SKB CPNS Analis Legislatif

Soal 1

Konsep Trias Politica yang menjadi dasar pembagian kekuasaan negara di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh...

A Aristoteles B Montesquieu C Jean-Jacques Rousseau D John Locke E Thomas Hobbes

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konsep Trias Politica (pemisahan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis, dalam bukunya L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws).

Materi Terkait: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Soal 2

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan legislatif adalah...

A Mahkamah Agung (MA) B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) C Mahkamah Konstitusi (MK) D Presiden E Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Materi Terkait: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Soal 3

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Peraturan Pemerintah (PP) pada tingkatan...

A Ketiga B Kedua C Keenam D Kelima E Keempat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perppu, 4. Peraturan Pemerintah (PP), 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, PP berada pada tingkat keempat.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal 4

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dilengkapi dengan Naskah Akademik, kecuali untuk RUU tentang...

A APBN B Kesehatan C Pertahanan Negara D Pemerintahan Daerah E Pendidikan Nasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyusunan RUU wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik, kecuali RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU, serta RUU tentang Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal 5

Berdasarkan UU MD3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), masa jabatan anggota DPR adalah...

A 5 tahun B 3 tahun C 6 tahun D 4 tahun E 7 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU No. 13 Tahun 2019 tentang MD3 (perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014) mengatur bahwa masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Materi Terkait: UU MD3

Soal 6

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada...

A Menteri Sekretaris Negara B Pimpinan DPR RI C Kepala BKN D Menteri PANRB E Presiden Republik Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekretaris Jenderal adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal 7

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang...

A Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan B Jabatan Fungsional Analis Legislatif C Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah D Sistem Merit dalam Birokrasi E Standar Pelayanan Publik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Materi mengenai Jabatan Fungsional Analis Legislatif diatur dalam Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2021.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022

Soal 8

Dalam konteks analisis kebijakan legislatif, analisis deskriptif bertujuan untuk...

A Memprediksi dampak masa depan dari suatu kebijakan B Menggambarkan kondisi faktual suatu isu atau kebijakan secara sistematis C Menguji hipotesis hubungan antar variabel D Mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan E Memberikan rekomendasi pemecahan masalah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi apa adanya tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi. Dalam konteks legislatif, analisis deskriptif menggambarkan kondisi faktual suatu isu atau kebijakan yang ada.

Materi Terkait: Konsep analisis deskriptif

Soal 9

Dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung fungsi legislasi, seorang Analis Legislatif harus memiliki kemampuan untuk...

A Mengelola keuangan partai politik B Menyusun naskah akademik dan analisis RUU secara komprehensif C Melakukan pencitraan publik anggota dewan D Mengatur jadwal kampanye pemilu E Membuat desain grafis untuk kampanye politik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asistensi keahlian dalam konteks legislatif mencakup kemampuan memberikan dukungan teknis dan substansi kepada pimpinan dan anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ini termasuk penyusunan naskah akademik, analisis RUU, dan kajian mendalam terhadap suatu permasalahan.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal 10

Dalam sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia, kekuasaan kehakiman (yudikatif) menurut UUD 1945 pasca-amandemen dijalankan oleh lembaga berikut, KECUALI...

A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) B Pengadilan Negeri C Pengadilan Tinggi D Mahkamah Agung (MA) E Mahkamah Konstitusi (MK)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (beserta badan peradilan di bawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Negeri) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif (Pasal 20). Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga pendukung kekuasaan kehakiman namun tidak menjalankan fungsi peradilan.

Materi Terkait: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Soal 11

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, dan sebagainya. Asas ini dikenal sebagai asas...

A Asas kemanfaatan B Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik C Asas hukum umum D Asas kepastian hukum E Asas keseimbangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian antara jenis dan hierarki, materi muatan yang tepat, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal 12

Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu serta membahas RUU yang menjadi kewenangannya disebut...

