Soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif 2026

Persiapkan diri Anda dengan 120 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

120 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pancasila berkedudukan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Implikasi yuridis dari kedudukan Pancasila tersebut dalam pemantauan pembentukan undang-undang adalah...
A. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan Pancasila berfungsi sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang menjiwai seluruh hukum positif nasional.
B. Pancasila hanya mengikat warga negara biasa dan tidak mengikat lembaga tinggi negara pembentuk undang-undang.
C. Naskah undang-undang yang telah disahkan dapat menghapus sila-sila Pancasila melalui persetujuan menteri hukum.
D. Pancasila berkedudukan di bawah peraturan presiden dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan.
E. Seluruh undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bebas dari pengujian keselarasan terhadap nilai Pancasila.
Jawaban: A
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Dalam hierarki norma (Stufenbautheorie), Pancasila berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara), sehingga setiap norma hukum dalam undang-undang hingga peraturan daerah wajib bersumber, berlandaskan, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
Soal #2
Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang konstitusional dalam proses legislasi nasional. Lingkup wewenang DPD dalam pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang mencakup...
A. Menetapkan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara secara mandiri tanpa melibatkan DPR.
B. Mengajukan kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
C. Mengesahkan undang-undang pidana militer dan perjanjian pertahanan internasional dengan negara asing.
D. Menguji keselarasan materi undang-undang terhadap undang-undang dasar di hadapan mahkamah agung.
E. Memberikan persetujuan akhir terhadap pengangkatan duta besar dan konsul luar negeri.
Jawaban: B
Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga ikut membahas RUU tersebut dan memberikan pertimbangan atas RUU APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Soal #3
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilengkapi dengan sejumlah hak istimewa konstitusional. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut...
A. Hak Interpelasi (hak meminta keterangan kepada pemerintah).
B. Hak Imunitas (hak kekebalan hukum dalam menjalankan tugas legislasi).
C. Hak Angket (hak melakukan penyelidikan resmi atas kebijakan pemerintah).
D. Hak Menyatakan Pendapat (hak menyatakan pendapat atas kebijakan atau dugaan pelanggaran hukum).
E. Hak Budget (hak menetapkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara).
Jawaban: C
Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo UU MD3 membagi hak DPR menjadi: (1) Hak Interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis, (2) Hak Angket: hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan, dan (3) Hak Menyatakan Pendapat: hak menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi/angket.
Soal #4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Bidang-bidang yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah...
A. Pariwisata, kelautan perikanan, pertanian, kehutanan, energi sumber daya mineral, dan perdagangan.
B. Pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter fiskal, peradilan yustisi, dan agama.
C. Statistik, persandian, penanaman modal, kepemudaan olahraga, kebudayaan, dan perpustakaan.
D. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta sosial.
E. Transmigrasi, tenaga kerja, komunikasi informatika, pertanahan, kearsipan, dan koperasi.
Jawaban: D
Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta (f) sosial. Urusan ini wajib diprioritaskan pelaksanaannya oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Soal #5
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan Peraturan Daerah (Perda), mekanisme pengawasan dan pengujian hukum terhadap Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalami perubahan fundamental, yaitu...
A. Menteri Dalam Negeri berwenang membatalkan seluruh Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota secara sepihak.
B. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang membatalkan Perda kabupaten/kota melalui surat keputusan.
C. Perda yang bermasalah otomatis batal demi hukum tanpa memerlukan putusan lembaga peradilan.
D. DPRD berhak mencabut undang-undang nasional yang bertentangan dengan peraturan daerah setempat.
E. Mekanisme pembatalan Perda melalui executive review oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dinyatakan inkonstitusional, sehingga pengujian dan pembatalan Perda murni menjadi wewenang Mahkamah Agung melalui hak uji materiil (judicial review).
Jawaban: E
Melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 (terkait Perda Kabupaten/Kota) dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 (terkait Perda Provinsi), kewenangan eksekutif (Mendagri/Gubernur) untuk membatalkan Perda dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa rezim pengujian norma hukum di bawah undang-undang (termasuk Perda) terhadap peraturan yang lebih tinggi adalah wewenang yudisial mutlak Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiil (Judicial Review).

Akses 120 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif?

Soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif?

Materi soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif?

Ya, setiap soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang tersedia?

Saat ini tersedia 120 soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif penting?

Latihan soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 120
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.