visit) atau mengusulkan pemeriksaan pajak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai tata cara pengawasan, AR dapat melakukan visit untuk klarifikasi lapangan atau mengusulkan pemeriksaan jika data belum clear melalui surat menyurat.

Materi Terkait: Penyusunan SP2DK: Tata cara penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Manakah di antara biaya berikut yang merupakan 'Koreksi Fiskal Positif' dalam perhitungan PPh Badan?

A Biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan B Pemberian natura atau kenikmatan yang tidak dapat dibiayakan menurut UU PPh C Penyusutan fiskal yang lebih besar dari penyusutan komersial D Biaya bunga pinjaman untuk usaha E Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menambah laba fiskal, salah satunya biaya natura yang tidak memenuhi syarat deductible expense sesuai Pasal 9 UU PPh.

Materi Terkait: Akuntansi Perpajakan Dasar: Rekonsiliasi fiskal dan analysis laporan keuangan (Laba/Rugi dan Neraca)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Sesuai UU KUP, sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah uplift factor dan dibagi 12, dikenakan terhadap...

A Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP B Petugas pajak yang salah menghitung pajak C Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN D Kesalahan penulisan alamat di faktur pajak E Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU HPP mengubah sanksi bunga menjadi berbasis suku bunga acuan (market rate) untuk keadilan.

Materi Terkait: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (KMS) tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dikenakan PPN dengan dasar pengenaan pajak sebesar...

A 100% dari nilai NJOP tanah B 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan (tidak termasuk harga tanah) C 10% dari jumlah biaya yang dikeluarkan D 50% dari harga pasar bangunan E 40% dari total biaya pembangunan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PMK terkait KMS mengatur bahwa DPP adalah 20% dari jumlah biaya, sehingga tarif efektifnya adalah 2,2% (20% x 11%) dari total biaya pembangunan.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Tarif umum PPh 26 adalah...

A 10% bersifat final B 5% bersifat final C 20% bersifat final (kecuali ditentukan lain oleh P3B) D 15% bersifat tidak final E 25% bersifat final

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PPh Pasal 26 menetapkan tarif 20% atas bruto, kecuali terdapat Tax Treaty (P3B) yang mengatur tarif lebih rendah.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam manajemen data perpajakan, 'Benchmarking' dilakukan oleh AR untuk...

A Membandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak dengan rata-rata industri sejenis B Menghitung harta kekayaan pribadi Wajib Pajak C Menentukan tarif pajak baru untuk satu wilayah D Menghapus piutang pajak yang kadaluwarsa E Membuat laporan kinerja tahunan kantor pajak

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Benchmarking (Pemicu) digunakan untuk melihat kewajaran laporan keuangan WP dibandingkan dengan kelompok usaha yang sama (Total Benchmarking).

Materi Terkait: Manajemen Data Perpajakan: Penggunaan aplikasi internal (seperti Approweb/SIDJP) untuk monitoring data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan dikenakan atas...

A Taman nasional yang tidak dikomersialkan B Tanah wakaf untuk tempat ibadah di kawasan hutan C Areal hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam yang diberikan hak pengusahaan D Hutan kota milik pemerintah daerah E Pekarangan rumah di pinggir hutan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PBB Perhutanan dikenakan pada subjek yang mendapat izin/hak pengusahaan hutan (seperti IUPHHK).

Materi Terkait: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Identifikasi hubungan istimewa menurut UU PPh dapat terjadi karena faktor berikut, kecuali...

A Penguasaan melalui manajemen atau teknologi B Penyertaan modal minimal 25% C Hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat D Adanya ketergantungan ekonomi E Pernah bekerja di perusahaan yang sama 10 tahun yang lalu tanpa ada kaitan modal saat ini

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hubungan istimewa didefinisikan secara spesifik dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh terkait kepemilikan, penguasaan, dan hubungan keluarga.

Materi Terkait: Pengetahuan Transfer Pricing Dasar: Identifikasi transaksi hubungan istimewa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah dokumen yang disusun AR pada akhir proses SP2DK. Jika AR menyimpulkan data telah sesuai, maka tindak lanjutnya adalah...

A Diusulkan pemeriksaan B Kasus ditutup/selesai (arsip) C Dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan D Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak E Diserahkan ke bagian penagihan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jika klarifikasi WP diterima dan sesuai, maka kesimpulan dalam LHP2DK adalah pengawasan selesai tanpa ada potensi pajak tambahan.