A Badan Legislasi B Badan Anggaran C Panitia Khusus D Komisi E Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU MD3 mengatur bahwa Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Komisi memiliki tugas antara lain: pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu, pembahasan RUU, dan pembahasan anggaran.

Materi Terkait: UU MD3

Soal 13

Badan Keahlian DPR RI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, memiliki fungsi utama...

A Memberikan dukungan keahlian berupa analisis dan kajian legislasi B Mengelola aset dan logistik DPR C Mengatur jadwal persidangan D Melakukan pengawasan internal DPR E Mengelola keuangan DPR

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perpres No. 27 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, termasuk penyediaan analisis, kajian, dan naskah akademik untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal 14

Konsep dasar, teknik, dan metode analisis dalam konteks legislatif mencakup kemampuan untuk...

A Mengelola arsip dan dokumentasi B Hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya C Menulis laporan tanpa analisis D Mengidentifikasi masalah, menganalisis dampak, dan merumuskan rekomendasi kebijakan E Menyusun berita acara persidangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Analisis dalam konteks legislatif mencakup identifikasi masalah (isu yang perlu diatur), analisis dampak (konsekuensi dari suatu kebijakan), penyusunan alternatif kebijakan, dan perumusan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Ini merupakan siklus analisis kebijakan yang utuh.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal 15

Metode analisis yang membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain yang setara untuk menemukan kesenjangan atau harmonisasi disebut...

A Analisis statistik B Analisis deskriptif C Analisis kuantitatif D Analisis komparatif E Analisis kualitatif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Analisis komparatif adalah metode yang membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-undangan (atau kebijakan) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kesenjangan, dan potensi konflik norma. Ini penting dalam harmonisasi peraturan.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal 16

Analisis deskriptif dalam kajian legislatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data...

A Studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi B Hanya eksperimen laboratorium C Hanya analisis statistik inferensial D Hanya survei daring E Hanya kuesioner tertutup

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Analisis deskriptif dalam kajian legislatif umumnya menggunakan pendekatan kualitatif seperti studi literatur (analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan), wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dan observasi untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif.

Materi Terkait: Konsep analisis deskriptif

Soal 17

Dalam memberikan asistensi keahlian, seorang Analis Legislatif harus memahami bahwa fungsi utama lembaga legislatif adalah...

A Politik, ekonomi, dan sosial budaya B Eksekusi, administrasi, dan yudikasi C Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan D Legislasi, anggaran, dan pengawasan E Hukum, keamanan, dan pertahanan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3, DPR memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan APBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah).

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal 18

PRO

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah...

A Dewan Perwakilan Rakyat B Komisi Pemberantasan Korupsi C Majelis Permusyawaratan Rakyat D Mahkamah Konstitusi E Komisi Yudisial

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Materi Terkait: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 19

PRO

Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam hubungan antara DPR dan Presiden. Contoh penerapan prinsip ini adalah...

A Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang B DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah C DPR ikut serta memutus perkara di MA D Presiden mengangkat menteri tanpa persetujuan DPR E Presiden membubarkan DPR

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Checks and balances adalah prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Hak angket DPR (Pasal 20A UUD 1945) adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap eksekutif.

Materi Terkait: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 20

PRO

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) berada pada tingkatan...

A Kelima setelah UUD 1945 B Kedua setelah UUD 1945 C Pertama setelah UUD 1945 D Ketiga setelah UUD 1945 E Keempat setelah UUD 1945

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) TAP MPR; (3) UU/Perppu; (4) PP; (5) Perpres; (6) Perda Provinsi; (7) Perda Kabupaten/Kota.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya disebut...

A Peraturan Menteri B Keputusan Presiden (Keppres) C Peraturan Presiden (Perpres) D Instruksi Presiden (Inpres) E Peraturan Pemerintah (PP)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Pasal 245 UU MD3 mengatur mengenai pemeriksaan anggota DPR. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, pemeriksaan anggota DPR oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana memerlukan persetujuan tertulis dari...

