Persiapkan diri Anda dengan 1,765 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.
Materi Ujian
Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Analis Legislatif, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Daftar Latihan Soal
1,765 Soal Tersedia
Soal #1
Dalam perkembangan teori pemisahan kekuasaan negara, konsep Trias Politica yang digagas Montesquieu dalam bukunya 'L'Esprit des Lois' (1748) merupakan penyempurnaan dari teori John Locke dalam 'Two Treatises of Government' (1689). Perbedaan mendasar pembagian cabang kekuasaan antara John Locke dan Montesquieu adalah...
A.John Locke membagi kekuasaan menjadi Legislatif, Eksekutif, dan Federatif (hubungan luar negeri), sedangkan Montesquieu memisahkan kekuasaan kehakiman (Yudikatif) sebagai cabang mandiri dan memasukkan fungsi federatif ke dalam kekuasaan Eksekutif
B.John Locke menempatkan kekuasaan yudikatif di atas legislatif, sedangkan Montesquieu meniadakan kekuasaan eksekutif
C.Montesquieu menolak pemisahan kekuasaan dan menganut sistem kekuasaan absolut monarki
D.John Locke menganggap kekuasaan eksekutif dan legislatif harus berada di tangan satu orang raja
E.Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi empat cabang termasuk kekuasaan moneter dan eksaminatif
Jawaban: A
John Locke membagi kekuasaan negara menjadi: 1) Legislatif (membuat undang-undang), 2) Eksekutif (melaksanakan undang-undang termasuk mengadili pelanggaran), dan 3) Federatif (menjalin hubungan luar negeri dan pertahanan). Montesquieu menyempurnakan pembagian ini dengan memisahkan kekuasaan yudikatif (mengadili) secara mandiri terpisah dari eksekutif demi menjamin kebebasan warga negara, serta melekatkan urusan hubungan luar negeri (federatif) ke dalam lingkup kekuasaan eksekutif.
Soal #2
Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-Amandemen tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan murni (strict separation of powers), melainkan prinsip pembagian kekuasaan (division of powers). Manifestasi nyata dari prinsip pembagian kekuasaan tersebut dalam penyelenggaraan negara adalah...
A.Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila usulan anggaran belanja ditolak
B.Adanya pembagian fungsi di antara lembaga-lembaga negara yang sederajat yang disertai dengan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) serta kerja sama antarcabang kekuasaan
C.Seluruh keputusan peradilan Mahkamah Agung wajib disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Hukum
D.Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan mutlak mengangkat dan memberhentikan para menteri negara
E.Kekuasaan tertinggi negara tetap berada secara utuh di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban: B
Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan (division/distribution of powers) dengan mekanisme checks and balances, bukan pemisahan kekuasaan murni (separation of powers). Lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) berkedudukan setara/horizontal dan saling berinteraksi: misalnya pembentukan UU yang membutuhkan persetujuan bersama DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat 2), pengujian UU oleh MK, dan pengawasan anggaran.
Soal #3
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, wewenang Presiden di bidang yudisial dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga negara yang dimaksud adalah...
A.Mahkamah Konstitusi (MK)
B.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C.Mahkamah Agung (MA)
D.Komisi Yudisial (KY)
E.Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Jawaban: C
Pasal 14 UUD NRI 1945 mengatur mekanisme checks and balances kewenangan prerogatif Presiden: 1) Ayat (1): 'Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung'; 2) Ayat (2): 'Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat'.
Soal #4
Presiden memiliki wewenang memberikan Amnesti dan Abolisi kepada kelompok atau perorangan terkait peristiwa politik demi kepentingan rekonsiliasi nasional. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pertimbangan lembaga negara yang wajib dimintakan oleh Presiden sebelum menerbitkan keputusan amnesti dan abolisi adalah...
A.Mahkamah Agung (MA)
B.Mahkamah Konstitusi (MK)
C.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
D.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E.Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Jawaban: D
Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas bahwa 'Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat'. Ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan politik (legislative oversight) DPR terhadap kewenangan eksekutif dalam bidang penghentian proses penuntutan atau penghapusan akibat hukum pidana.
Soal #5
Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang merupakan salah satu substansi paling krusial dalam Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999. Ketentuan mengenai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan proses pengesahannya yang diatur dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A.Presiden memegang kekuasaan membentuk UU secara mutlak tanpa keterlibatan DPR
B.Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memegang kekuasaan tunggal menetapkan RUU menjadi UU
C.Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan legislasi primer bersama menteri hukum
D.Rancangan UU disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum diberlakukan
E.DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, di mana setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Jawaban: E
Sebelum amandemen, Pasal 5 ayat (1) menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR (executive heavy). Pasca-Amandemen, Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa 'Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang', dan Pasal 20 ayat (2) menyatakan 'Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama'.
Akses 1,765 Soal Lengkap
Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.
Soal SKB Analis Legislatif adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.
Apakah soal SKB Analis Legislatif sesuai kisi-kisi terbaru?
Ya, materi soal SKB Analis Legislatif disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.
Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Analis Legislatif?
Materi soal SKB Analis Legislatif mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.
Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Analis Legislatif?
Ya, setiap soal SKB Analis Legislatif dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.
Berapa jumlah soal SKB Analis Legislatif yang tersedia?
Saat ini tersedia 1,765 soal SKB Analis Legislatif yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.
Apakah soal SKB Analis Legislatif ini cocok untuk latihan CAT CPNS?
Latihan soal SKB Analis Legislatif dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.
Mengapa latihan soal SKB Analis Legislatif penting?
Latihan soal SKB Analis Legislatif membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.
Apakah soal SKB Analis Legislatif diperbarui secara berkala?
Ya, bank soal SKB Analis Legislatif diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.
Statistik Latihan
Total Soal1,765
Update TerakhirMei 2026
Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.