Materi Terkait: Penyusunan SP2DK: Tata cara penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang bagi importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) dipungut dengan tarif...

A 10% dari nilai impor B 7,5% dari nilai impor C 0,5% dari nilai impor D 15% dari nilai impor E 2,5% dari nilai impor

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Secara umum, tarif PPh 22 Impor dengan API adalah 2,5%, sedangkan non-API adalah 7,5%.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Seorang AR harus menjaga rahasia data Wajib Pajak sesuai Pasal 34 UU KUP. Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan data ini termasuk pelanggaran nilai...

A Adaptif B Kolaboratif C Sinergi D Integritas E Kesempurnaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menjaga kerahasiaan jabatan dan data WP adalah bagian dari integritas dan kode etik pegawai DJP.

Materi Terkait: Nilai-Nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah...

A Pajak atas bunga deposito yang dipotong bank B Pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek C Pajak yang dibayar pada akhir tahun setelah dihitung laba rugi D Pajak atas dividen yang diterima orang pribadi E Angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PPh 25 merupakan mekanisme pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui angsuran bulanan untuk meringankan beban WP di akhir tahun.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Faktur Pajak harus dibuat pada saat berikut, kecuali...

A Saat barang baru dipesan lewat telepon tanpa ada pengiriman/pembayaran B Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP C Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan D Saat ekspor BKP berwujud E Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Faktur Pajak dibuat saat penyerahan, saat pembayaran (jika mendahului penyerahan), atau saat lain yang diatur PMK. Pemesanan tanpa transaksi/perpindahan barang bukan saat pembuatan faktur.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam akuntansi perpajakan, metode penyusunan laporan arus kas yang paling umum digunakan dan memudahkan AR dalam rekonsiliasi laba bersih ke arus kas operasional adalah...

A Metode LIFO B Metode Unit Produksi C Metode Langsung D Metode Tidak Langsung E Metode FIFO

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih dan menyesuaikannya dengan transaksi non-kas, yang mempermudah AR melihat korelasi laba fiskal dengan ketersediaan kas.

Materi Terkait: Akuntansi Perpajakan Dasar: Rekonsiliasi fiskal dan analisis laporan keuangan (Laba/Rugi dan Neraca)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) berdasarkan PP 55 Tahun 2022 (sebelumnya PP 23/2018) dikenakan PPh Final dengan tarif...

A 5% B 0,5% C 2% D 0,1% E 1%

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tarif PPh Final UMKM adalah 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Prinsip 'Membangun hubungan kerja sama internal yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan' merupakan bagian dari nilai...

A Pelayanan B Integritas C Kesempurnaan D Profesionalisme E Sinergi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Definisi Sinergi dalam Nilai Kemenkeu menekankan pada kolaborasi, kemitraan, dan hubungan produktif.

Materi Terkait: Nilai-Nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Berdasarkan UU Keuangan Negara, tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal...

A 1 Juli sampai dengan 30 Juni B 1 Maret sampai dengan 28/29 Februari C 1 Oktober sampai dengan 30 September D 1 Januari sampai dengan 31 Desember E 1 April sampai dengan 31 Maret

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Tahun anggaran di Indonesia mengikuti tahun kalender, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'CRM' (Compliance Risk Management) dalam pengawasan Wajib Pajak oleh AR?

A Catatan Rangkuman Modal perusahaan B Cara Refund Mudah bagi Wajib Pajak patuh C Aplikasi khusus untuk mencetak kartu NPWP D Sistem manajemen risiko kepatuhan untuk menentukan strategi pengawasan berdasarkan tingkat risiko WP E Metode penghitungan bunga pajak otomatis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

CRM digunakan DJP untuk memetakan WP ke dalam matriks risiko sehingga AR bisa menentukan apakah WP perlu diedukasi, diawasi, atau diperiksa.

Materi Terkait: Analisis Profil Wajib Pajak: Teknik pengolahan data internal dan eksternal untuk pemetaan potensi pajak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam PPN, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya disebut...

A Pajak Lebih Bayar B Restitusi Otomatis C Pajak Kurang Bayar D Kompensasi Kerugian E Pajak Nihil

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Jika PM > PK, maka terjadi Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP sebelum penyidikan dimulai, tidak akan dilakukan penyidikan namun wajib membayar sanksi sebesar...