A Presiden B Mahkamah Agung C Pimpinan DPR D Komisi Yudisial E Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Materi Terkait: UU MD3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang secara khusus adalah...

A Badan Kerja Sama Antar Parlemen B Badan Anggaran C Komisi D Panitia Khusus E Badan Legislasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Badan Legislasi (Baleg) DPR adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dengan tugas utama melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi kewenangan DPR, termasuk harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Materi Terkait: UU MD3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada...

A Menteri PANRB B Presiden RI C Pimpinan DPR RI D Sekretaris Jenderal DPR RI E Kepala Badan Keahlian DPR RI

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perpres No. 27 Tahun 2015 Pasal 15 mengatur bahwa Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, struktur Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan...

A Deputi Bidang Keuangan B Inspektorat Utama C Badan Keahlian D Deputi Bidang Hukum E Deputi Bidang Umum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Perpres No. 27 Tahun 2015 mengatur struktur Sekretariat Jenderal DPR RI yang terdiri dari: Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan Inspektorat Utama.

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN Pada Bulan Ramadhan mengatur bahwa jam kerja pada hari Senin-Kamis adalah...

A 07.00 - 14.00 B 08.00 - 15.00 C 08.30 - 16.00 D 07.30 - 15.30 E 09.00 - 16.00

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 mengatur penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadhan. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis, jam kerja ditetapkan pukul 08.00 - 15.00 Waktu Setempat, dengan ketentuan jam istirahat diberikan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam melakukan analisis deskriptif untuk kajian legislatif, seorang analis perlu menyusun kerangka pemikiran yang sistematis. Langkah pertama dalam menyusun kerangka analisis adalah...

A Menulis laporan akhir B Merumuskan masalah yang akan dikaji C Menentukan metode analisis D Menyusun daftar pustaka E Mengumpulkan data sekunder

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Langkah pertama dalam analisis deskriptif adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah (problem statement) yang akan dikaji. Setelah masalah dirumuskan dengan jelas, barulah dilakukan pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan kerangka analisis yang sesuai dengan tujuan kajian.

Materi Terkait: Konsep analisis deskriptif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan fokus pada...

A Eksperimen lapangan B Analisis biaya dan manfaat ekonomi C Survei opini publik D Data statistik dan angka-angka kuantitatif E Norma hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pendekatan yuridis normatif (normative legal research) adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Pendekatan ini mengutamakan analisis terhadap norma hukum yang berlaku.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Teknik analisis yang digunakan untuk menilai dampak potensial dari suatu Rancangan Undang-Undang sebelum disahkan dikenal dengan istilah...

A Analisis biaya-manfaat sederhana B Analisis statistik inferensial C Analisis Dampak Regulasi (ADR) D Analisis SWOT E Analisis deskriptif kualitatif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Analisis Dampak Regulasi (ADR) atau Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai dampak potensial dari suatu regulasi (termasuk RUU) sebelum ditetapkan. Analisis ini mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu kebijakan legislatif.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam teknik asistensi keahlian, pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan riil di masyarakat disebut...

A Analisis komparatif B Analisis regresi C Analisis kesenjangan (gap analysis) D Analisis konten E Analisis tren

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi ideal (apa yang seharusnya) dengan kondisi aktual (kenyataan di lapangan). Dalam konteks legislatif, analisis ini membantu mengidentifikasi urgensi pembentukan atau perubahan regulasi.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam memberikan asistensi kepada pimpinan DPR terkait pembahasan RUU, seorang Analis Legislatif harus menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM berfungsi untuk...

A Mengatur jadwal rapat komisi B Menginventarisasi masalah dan usulan perubahan terhadap RUU C Menghitung anggaran pelaksanaan RUU D Mencatat kehadiran anggota dewan E Mendokumentasikan berita acara persidangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) adalah dokumen yang berisi kumpulan masalah, usulan perubahan, dan pandangan fraksi-fraksi terhadap suatu RUU. DIM menjadi acuan dalam pembahasan tingkat I dan II untuk menyepakati substansi RUU yang akan disahkan.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dilaksanakan melalui beberapa instrumen. Berikut yang merupakan instrumen pengawasan DPR adalah...

