Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
3 Indikator
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Statistik
Pengantar Ilmu Ekonomi
Kemampuan Khusus
3 Indikator
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Hukum Administrasi Keuangan Negara
Simulasi Tryout SKB CAT Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 1,138 Soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah ...
Kunci Jawaban: E
PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk laporan keuangan, namun untuk pelaksanaan anggaran tetap menggunakan basis kas. Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah disusun dengan basis akrual.
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal 2
Dalam statistik deskriptif, ukuran pemusatan data yang paling dipengaruhi oleh nilai ekstrem (outlier) adalah ...
Kunci Jawaban: E
Mean (rata-rata) sangat sensitif terhadap outlier karena melibatkan semua nilai data. Median lebih robust, dan modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem.
Materi Terkait: Pengantar Statistik
Soal 3
Konsep dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa sumber daya bersifat terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, sehingga memunculkan pilihan, disebut ...
Kunci Jawaban: B
Kelangkaan (scarcity) adalah inti dari ilmu ekonomi, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga mendorong manusia untuk memilih alokasi yang efisien.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal 4
Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja merupakan dasar bagi setiap pengeluaran negara dalam tahun anggaran bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi APBN/APBD, yaitu fungsi ...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, fungsi otorisasi berarti anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Pengeluaran tidak boleh dilakukan jika tidak ada otorisasi dalam anggaran.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dana yang dialokasikan dalam APBN untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka desentralisasi disebut ...
Kunci Jawaban: D
UU HKPD mengatur bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 6
Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian yang dikenakan kepada pejabat pengelola keuangan negara karena kelalaian dalam tugas kedinasan termasuk dalam kategori ...
Kunci Jawaban: D
Sanksi administratif atau disiplin adalah konsekuensi non-pidana yang diberikan kepada aparatur pengelola keuangan atas pelanggaran prosedur atau kelalaian administratif, yang diatur dalam ketentuan kepegawaian dan UU Keuangan Negara.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal 7
Dalam akuntansi pemerintah, kelompok akun yang mencerminkan hak pemerintah untuk menerima uang atau manfaat lain yang dapat dinilai dengan uang disebut ...
Kunci Jawaban: C
Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Definisi ini sesuai dengan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal 8
Untuk mengukur sejauh mana data menyebar dari rata-ratanya, ukuran statistik yang paling umum digunakan adalah ...
Kunci Jawaban: A
Standar deviasi (simpangan baku) adalah ukuran penyebaran yang paling umum, menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data bervariasi dari rata-rata.
Materi Terkait: Pengantar Statistik
Soal 9
Kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek disebut ...
Kunci Jawaban: B
Kurva Phillips menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, yang menjadi dasar kebijakan makroekonomi.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal 10
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah selaku pengelola keuangan daerah memiliki kewenangan tertinggi, namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh ...
Kunci Jawaban: A
PP 12/2019 Pasal 10 menyatakan bahwa kepala daerah selaku pengelola keuangan daerah dibantu oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional disebut ...
Kunci Jawaban: B
Menurut UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 12
Dalam Hukum Administrasi Keuangan Negara, prinsip bahwa setiap pengelola keuangan negara harus dapat memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan disebut prinsip ...
Kunci Jawaban: D
Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip mendasar dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal 13
Dalam akuntansi pemerintah, laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu disebut ...
Kunci Jawaban: E
Laporan posisi keuangan (neraca) menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal, sesuai PSAP 01.
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal 14
Metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih disebut ...
Kunci Jawaban: A
Simple random sampling adalah metode di mana setiap elemen populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih, sehingga mengurangi bias.
Materi Terkait: Pengantar Statistik
Soal 15
Teori ekonomi yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, seperti eksternalitas dan barang publik, dikemukakan oleh ...
Kunci Jawaban: B
John Maynard Keynes mengemukakan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi ketidakstabilan dan mencapai keseimbangan, terutama dalam konteks makroekonomi.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal 16
Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap setelah pengesahan APBD oleh DPRD adalah ...
Kunci Jawaban: B
Setelah APBD disahkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan APBD yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran daerah, sesuai dengan PP 12/2019.
Transfer ke daerah yang bersifat block grant yang penggunaannya diserahkan kepada daerah tanpa ditentukan penggunaannya secara spesifik adalah ...
Kunci Jawaban: A
Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat block grant, artinya daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaannya sesuai prioritas daerah. Hal ini diatur dalam UU HKPD.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 18
Asas dalam Hukum Administrasi Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan disebut ...
Kunci Jawaban: A
Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17/2003 adalah tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal 19
Dalam akuntansi pemerintah, pengakuan pendapatan berdasarkan basis akrual dilakukan pada saat ...
Kunci Jawaban: B
Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional, pendapatan berbasis akrual (Pendapatan-LO) diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut diperoleh (earned) atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut, tanpa memperhatikan kapan kas diterima.
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal 20
Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara dua variabel adalah ...
Kunci Jawaban: B
Korelasi Pearson mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kontinu.
Materi Terkait: Pengantar Statistik
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam akuntansi pemerintah mencakup ...
Kunci Jawaban: A
LRA menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan, serta surplus/defisit dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya ... persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
Kunci Jawaban: D
PMK 50/PMK.07/2023 mengatur bahwa DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto, sesuai dengan amanat UU HKPD.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, rumus Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan sumber daya alam didasarkan pada ...