A 150% dari pajak yang kurang dibayar B 300% dari pajak yang kurang dibayar C 100% dari pajak yang kurang dibayar D 50% dari pajak yang kurang dibayar E 200% dari pajak yang kurang dibayar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU HPP mengubah sanksi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (Pasal 8 ayat 3) dari semula 150% menjadi 100%.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Pengetahuan tentang 'Deductible Expense' sangat penting bagi AR dalam menganalisis laporan keuangan. Manakah yang termasuk deductible expense?

A Pembagian laba seperti dividen B Pajak Penghasilan yang dibayar perusahaan C Biaya gaji dan tunjangan karyawan dalam bentuk uang D Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham E Sanksi administrasi perpajakan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Gaji dan tunjangan karyawan (dalam uang) adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) yang boleh dikurangkan.

Materi Terkait: Akuntansi Perpajakan Dasar: Rekonsiliasi fiskal dan analisis laporan keuangan (Laba/Rugi dan Neraca)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan paling lama pada...

A Tanggal 20 bulan berikutnya B Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak C 7 hari setelah faktur pajak dibuat D Tanggal 10 bulan berikutnya E Tanggal 15 bulan berikutnya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai UU KUP/PPN, batas akhir pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM: Mekanisme Pajak Masukan-Keluaran, Faktur Pajak, dan Objek PPN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Tindakan AR yang 'cepat tanggap dan memberikan solusi atas kendala teknis e-Faktur yang dihadapi Wajib Pajak' mencerminkan nilai BerAKHLAK yaitu...

A Loyal B Akuntabel C Kolaboratif D Berorientasi Pelayanan E Harmonis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berorientasi pelayanan berarti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat/WP dengan ramah, cekatan, dan solutif.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Data transaksi pihak-pihak afiliasi yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan disebut dengan...

A Lampiran Khusus 1A B Laporan Realisasi PPh Final C Lampiran Khusus 3A (Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa) D Lampiran Daftar Nominatif Biaya Hiburan E Lampiran 1721-A1

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Lampiran 3A/3B digunakan untuk melaporkan transaksi hubungan istimewa sebagai bagian dari pengawasan Transfer Pricing.

Materi Terkait: Pengetahuan Transfer Pricing Dasar: Identifikasi transaksi hubungan istimewa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam manajemen data, kegagalan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT meskipun sudah dikirimkan Surat Teguran dapat ditindaklanjuti AR dengan usulan...

A Penghapusan NPWP B Pemeriksaan Tujuan Lain C Pemberian Insentif Pajak D Pencabutan status PKP E Penetapan Pajak secara Jabatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Jika WP tetap tidak lapor SPT setelah ditegur, DJP berwenang menetapkan pajak secara jabatan melalui prosedur pemeriksaan.

Materi Terkait: Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis kepatuhan penyampaian SPT dan pembayaran pajak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Penghitungan PBB Sektor Pertambangan Minerba didasarkan pada perkalian antara tarif dengan NJKP, di mana NJKP adalah persentase tertentu dari NJOP. Besarnya persentase NJKP untuk PBB P3 adalah...

A 50% B 40% C 100% D 20% E 10%

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan aturan terbaru terkait PBB P3, NJKP ditetapkan sebesar 40%.

Materi Terkait: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Strategi 'Nudging' (memberikan pengingat melalui SMS/Email sebelum jatuh tempo) merupakan bagian dari implementasi...

A Intelijen Perpajakan B Penagihan Aktif C Penyidikan Pajak D Pemeriksaan Pajak Berat E Tax Compliance Framework (Strategi Kepatuhan)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Nudging adalah cara halus untuk mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebelum terjadinya pelanggaran.

Materi Terkait: Tax Compliance Framework: Strategi peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam struktur organisasi DJP, Account Representative berada di bawah pengawasan langsung...

A Fungsional Pemeriksa Pajak B Kepala Seksi Pelayanan C Kepala Kanwil DJP D Kepala KPP E Kepala Seksi Pengawasan (I s.d VI)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan reorganisasi DJP terbaru (PMK 184/2020), AR berada dalam Seksi Pengawasan di KPP Pratama/Madya.

Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Manakah pernyataan yang benar mengenai konsep PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?

A Dihitung dari laba bersih perusahaan tempat bekerja B Hanya dikenakan pada PNS saja C Tidak perlu dipotong oleh pemberi kerja, cukup bayar sendiri D Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan E Tarifnya flat 15% untuk semua level penghasilan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan (PPh): Konsep PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh