Soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2026

Persiapkan diri Anda dengan 1,138 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Analis Keuangan Pusat dan Daerah, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

1,138 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah Indonesia secara penuh menerapkan basis akrual dalam pelaporan keuangan. Penerapan basis akrual dalam SAP tersebut bermakna bahwa...
A. Pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan
B. Pendapatan dan belanja hanya diakui dan dicatat pada saat kas secara riil telah masuk atau keluar dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah
C. Semua pengeluaran modal langsung dicatat sebagai pengurang ekuitas tanpa melalui pembentukan pos aset tetap di neraca
D. Pengakuan transaksi hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran saat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBN atau APBD
E. Seluruh transaksi keuangan pemerintah wajib dikonversikan ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebelum disajikan dalam laporan
Jawaban: A

Dalam Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 (Kerangka Konseptual SAP Berbasis Akrual), basis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, terlepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Hal ini diterapkan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sementara itu, basis kas tetap digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengendalian anggaran.
Soal #2
Laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri dari laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Laporan yang termasuk ke dalam rumpun laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) yang disusun menggunakan basis kas adalah...
A. Neraca dan Laporan Operasional (LO)
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
C. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
D. Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Komparatif
E. Laporan Operasional (LO) dan Laporan Pos Luar Biasa
Jawaban: B

Menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan (PP No. 71/2010), laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) berbasis kas meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial berbasis akrual meliputi Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK), yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Soal #3
Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, dibedakan secara tegas antara 'Entitas Akuntansi' dan 'Entitas Pelaporan'. Karakteristik utama yang membedakan Entitas Akuntansi dari Entitas Pelaporan adalah...
A. Entitas Akuntansi wajib diaudit langsung oleh BPK secara mandiri, sedangkan Entitas Pelaporan tidak diaudit
B. Entitas Akuntansi memiliki kewenangan menerbitkan mata uang dan obligasi daerah secara independen
C. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/barang (seperti OPD/SKPD atau Kementerian/Lembaga) yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan untuk digabungkan ke entitas pelaporan, sedangkan Entitas Pelaporan adalah pemerintah pusat/daerah yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban publik
D. Entitas Akuntansi hanya ada di tingkat pemerintah desa, sedangkan Entitas Pelaporan hanya ada di tingkat kementerian koordinator
E. Entitas Akuntansi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan jurnal transaksi sama sekali
Jawaban: C

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan UU No. 17 Tahun 2003, Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (misalnya SKPD/Dinas di daerah atau Satker/Kementerian di pusat). Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban ke publik (misalnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Bendahara Umum Negara/Daerah).
Soal #4
Dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual, istilah 'Belanja' dan 'Beban' memiliki definisi, basis pengakuan, serta pelaporan yang berbeda. Pernyataan yang paling tepat mengenai perbedaan antara Belanja dan Beban adalah...
A. Belanja diakui berdasarkan basis akrual dan disajikan di Laporan Operasional, sedangkan Beban diakui berbasis kas dan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran
B. Belanja tidak memerlukan otorisasi anggaran APBD, sedangkan Beban wajib tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
C. Belanja dan Beban merupakan dua istilah sinonim yang dapat saling menggantikan dalam Neraca pemerintah
D. Belanja merupakan pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum yang mengurangi SAL dan disajikan di LRA berbasis kas, sedangkan Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa yang menurunkan ekuitas dan disajikan di LO berbasis akrual
E. Beban selalu menghasilkan perolehan aset tetap berwujud, sedangkan Belanja selalu berupa pengeluaran bantuan sosial tanpa imbal balik
Jawaban: D

Sesuai PSAP 02 dan PSAP 12 dalam PP No. 71/2010: Belanja (Expenditure) adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (basis kas, dilaporkan di LRA). Sebaliknya, Beban (Expense) adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (basis akrual, dilaporkan di LO).
Soal #5
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan asumsi dasar dan prinsip-prinsip akuntansi. Asumsi dasar yang menyatakan bahwa entitas pelaporan akan terus beroperasi secara berkelanjutan dan tidak bermaksud melikuidasi entitasnya dalam masa mendatang adalah...
A. Asumsi Kemandirian Entitas (Entity Assumption)
B. Asumsi Keterukuran Moneter (Monetary Measurement Assumption)
C. Asumsi Nilai Historis (Historical Cost Assumption)
D. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)
E. Asumsi Kesinambungan Entitas (Going Concern)
Jawaban: E

Dalam Kerangka Konseptual SAP (PP No. 71/2010 paragraf 40-43), terdapat 3 asumsi dasar akuntansi pemerintahan: 1) Kemandirian entitas (entitas mandiri dalam mengelola keuangan), 2) Kesinambungan entitas / Going Concern (entitas diasumsikan beroperasi terus-menerus dan tidak ada maksud melikuidasi), dan 3) Keterukuran dalam satuan uang / Monetary Measurement (laporan dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah).

Akses 1,138 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah?

Soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah?

Materi soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah?

Ya, setiap soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang tersedia?

Saat ini tersedia 1,138 soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah penting?

Latihan soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 1,138
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.