Kunci Jawaban: B
UU HKPD menetapkan DBH menggunakan prinsip origin (berdasarkan daerah penghasil) dan formula proporsional dengan mempertimbangkan potensi dan realisasi.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa ... merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara akuntabel.
Kunci Jawaban: C
Putusan MK 38/PUU-XI/2013 menekankan bahwa keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara, sehingga harus dikelola sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam akuntansi pemerintah, akun “Pendapatan-LO” (Laporan Operasional) diakui berdasarkan ...
Kunci Jawaban: C
Pendapatan-LO adalah pendapatan yang diakui dengan basis akrual pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Ketentuan ini diatur secara spesifik dalam PSAP 12.
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam perekonomian makro, kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga disebut ...
Kunci Jawaban: D
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral (di Indonesia: Bank Indonesia) untuk mengendalikan moneter melalui instrumen seperti suku bunga, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, mekanisme penyaluran Dana Transfer ke Daerah dilakukan melalui ...
Kunci Jawaban: E
UU HKPD Pasal 109 mengatur bahwa penyaluran dana transfer ke daerah dilakukan melalui pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara bertahap.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat dilaksanakan oleh ...
Kunci Jawaban: E
UU No. 17/2003 Pasal 6 menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dan melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika koefisien korelasi Pearson antara dua variabel adalah -0,85, maka interpretasinya adalah ...
Kunci Jawaban: A
Koefisien -0,85 menunjukkan hubungan negatif yang kuat (mendekati -1), artinya jika satu variabel naik, variabel lain cenderung turun secara signifikan.
Materi Terkait: Pengantar Statistik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Teori yang menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat tergantung pada pendapatan disposabel saat ini (current disposable income) adalah ...
Kunci Jawaban: C
Teori konsumsi Keynesian menyatakan bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan disposabel saat ini, dengan kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi (MPC) positif namun kurang dari satu.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari ...
Kunci Jawaban: B
Permendagri 77/2020 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Dalam desentralisasi fiskal, prinsip “money follows function” berarti ...
Kunci Jawaban: E
Prinsip “money follows function” menyatakan bahwa pendanaan mengikuti fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah, sehingga daerah mendapatkan sumber pendanaan yang memadai untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Hukum Administrasi Keuangan Negara, yang dimaksud dengan “pengelola keuangan negara” menurut UU No. 17/2003 adalah ...
Kunci Jawaban: C
UU No. 17/2003 Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa pengelola keuangan negara adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang perusahaan akan memperoleh ...
Kunci Jawaban: B
Dalam jangka panjang, karena bebas masuk dan keluar, keuntungan ekonomis akan menjadi nol (normal profit) karena jika ada keuntungan akan menarik perusahaan baru hingga harga turun ke tingkat biaya rata-rata minimum.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pergeseran anggaran yang melibatkan perpindahan dana antar unit organisasi (SKPD) atau antar kegiatan yang mengubah pagu total kegiatan harus dilakukan melalui mekanisme ...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 162 dan 163 PP 12/2019, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja merupakan bagian dari Perubahan APBD yang pembahasannya dilakukan bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). PPKD hanya berwenang menyetujui pergeseran rincian belanja dalam satu sub-kegiatan sepanjang tidak mengubah total pagu sub-kegiatan tersebut.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, insentif fiskal diberikan kepada daerah yang berkinerja baik dalam ...
Kunci Jawaban: C
UU HKPD Pasal 79 mengatur bahwa Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah dengan kinerja tertentu, seperti kinerja fiskal, pelayanan publik, dan tata kelola keuangan daerah.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 17/2003, sanksi yang dapat dikenakan kepada pejabat yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara dapat berupa ...
Kunci Jawaban: C
UU No. 17/2003 Pasal 35 menyebutkan bahwa pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam akuntansi pemerintah, metode penyusutan aset tetap yang paling umum digunakan adalah ...
Kunci Jawaban: A
PSAP 07 tentang Aset Tetap menyebutkan bahwa metode garis lurus (straight-line) adalah metode yang paling umum digunakan karena sederhana dan memberikan beban yang sama setiap periode.
Materi Terkait: Pengantar Akuntansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka disebut ...
Kunci Jawaban: C
Teori Heckscher-Ohlin (H-O) atau teori faktor endowment menyatakan bahwa pola perdagangan ditentukan oleh perbedaan kelimpahan faktor produksi (tenaga kerja, modal, tanah) antar negara.
Materi Terkait: Pengantar Ilmu Ekonomi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik dialokasikan untuk mendanai ...
Kunci Jawaban: C
PMK 214/PMK.07/2023 mengatur bahwa DAK Fisik dialokasikan untuk kegiatan yang menjadi urusan daerah yang bersifat fisik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dengan kriteria yang ditentukan.
Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, “vertical fiscal imbalance” merujuk pada ...
Kunci Jawaban: A
Vertical fiscal imbalance adalah ketidakseimbangan antara penerimaan daerah dengan kewenangan belanja daerah, yang biasanya diatasi dengan transfer dari pusat.
Materi Terkait: Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah ...
Kunci Jawaban: B
UU No. 17/2003 Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah , dan melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan Angka Kreditnya
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Keuangan Pusat dan Daerah menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.