SKB CPNS Analis Legislatif 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Legislatif, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Legislatif
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Legislatif Ahli Pertama
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Legislatif
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Legislatif. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Legislatif
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif.
Soal 1
Ahli Pertama
Konsep Trias Politica yang menjadi dasar pembagian kekuasaan negara di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh...
A. Aristoteles
B. Montesquieu
C. Jean-Jacques Rousseau
D. John Locke
E. Thomas Hobbes
Jawaban: B
Konsep Trias Politica (pemisahan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis, dalam bukunya L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws).
Materi:
Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
Soal 2
Ahli Pertama
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan legislatif adalah...
A. Mahkamah Agung (MA)
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Presiden
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Jawaban: B
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Materi:
Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
Soal 3
Ahli Pertama
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Peraturan Pemerintah (PP) pada tingkatan...
A. Ketiga
B. Kedua
C. Keenam
D. Kelima
E. Keempat
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perppu, 4. Peraturan Pemerintah (PP), 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, PP berada pada tingkat keempat.
Materi:
Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
Soal 4
Ahli Pertama
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dilengkapi dengan Naskah Akademik, kecuali untuk RUU tentang...
A. APBN
B. Kesehatan
C. Pertahanan Negara
D. Pemerintahan Daerah
E. Pendidikan Nasional
Jawaban: A
Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyusunan RUU wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik, kecuali RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU, serta RUU tentang Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.
Materi:
Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
Soal 5
Ahli Pertama
Berdasarkan UU MD3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), masa jabatan anggota DPR adalah...
A. 5 tahun
B. 3 tahun
C. 6 tahun
D. 4 tahun
E. 7 tahun
Jawaban: A
UU No. 13 Tahun 2019 tentang MD3 (perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014) mengatur bahwa masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Materi:
UU MD3
Soal 6
Ahli Pertama
Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada...
A. Menteri Sekretaris Negara
B. Pimpinan DPR RI
C. Kepala BKN
D. Menteri PANRB
E. Presiden Republik Indonesia
Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekretaris Jenderal adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.
Materi:
Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
Soal 7
Ahli Pertama
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang...
A. Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan
B. Jabatan Fungsional Analis Legislatif
C. Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
D. Sistem Merit dalam Birokrasi
E. Standar Pelayanan Publik
Jawaban: A
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Materi mengenai Jabatan Fungsional Analis Legislatif diatur dalam Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2021.
Materi:
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
Soal 8
Ahli Pertama
Dalam konteks analisis kebijakan legislatif, analisis deskriptif bertujuan untuk...
A. Memprediksi dampak masa depan dari suatu kebijakan
B. Menggambarkan kondisi faktual suatu isu atau kebijakan secara sistematis
C. Menguji hipotesis hubungan antar variabel
D. Mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan
E. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah
Jawaban: B
Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi apa adanya tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi. Dalam konteks legislatif, analisis deskriptif menggambarkan kondisi faktual suatu isu atau kebijakan yang ada.
Materi:
Konsep analisis deskriptif
Soal 9
Ahli Pertama
Dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung fungsi legislasi, seorang Analis Legislatif harus memiliki kemampuan untuk...
A. Mengelola keuangan partai politik
B. Menyusun naskah akademik dan analisis RUU secara komprehensif
C. Melakukan pencitraan publik anggota dewan
D. Mengatur jadwal kampanye pemilu
E. Membuat desain grafis untuk kampanye politik
Jawaban: B
Asistensi keahlian dalam konteks legislatif mencakup kemampuan memberikan dukungan teknis dan substansi kepada pimpinan dan anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ini termasuk penyusunan naskah akademik, analisis RUU, dan kajian mendalam terhadap suatu permasalahan.
Materi:
Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
Soal 10
Ahli Pertama
Dalam sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia, kekuasaan kehakiman (yudikatif) menurut UUD 1945 pasca-amandemen dijalankan oleh lembaga berikut, KECUALI...
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Pengadilan Negeri
C. Pengadilan Tinggi
D. Mahkamah Agung (MA)
E. Mahkamah Konstitusi (MK)
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (beserta badan peradilan di bawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Negeri) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif (Pasal 20). Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga pendukung kekuasaan kehakiman namun tidak menjalankan fungsi peradilan.
Materi:
Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
Soal 11
Ahli Pertama
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, dan sebagainya. Asas ini dikenal sebagai asas...
A. Asas kemanfaatan
B. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
C. Asas hukum umum
D. Asas kepastian hukum
E. Asas keseimbangan
Jawaban: B
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian antara jenis dan hierarki, materi muatan yang tepat, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Materi:
Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
Soal 12
Ahli Pertama
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu serta membahas RUU yang menjadi kewenangannya disebut...
A. Badan Legislasi
B. Badan Anggaran
C. Panitia Khusus
D. Komisi
E. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Jawaban: D
UU MD3 mengatur bahwa Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Komisi memiliki tugas antara lain: pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu, pembahasan RUU, dan pembahasan anggaran.
Materi:
UU MD3
Soal 13
Ahli Pertama
Badan Keahlian DPR RI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, memiliki fungsi utama...
A. Memberikan dukungan keahlian berupa analisis dan kajian legislasi
B. Mengelola aset dan logistik DPR
C. Mengatur jadwal persidangan
D. Melakukan pengawasan internal DPR
E. Mengelola keuangan DPR
Jawaban: A
Perpres No. 27 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, termasuk penyediaan analisis, kajian, dan naskah akademik untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.
Materi:
Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
Soal 14
Ahli Pertama
Konsep dasar, teknik, dan metode analisis dalam konteks legislatif mencakup kemampuan untuk...
A. Mengelola arsip dan dokumentasi
B. Hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
C. Menulis laporan tanpa analisis
D. Mengidentifikasi masalah, menganalisis dampak, dan merumuskan rekomendasi kebijakan
E. Menyusun berita acara persidangan
Jawaban: D
Analisis dalam konteks legislatif mencakup identifikasi masalah (isu yang perlu diatur), analisis dampak (konsekuensi dari suatu kebijakan), penyusunan alternatif kebijakan, dan perumusan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Ini merupakan siklus analisis kebijakan yang utuh.
Materi:
Konsep dasar, teknik dan metode analisis
Soal 15
Ahli Pertama
Metode analisis yang membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain yang setara untuk menemukan kesenjangan atau harmonisasi disebut...
A. Analisis statistik
B. Analisis deskriptif
C. Analisis kuantitatif
D. Analisis komparatif
E. Analisis kualitatif
Jawaban: D
Analisis komparatif adalah metode yang membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-undangan (atau kebijakan) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kesenjangan, dan potensi konflik norma. Ini penting dalam harmonisasi peraturan.
Materi:
Konsep dasar, teknik dan metode analisis
Soal 16
Ahli Pertama
Analisis deskriptif dalam kajian legislatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data...
A. Studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi
B. Hanya eksperimen laboratorium
C. Hanya analisis statistik inferensial
D. Hanya survei daring
E. Hanya kuesioner tertutup
Jawaban: A
Analisis deskriptif dalam kajian legislatif umumnya menggunakan pendekatan kualitatif seperti studi literatur (analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan), wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dan observasi untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif.
Materi:
Konsep analisis deskriptif
Soal 17
Ahli Pertama
Dalam memberikan asistensi keahlian, seorang Analis Legislatif harus memahami bahwa fungsi utama lembaga legislatif adalah...
A. Politik, ekonomi, dan sosial budaya
B. Eksekusi, administrasi, dan yudikasi
C. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
D. Legislasi, anggaran, dan pengawasan
E. Hukum, keamanan, dan pertahanan
Jawaban: D
Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3, DPR memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan APBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah).
Materi:
Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
Soal 18
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah...
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial
Soal 19
Ahli Pertama
Premium
Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam hubungan antara DPR dan Presiden. Contoh penerapan prinsip ini adalah...
A. Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang
B. DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah
C. DPR ikut serta memutus perkara di MA
D. Presiden mengangkat menteri tanpa persetujuan DPR
E. Presiden membubarkan DPR
Soal 20
Ahli Pertama
Premium
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) berada pada tingkatan...
A. Kelima setelah UUD 1945
B. Kedua setelah UUD 1945
C. Pertama setelah UUD 1945
D. Ketiga setelah UUD 1945
E. Keempat setelah UUD 1945
Soal 21
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya disebut...
A. Peraturan Menteri
B. Keputusan Presiden (Keppres)
C. Peraturan Presiden (Perpres)
D. Instruksi Presiden (Inpres)
E. Peraturan Pemerintah (PP)
Soal 22
Ahli Pertama
Premium
Pasal 245 UU MD3 mengatur mengenai pemeriksaan anggota DPR. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, pemeriksaan anggota DPR oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana memerlukan persetujuan tertulis dari...
A. Presiden
B. Mahkamah Agung
C. Pimpinan DPR
D. Komisi Yudisial
E. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
Soal 23
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang secara khusus adalah...
A. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
B. Badan Anggaran
C. Komisi
D. Panitia Khusus
E. Badan Legislasi
Soal 24
Ahli Pertama
Premium
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Inspektorat Utama pada Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada...
A. Menteri PANRB
B. Presiden RI
C. Pimpinan DPR RI
D. Sekretaris Jenderal DPR RI
E. Kepala Badan Keahlian DPR RI
Soal 25
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, struktur Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan...
A. Deputi Bidang Keuangan
B. Inspektorat Utama
C. Badan Keahlian
D. Deputi Bidang Hukum
E. Deputi Bidang Umum
Soal 26
Ahli Pertama
Premium
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN Pada Bulan Ramadhan mengatur bahwa jam kerja pada hari Senin-Kamis adalah...
A. 07.00 - 14.00
B. 08.00 - 15.00
C. 08.30 - 16.00
D. 07.30 - 15.30
E. 09.00 - 16.00
Soal 27
Ahli Pertama
Premium
Dalam melakukan analisis deskriptif untuk kajian legislatif, seorang analis perlu menyusun kerangka pemikiran yang sistematis. Langkah pertama dalam menyusun kerangka analisis adalah...
A. Menulis laporan akhir
B. Merumuskan masalah yang akan dikaji
C. Menentukan metode analisis
D. Menyusun daftar pustaka
E. Mengumpulkan data sekunder
Soal 28
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan fokus pada...
A. Eksperimen lapangan
B. Analisis biaya dan manfaat ekonomi
C. Survei opini publik
D. Data statistik dan angka-angka kuantitatif
E. Norma hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan
Soal 29
Ahli Pertama
Premium
Teknik analisis yang digunakan untuk menilai dampak potensial dari suatu Rancangan Undang-Undang sebelum disahkan dikenal dengan istilah...
A. Analisis biaya-manfaat sederhana
B. Analisis statistik inferensial
C. Analisis Dampak Regulasi (ADR)
D. Analisis SWOT
E. Analisis deskriptif kualitatif
Soal 30
Ahli Pertama
Premium
Dalam teknik asistensi keahlian, pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan riil di masyarakat disebut...
A. Analisis komparatif
B. Analisis regresi
C. Analisis kesenjangan (gap analysis)
D. Analisis konten
E. Analisis tren
Soal 31
Ahli Pertama
Premium
Dalam memberikan asistensi kepada pimpinan DPR terkait pembahasan RUU, seorang Analis Legislatif harus menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM berfungsi untuk...
A. Mengatur jadwal rapat komisi
B. Menginventarisasi masalah dan usulan perubahan terhadap RUU
C. Menghitung anggaran pelaksanaan RUU
D. Mencatat kehadiran anggota dewan
E. Mendokumentasikan berita acara persidangan
Soal 32
Ahli Pertama
Premium
Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dilaksanakan melalui beberapa instrumen. Berikut yang merupakan instrumen pengawasan DPR adalah...
A. Hak legislasi dan hak anggaran
B. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
C. Hak budget dan hak inisiatif
D. Hak amandemen dan hak veto
E. Hak imunitas dan hak protokoler
Soal 33
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat...
A. Hak dan tertutup
B. Wajib dan tertutup
C. Wajib dan rahasia
D. Hak dan terbuka
E. Wajib dan terbuka
Soal 34
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang mempunyai tugas khusus untuk menyusun dan mengoordinasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah...
A. Komisi
B. Badan Anggaran
C. Badan Musyawarah
D. Badan Legislasi
E. Badan Keahlian
Soal 35
Ahli Pertama
Premium
Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2015 dipimpin oleh seorang...
A. Deputi
B. Sekretaris Jenderal
C. Direktur Jenderal
D. Kepala Badan Keahlian
E. Inspektur Utama
Soal 36
Ahli Pertama
Premium
Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN Pada Bulan Ramadhan, selain mengatur jam kerja juga mengatur tentang...
A. Ketentuan cuti bersama
B. Pemberian THR bagi ASN
C. Pembayaran tunjangan kinerja
D. Penilaian kinerja selama Ramadhan
E. Ketentuan pelaksanaan salat Jumat bagi ASN
Soal 37
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis deskriptif, validitas data merupakan hal yang krusial. Validitas data dapat diuji melalui teknik triangulasi, yaitu...
A. Menggunakan satu sumber data saja
B. Menggunakan analisis statistik
C. Menggunakan berbagai sumber, metode, atau teori untuk mengecek kebenaran data
D. Mengabaikan data yang tidak sesuai
E. Menyerahkan data tanpa verifikasi
Soal 38
Ahli Pertama
Premium
Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji hubungan sebab-akibat antara suatu kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan disebut...
A. Analisis komparatif
B. Analisis konten
C. Analisis kausal
D. Analisis deskriptif
E. Analisis statistik deskriptif
Soal 39
Ahli Pertama
Premium
Dalam asistensi keahlian untuk fungsi anggaran DPR, seorang Analis Legislatif perlu memahami bahwa alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas anggaran bersama pemerintah adalah...
A. Badan Legislasi
B. Panitia Khusus
C. Badan Anggaran
D. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
E. Komisi
Soal 40
Ahli Pertama
Premium
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dokumen yang memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar penyusunan RUU disebut...
A. Rancangan Undang-Undang
B. Naskah Akademik
C. Penjelasan Pasal demi Pasal
D. Berita Acara Persidangan
E. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Soal 41
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU MD3, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada prinsipnya dilakukan secara...
A. Penunjukan langsung oleh Presiden
B. Berdasarkan usulan fraksi terbesar
C. Keputusan pimpinan sidang
D. Voting mutlak
E. Musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai melalui voting
Soal 42
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan historis digunakan untuk...
A. Mengabaikan peristiwa masa lalu
B. Meninjau perkembangan historis dan latar belakang lahirnya suatu kebijakan
C. Hanya mencatat tahun pembuatan undang-undang
D. Memprediksi masa depan tanpa melihat masa lalu
E. Fokus pada analisis biaya saja
Soal 43
Ahli Pertama
Premium
Teknik asistensi keahlian yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menggali masukan terhadap suatu RUU disebut...
A. Analisis meja
B. Wawancara terstruktur tertutup
C. Studi pustaka tertutup
D. Focus Group Discussion (FGD)
E. Observasi pasif
Soal 44
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU MD3, hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden secara tertulis mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis disebut...
A. Hak angket
B. Hak menyatakan pendapat
C. Hak budget
D. Hak imunitas
E. Hak interpelasi
Soal 45
Ahli Pertama
Premium
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, struktur organisasi Badan Keahlian DPR RI terdiri atas...
A. Sekretariat Badan Keahlian dan Inspektorat
B. Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Badan Keahlian, dan Pusat-Pusat Analisis
C. Direktur Jenderal dan Sekretaris Badan
D. Pusat Analisis dan Biro Umum
E. Sekretaris Jenderal dan Deputi
Soal 46
Ahli Pertama
Premium
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini disebut asas...
A. Asas kemanfaatan
B. Asas kepastian hukum
C. Lex specialis derogat legi generali
D. Lex posterior derogat legi priori
E. Lex superior derogat legi inferiori
Soal 47
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, Pimpinan DPR terdiri atas...
A. Seorang ketua dan dua orang wakil ketua
B. Seorang ketua dan tiga orang wakil ketua
C. Seorang ketua dan seorang wakil ketua
D. Seorang ketua dan empat orang wakil ketua
E. Dua orang ketua dan dua orang wakil ketua
Soal 48
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis kebijakan legislatif, pendekatan yang mengkaji implementasi suatu undang-undang di lapangan untuk mengevaluasi efektivitasnya disebut...
A. Analisis deskriptif
B. Analisis dampak regulasi
C. Analisis komparatif
D. Analisis implementasi kebijakan
E. Analisis kausal
Soal 49
Ahli Pertama
Premium
Dalam teknik asistensi keahlian, penyusunan naskah akademik harus memuat tiga kajian pokok, yaitu...
A. Kajian politik, kajian ekonomi, kajian budaya
B. Kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis
C. Kajian akademik, kajian praktis, kajian teoritis
D. Kajian historis, kajian komparatif, kajian empiris
E. Kajian teknis, kajian administratif, kajian keuangan
Soal 50
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, salah satu tugas Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah...
A. Melakukan pengawasan internal
B. Mengelola hubungan masyarakat dan protokol
C. Menyusun naskah akademik RUU
D. Mengelola keuangan dan aset DPR
E. Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi persidangan DPR
Dasar Hukum dan Regulasi Jabatan Analis Legislatif
Informasi mengenai jabatan Analis Legislatif pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
- PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif
- Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Tips Lulus SKB CPNS Analis Legislatif
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Legislatif, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Legislatif
SKB CPNS Analis Legislatif adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Legislatif meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Legislatif, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Legislatif tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Legislatif tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.