A Hak legislasi dan hak anggaran B Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat C Hak budget dan hak inisiatif D Hak amandemen dan hak veto E Hak imunitas dan hak protokoler

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 20A UUD 1945 mengatur hak-hak DPR yang merupakan instrumen pengawasan, yaitu: hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah), hak angket (melakukan penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat (menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah).

Materi Terkait: Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat...

A Hak dan tertutup B Wajib dan tertutup C Wajib dan rahasia D Hak dan terbuka E Wajib dan terbuka

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi ini bersifat hak (tidak wajib) dan dilakukan secara terbuka (melalui konsultasi publik, uji publik, dll).

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang mempunyai tugas khusus untuk menyusun dan mengoordinasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah...

A Komisi B Badan Anggaran C Badan Musyawarah D Badan Legislasi E Badan Keahlian

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dengan tugas utama antara lain menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar RUU untuk jangka waktu tertentu.

Materi Terkait: UU MD3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2015 dipimpin oleh seorang...

A Deputi B Sekretaris Jenderal C Direktur Jenderal D Kepala Badan Keahlian E Inspektur Utama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perpres No. 27 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Keahlian dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keahlian yang merupakan aparatur pemerintah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan DPR RI, dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN Pada Bulan Ramadhan, selain mengatur jam kerja juga mengatur tentang...

A Ketentuan cuti bersama B Pemberian THR bagi ASN C Pembayaran tunjangan kinerja D Penilaian kinerja selama Ramadhan E Ketentuan pelaksanaan salat Jumat bagi ASN

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permen PANRB No. 11 Tahun 2022 mengatur ketentuan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan, termasuk ketentuan bahwa ASN yang melaksanakan salat Jumat dapat meninggalkan kantor lebih awal sesuai dengan pelaksanaan salat Jumat di masing-masing daerah.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Dalam analisis deskriptif, validitas data merupakan hal yang krusial. Validitas data dapat diuji melalui teknik triangulasi, yaitu...

A Menggunakan satu sumber data saja B Menggunakan analisis statistik C Menggunakan berbagai sumber, metode, atau teori untuk mengecek kebenaran data D Mengabaikan data yang tidak sesuai E Menyerahkan data tanpa verifikasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau teori secara bersamaan. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Materi Terkait: Konsep analisis deskriptif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji hubungan sebab-akibat antara suatu kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan disebut...

A Analisis komparatif B Analisis konten C Analisis kausal D Analisis deskriptif E Analisis statistik deskriptif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Analisis kausal (causal analysis) adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel. Dalam konteks legislatif, analisis ini digunakan untuk menilai dampak dari suatu regulasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam asistensi keahlian untuk fungsi anggaran DPR, seorang Analis Legislatif perlu memahami bahwa alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas anggaran bersama pemerintah adalah...

A Badan Legislasi B Panitia Khusus C Badan Anggaran D Badan Kerja Sama Antar Parlemen E Komisi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama dengan pemerintah. Badan Anggaran dibentuk untuk mendukung fungsi anggaran DPR.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dokumen yang memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar penyusunan RUU disebut...

A Rancangan Undang-Undang B Naskah Akademik C Penjelasan Pasal demi Pasal D Berita Acara Persidangan E Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai perlunya pembentukan RUU. Naskah Akademik memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Berdasarkan UU MD3, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada prinsipnya dilakukan secara...

A Penunjukan langsung oleh Presiden B Berdasarkan usulan fraksi terbesar C Keputusan pimpinan sidang D Voting mutlak E Musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai melalui voting

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU MD3 mengatur bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPR.

Materi Terkait: UU MD3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan historis digunakan untuk...

