SKB CPNS Account Representative 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Account Representative, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Account Representative, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Account Representative
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Account Representative berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Account Representative
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Account Representative, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Account Representative. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Account Representative
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Account Representative.
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bertujuan untuk...
A. Menghapus kewajiban pelaporan SPT Tahunan
B. Meningkatkan tarif pajak orang pribadi secara otomatis
C. Memberikan pembebasan pajak bagi seluruh warga negara
D. Mengganti seluruh fungsi KTP sebagai kartu pembayaran
E. Mempermudah administrasi dan mengintegrasikan basis data kependudukan dengan perpajakan
Jawaban: E
Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), integrasi NIK menjadi NPWP bertujuan untuk simplifikasi administrasi, efisiensi, dan meningkatkan basis data perpajakan yang akurat.
Soal 2
Dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, perilaku 'bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya' serta 'menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela' merupakan perwujudan dari nilai...
A. Pelayanan
B. Sinergi
C. Integritas
D. Profesionalisme
E. Kesempurnaan
Jawaban: C
Nilai Integritas dalam Kementerian Keuangan mencakup kejujuran, ketulusan, dan menjaga martabat untuk tidak melakukan tindakan koruptif atau tercela.
Soal 3
Seorang Account Representative (AR) mengirimkan surat yang meminta Wajib Pajak memberikan penjelasan atas data/keterangan yang ditemukan karena adanya dugaan ketidakpatuhan. Surat ini dikenal dengan istilah...
A. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
B. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
C. SPMP (Surat Paksa Membayar Pajak)
D. SPP (Surat Perintah Pemeriksaan)
E. STP (Surat Tagihan Pajak)
Jawaban: B
Berdasarkan SE-05/PJ/2022, SP2DK diterbitkan oleh KPP melalui Account Representative untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terkait data atau keterangan yang diindikasikan belum terpenuhi kewajiban perpajakannya.
Soal 4
Berapakah besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP?
A. 2%
B. 1%
C. 5%
D. 10%
E. 15%
Jawaban: A
Berdasarkan UU PPh, tarif PPh Pasal 23 untuk jasa (selain jasa konstruksi yang dikenakan PPh Final) adalah 2% dari jumlah bruto.
Soal 5
Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), unit yang memiliki tugas melakukan pengawasan, bimbingan, dan konsultasi langsung kepada Wajib Pajak di tingkat lapangan adalah...
A. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
B. Sekretariat Direktorat Jenderal
C. Pusat Pengolahan Data Perpajakan
D. Kantor Pusat DJP
E. Kantor Wilayah DJP
Jawaban: A
KPP adalah instansi vertikal DJP yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak, di mana Account Representative bertugas melakukan pengawasan dan konsultasi.
Soal 6
Sesuai dengan UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah...
A. Setiap akhir bulan masa pajak berjalan
B. Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
C. Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
D. Paling lama 6 bulan setelah akhir tahun pajak
E. Paling lama 2 bulan setelah akhir tahun pajak
Jawaban: C
UU KUP Pasal 3 ayat (3) huruf b menyatakan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret).
Soal 7
Dalam analisis profil Wajib Pajak, AR sering menggunakan perbandingan antara data internal DJP dengan data eksternal. Salah satu sumber data eksternal yang sah digunakan adalah...
A. Estimasi pengeluaran pribadi tetangga
B. Gosip media sosial tanpa verifikasi
C. Data transaksi ilegal yang tidak tercatat
D. Opini pribadi rekan kerja Wajib Pajak
E. Data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Jawaban: E
ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) seperti BPN menyediakan data objektif yang digunakan DJP untuk melakukan pemetaan potensi pajak.
Soal 8
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku...
A. Pengawas Pembangunan Nasional
B. Penyusun Rencana Kerja Pemerintah
C. Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan
D. Pengguna Anggaran
E. Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara
Jawaban: E
Pasal 7 UU 17/2003 menyebutkan Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).
Soal 9
Nilai Dasar ASN 'BerAKHLAK' merupakan akronim, di mana huruf 'H' merepresentasikan...
A. Hormat
B. Humanis
C. Harmonis
D. Hebat
E. Handal
Jawaban: C
BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Soal 10
Tarif PPN yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah...
A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 5%
E. 11%
Jawaban: E
Pasal 7 ayat (1) UU PPN yang diubah dengan UU HPP menetapkan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022.
Soal 11
Account Representative (AR) dapat memberikan usulan pemeriksaan pajak apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi...
A. Wajib Pajak pindah domisili kantor
B. Wajib Pajak selalu membayar pajak tepat waktu
C. Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas SP2DK atau tanggapan tidak memadai
D. Wajib Pajak melaporkan kerugian fiskal yang wajar
E. Wajib Pajak meminta edukasi peraturan perpajakan terbaru
Jawaban: C
Usulan pemeriksaan dilakukan jika data yang ditemukan AR tidak dapat diklarifikasi oleh WP melalui mekanisme SP2DK (ruang lingkup pengawasan tidak selesai).
Soal 12
Penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan...
A. PPh Pasal 25
B. PPh Pasal 4 ayat (2)
C. PPh Pasal 15
D. PPh Pasal 23
E. PPh Pasal 21
Jawaban: B
Sewa tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dari jumlah bruto.
Soal 13
Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) merupakan ciri khas dari pemungutan...
A. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
B. Pajak Pertambahan Nilai
C. Pajak Bumi dan Bangunan
D. Pajak Penghasilan
E. Bea Meterai
Jawaban: B
PPN menggunakan mekanisme credit method di mana PK dikurangi PM untuk menentukan pajak yang kurang atau lebih bayar.
Soal 14
Tujuan utama dari pemberian edukasi dan bimbingan teknis oleh AR kepada Wajib Pajak adalah untuk mendorong...
A. Tax Avoidance
B. Voluntary Compliance (Kepatuhan Sukarela)
C. Administrative Sanctions
D. Tax Evasion
E. Forced Compliance
Jawaban: B
Account Representative berperan dalam membina Wajib Pajak agar memahami aturan sehingga tumbuh kesadaran untuk patuh secara sukarela.
Soal 15
Penyesuaian yang dilakukan karena adanya perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut dengan...
A. Konsolidasi Laporan Keuangan
B. Eliminasi Transaksi
C. Amortisasi
D. Depresiasi
E. Rekonsiliasi Fiskal
Jawaban: E
Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal berdasarkan UU PPh.
Soal 16
Aplikasi internal DJP yang digunakan oleh AR untuk melakukan monitoring data profil, histori pelaporan, dan pembayaran Wajib Pajak secara terintegrasi adalah...
A. Approweb
B. Sikka
C. e-Bupot
D. e-Faktur
E. M-Pajak
Jawaban: A
Approweb (Aplikasi Profiling Wajib Pajak Berbasis Web) adalah tool internal AR untuk mengawasi kepatuhan WP.
Soal 17
Dalam PBB Sektor P3, yang dimaksud dengan sektor P3 adalah...
A. Perumahan, Perdagangan, dan Perindustrian
B. Pelabuhan, Penerbangan, dan Perkeretaapian
C. Perkotaan, Perdesaan, dan Perkantoran
D. Pertanian, Perternakan, dan Perikanan
E. Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
Jawaban: E
PBB P3 adalah PBB yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP), meliputi sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
Soal 18
Prinsip yang mengharuskan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan seolah-olah dilakukan dengan pihak independen disebut...
A. Prinsip Subtansi di atas Bentuk
B. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle)
C. Prinsip Nilai Historis
D. Prinsip Pengakuan Pendapatan
E. Prinsip Kehati-hatian
Jawaban: B
Arm's Length Principle (ALP) adalah standar internasional dalam Transfer Pricing untuk mencegah penggeseran laba antar perusahaan terafiliasi.
Soal 19
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Lajang (TK/0) per tahun saat ini adalah...
A. Rp 54.000.000
B. Rp 24.000.000
C. Rp 60.000.000
D. Rp 36.000.000
E. Rp 48.000.000
Jawaban: A
Berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016 yang masih berlaku, PTKP WP OP TK/0 adalah Rp 54.000.000.
Soal 20
Wajib Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud dikenai PPN dengan tarif...
A. 10%
B. 0%
C. 11%
D. 1%
E. Bebas PPN
Jawaban: B
Sesuai UU PPN, ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP dikenai tarif 0% (bukan bebas pajak, artinya PM tetap dapat dikreditkan).
Soal 21 Premium
Dalam UU HPP, lapisan tarif PPh Orang Pribadi (bracket) pertama sebesar 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai dengan...
A. Rp 50.000.000
B. Rp 100.000.000
C. Rp 60.000.000
D. Rp 250.000.000
E. Rp 75.000.000
Soal 22 Premium
Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas SP2DK dalam jangka waktu 14 hari atau memberikan tanggapan namun AR menilai tanggapan tersebut tidak didukung bukti kuat, maka langkah AR selanjutnya adalah...
A. Langsung menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
B. Melakukan penyitaan aset seketika
C. Mengabaikan data tersebut
D. Menghapus NPWP Wajib Pajak secara jabatan
E. Melakukan kunjungan (visit) atau mengusulkan pemeriksaan pajak
Soal 23 Premium
Manakah di antara biaya berikut yang merupakan 'Koreksi Fiskal Positif' dalam perhitungan PPh Badan?
A. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
B. Pemberian natura atau kenikmatan yang tidak dapat dibiayakan menurut UU PPh
C. Penyusutan fiskal yang lebih besar dari penyusutan komersial
D. Biaya bunga pinjaman untuk usaha
E. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
Soal 24 Premium
Sesuai UU KUP, sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah uplift factor dan dibagi 12, dikenakan terhadap...
A. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP
B. Petugas pajak yang salah menghitung pajak
C. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN
D. Kesalahan penulisan alamat di faktur pajak
E. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak
Soal 25 Premium
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (KMS) tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dikenakan PPN dengan dasar pengenaan pajak sebesar...
A. 100% dari nilai NJOP tanah
B. 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan (tidak termasuk harga tanah)
C. 10% dari jumlah biaya yang dikeluarkan
D. 50% dari harga pasar bangunan
E. 40% dari total biaya pembangunan
Soal 26 Premium
Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Tarif umum PPh 26 adalah...
A. 10% bersifat final
B. 5% bersifat final
C. 20% bersifat final (kecuali ditentukan lain oleh P3B)
D. 15% bersifat tidak final
E. 25% bersifat final
Soal 27 Premium
Dalam manajemen data perpajakan, 'Benchmarking' dilakukan oleh AR untuk...
A. Membandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak dengan rata-rata industri sejenis
B. Menghitung harta kekayaan pribadi Wajib Pajak
C. Menentukan tarif pajak baru untuk satu wilayah
D. Menghapus piutang pajak yang kadaluwarsa
E. Membuat laporan kinerja tahunan kantor pajak
Soal 28 Premium
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan dikenakan atas...
A. Taman nasional yang tidak dikomersialkan
B. Tanah wakaf untuk tempat ibadah di kawasan hutan
C. Areal hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam yang diberikan hak pengusahaan
D. Hutan kota milik pemerintah daerah
E. Pekarangan rumah di pinggir hutan
Soal 29 Premium
Identifikasi hubungan istimewa menurut UU PPh dapat terjadi karena faktor berikut, kecuali...
A. Penguasaan melalui manajemen atau teknologi
B. Penyertaan modal minimal 25%
C. Hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat
D. Adanya ketergantungan ekonomi
E. Pernah bekerja di perusahaan yang sama 10 tahun yang lalu tanpa ada kaitan modal saat ini
Soal 30 Premium
LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah dokumen yang disusun AR pada akhir proses SP2DK. Jika AR menyimpulkan data telah sesuai, maka tindak lanjutnya adalah...
A. Diusulkan pemeriksaan
B. Kasus ditutup/selesai (arsip)
C. Dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan
D. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
E. Diserahkan ke bagian penagihan
Soal 31 Premium
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang bagi importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) dipungut dengan tarif...
A. 10% dari nilai impor
B. 7,5% dari nilai impor
C. 0,5% dari nilai impor
D. 15% dari nilai impor
E. 2,5% dari nilai impor
Soal 32 Premium
Seorang AR harus menjaga rahasia data Wajib Pajak sesuai Pasal 34 UU KUP. Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan data ini termasuk pelanggaran nilai...
A. Adaptif
B. Kolaboratif
C. Sinergi
D. Integritas
E. Kesempurnaan
Soal 33 Premium
Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah...
A. Pajak atas bunga deposito yang dipotong bank
B. Pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek
C. Pajak yang dibayar pada akhir tahun setelah dihitung laba rugi
D. Pajak atas dividen yang diterima orang pribadi
E. Angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan
Soal 34 Premium
Faktur Pajak harus dibuat pada saat berikut, kecuali...
A. Saat barang baru dipesan lewat telepon tanpa ada pengiriman/pembayaran
B. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP
C. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
D. Saat ekspor BKP berwujud
E. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
Soal 35 Premium
Dalam akuntansi perpajakan, metode penyusunan laporan arus kas yang paling umum digunakan dan memudahkan AR dalam rekonsiliasi laba bersih ke arus kas operasional adalah...
A. Metode LIFO
B. Metode Unit Produksi
C. Metode Langsung
D. Metode Tidak Langsung
E. Metode FIFO
Soal 36 Premium
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) berdasarkan PP 55 Tahun 2022 (sebelumnya PP 23/2018) dikenakan PPh Final dengan tarif...
A. 5%
B. 0,5%
C. 2%
D. 0,1%
E. 1%
Soal 37 Premium
Prinsip 'Membangun hubungan kerja sama internal yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan' merupakan bagian dari nilai...
A. Pelayanan
B. Integritas
C. Kesempurnaan
D. Profesionalisme
E. Sinergi
Soal 38 Premium
Berdasarkan UU Keuangan Negara, tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal...
A. 1 Juli sampai dengan 30 Juni
B. 1 Maret sampai dengan 28/29 Februari
C. 1 Oktober sampai dengan 30 September
D. 1 Januari sampai dengan 31 Desember
E. 1 April sampai dengan 31 Maret
Soal 39 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'CRM' (Compliance Risk Management) dalam pengawasan Wajib Pajak oleh AR?
A. Catatan Rangkuman Modal perusahaan
B. Cara Refund Mudah bagi Wajib Pajak patuh
C. Aplikasi khusus untuk mencetak kartu NPWP
D. Sistem manajemen risiko kepatuhan untuk menentukan strategi pengawasan berdasarkan tingkat risiko WP
E. Metode penghitungan bunga pajak otomatis
Soal 40 Premium
Dalam PPN, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya disebut...
A. Pajak Lebih Bayar
B. Restitusi Otomatis
C. Pajak Kurang Bayar
D. Kompensasi Kerugian
E. Pajak Nihil
Soal 41 Premium
Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP sebelum penyidikan dimulai, tidak akan dilakukan penyidikan namun wajib membayar sanksi sebesar...
A. 150% dari pajak yang kurang dibayar
B. 300% dari pajak yang kurang dibayar
C. 100% dari pajak yang kurang dibayar
D. 50% dari pajak yang kurang dibayar
E. 200% dari pajak yang kurang dibayar
Soal 42 Premium
Pengetahuan tentang 'Deductible Expense' sangat penting bagi AR dalam menganalisis laporan keuangan. Manakah yang termasuk deductible expense?
A. Pembagian laba seperti dividen
B. Pajak Penghasilan yang dibayar perusahaan
C. Biaya gaji dan tunjangan karyawan dalam bentuk uang
D. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham
E. Sanksi administrasi perpajakan
Soal 43 Premium
Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan paling lama pada...
A. Tanggal 20 bulan berikutnya
B. Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
C. 7 hari setelah faktur pajak dibuat
D. Tanggal 10 bulan berikutnya
E. Tanggal 15 bulan berikutnya
Soal 44 Premium
Tindakan AR yang 'cepat tanggap dan memberikan solusi atas kendala teknis e-Faktur yang dihadapi Wajib Pajak' mencerminkan nilai BerAKHLAK yaitu...
A. Loyal
B. Akuntabel
C. Kolaboratif
D. Berorientasi Pelayanan
E. Harmonis
Soal 45 Premium
Data transaksi pihak-pihak afiliasi yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan disebut dengan...
A. Lampiran Khusus 1A
B. Laporan Realisasi PPh Final
C. Lampiran Khusus 3A (Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa)
D. Lampiran Daftar Nominatif Biaya Hiburan
E. Lampiran 1721-A1
Soal 46 Premium
Dalam manajemen data, kegagalan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT meskipun sudah dikirimkan Surat Teguran dapat ditindaklanjuti AR dengan usulan...
A. Penghapusan NPWP
B. Pemeriksaan Tujuan Lain
C. Pemberian Insentif Pajak
D. Pencabutan status PKP
E. Penetapan Pajak secara Jabatan
Soal 47 Premium
Penghitungan PBB Sektor Pertambangan Minerba didasarkan pada perkalian antara tarif dengan NJKP, di mana NJKP adalah persentase tertentu dari NJOP. Besarnya persentase NJKP untuk PBB P3 adalah...
A. 50%
B. 40%
C. 100%
D. 20%
E. 10%
Soal 48 Premium
Strategi 'Nudging' (memberikan pengingat melalui SMS/Email sebelum jatuh tempo) merupakan bagian dari implementasi...
A. Intelijen Perpajakan
B. Penagihan Aktif
C. Penyidikan Pajak
D. Pemeriksaan Pajak Berat
E. Tax Compliance Framework (Strategi Kepatuhan)
Soal 49 Premium
Dalam struktur organisasi DJP, Account Representative berada di bawah pengawasan langsung...
A. Fungsional Pemeriksa Pajak
B. Kepala Seksi Pelayanan
C. Kepala Kanwil DJP
D. Kepala KPP
E. Kepala Seksi Pengawasan (I s.d VI)
Soal 50 Premium
Manakah pernyataan yang benar mengenai konsep PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi?
A. Dihitung dari laba bersih perusahaan tempat bekerja
B. Hanya dikenakan pada PNS saja
C. Tidak perlu dipotong oleh pemberi kerja, cukup bayar sendiri
D. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan
E. Tarifnya flat 15% untuk semua level penghasilan
Tips Lulus SKB CPNS Account Representative
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Account Representative semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Account Representative, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Account Representative
SKB CPNS Account Representative adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Account Representative meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Account Representative, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Account Representative tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Account Representative tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.