A Mengabaikan peristiwa masa lalu B Meninjau perkembangan historis dan latar belakang lahirnya suatu kebijakan C Hanya mencatat tahun pembuatan undang-undang D Memprediksi masa depan tanpa melihat masa lalu E Fokus pada analisis biaya saja

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pendekatan historis dalam analisis kebijakan legislatif digunakan untuk meninjau kejadian masa lalu, perkembangan suatu regulasi, dan latar belakang lahirnya kebijakan. Pendekatan ini membantu memahami konteks dan dinamika yang melatarbelakangi suatu peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Teknik asistensi keahlian yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menggali masukan terhadap suatu RUU disebut...

A Analisis meja B Wawancara terstruktur tertutup C Studi pustaka tertutup D Focus Group Discussion (FGD) E Observasi pasif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah adalah teknik asistensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (akademisi, praktisi, masyarakat terdampak, dll) untuk menggali masukan, perspektif, dan data terkait suatu RUU atau isu legislatif tertentu.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Berdasarkan UU MD3, hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden secara tertulis mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis disebut...

A Hak angket B Hak menyatakan pendapat C Hak budget D Hak imunitas E Hak interpelasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU MD3 mengatur hak interpelasi sebagai hak anggota DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Terkait: UU MD3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, struktur organisasi Badan Keahlian DPR RI terdiri atas...

A Sekretariat Badan Keahlian dan Inspektorat B Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Badan Keahlian, dan Pusat-Pusat Analisis C Direktur Jenderal dan Sekretaris Badan D Pusat Analisis dan Biro Umum E Sekretaris Jenderal dan Deputi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2015, susunan organisasi Badan Keahlian terdiri atas Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Badan Keahlian, dan beberapa Pusat Analisis[cite: 268]. Struktur ini bertujuan memberikan dukungan keahlian yang sistematis bagi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan[cite: 184].

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini disebut asas...

A Asas kemanfaatan B Asas kepastian hukum C Lex specialis derogat legi generali D Lex posterior derogat legi priori E Lex superior derogat legi inferiori

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas lex superior derogat legi inferiori adalah asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Ini merupakan asas fundamental dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, Pimpinan DPR terdiri atas...

A Seorang ketua dan dua orang wakil ketua B Seorang ketua dan tiga orang wakil ketua C Seorang ketua dan seorang wakil ketua D Seorang ketua dan empat orang wakil ketua E Dua orang ketua dan dua orang wakil ketua

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan revisi UU MD3 terbaru (UU No. 2 Tahun 2018), jumlah Pimpinan DPR ditetapkan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.

Materi Terkait: UU MD3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan yang mengkaji implementasi suatu undang-undang di lapangan untuk mengevaluasi efektivitasnya disebut...

A Analisis deskriptif B Analisis dampak regulasi C Analisis komparatif D Analisis implementasi kebijakan E Analisis kausal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Analisis implementasi kebijakan (policy implementation analysis) adalah pendekatan yang berfokus pada proses pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan sejauh mana tujuan regulasi tercapai di lapangan.

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik dan metode analisis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam teknik asistensi keahlian, penyusunan naskah akademik harus memuat tiga kajian pokok, yaitu...

A Kajian politik, kajian ekonomi, kajian budaya B Kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis C Kajian akademik, kajian praktis, kajian teoritis D Kajian historis, kajian komparatif, kajian empiris E Kajian teknis, kajian administratif, kajian keuangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Naskah Akademik harus memuat kajian filosofis (landasan nilai dan pandangan hidup), kajian sosiologis (kebutuhan dan dinamika masyarakat), dan kajian yuridis (peraturan perundang-undangan yang terkait).

Materi Terkait: Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, salah satu tugas Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah...

A Melakukan pengawasan internal B Mengelola hubungan masyarakat dan protokol C Menyusun naskah akademik RUU D Mengelola keuangan dan aset DPR E Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi persidangan DPR

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perpres No. 27 Tahun 2015 mengatur bahwa Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian di bidang persidangan, termasuk penyiapan bahan, risalah, dan pelaksanaan rapat-rapat DPR.

Materi Terkait: Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh