SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif

Soal 1

Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang paling relevan dengan tugas Analis Pemantauan Perundang-Undangan dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan adalah...

A Persatuan Indonesia B Ketuhanan Yang Maha Esa C Kemanusiaan yang Adil dan Beradab D Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia E Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'. Nilai ini menekankan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat yang merupakan inti dari proses legislasi dan harmonisasi peraturan, di mana berbagai pihak didengar untuk mencapai kesepakatan. Keadilan sosial (sila ke-5) adalah outputnya, sedangkan persatuan (sila ke-3) dan ketuhanan (sila ke-1) tidak secara langsung menjadi prinsip utama dalam proses teknis harmonisasi.

Materi Terkait: Pancasila

Soal 2

Menurut UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah...

A Mahkamah Konstitusi B Dewan Perwakilan Rakyat C Dewan Perwakilan Daerah D Presiden E Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Materi Terkait: UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara)

Soal 3

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk...

A Membentuk negara bagian sendiri B Menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi C Menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat D Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat E Mengatur semua kebijakan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti UU sebelumnya), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Terkait: UU Pemerintahan Daerah

Soal 4

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Asas 'langsung' mengandung makna...

A Pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi keadilan B Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih C Rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara D Pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan E Suara pemilih dijamin kerahasiaannya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas langsung berarti rakyat memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, tanpa perantara.

Materi Terkait: UU Pemilihan Umum

Soal 5

Berdasarkan regulasi terkini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional secara menyeluruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dalam satu hari yang sama dilaksanakan pada tahun...

A 2015 B 2020 C 2024 D 2010 E 2029

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pilkada Serentak Nasional secara penuh untuk seluruh wilayah Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016. Ini berbeda dengan keserentakan bertahap yang dimulai sejak 2015 untuk sebagian daerah.

Materi Terkait: UU Pemilihan Kepala Daerah

Soal 6

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini pertama kali diatur secara tegas dalam...

A Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 B Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 C Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 D Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 E UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen ketiga. Secara operasional diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Materi Terkait: UU Mahkamah Konstitusi

Soal 7

Dalam sistem legislasi Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan khusus yang terbatas pada bidang tertentu. Kewenangan DPD yang berkaitan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR adalah...

A Mengajukan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara B Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah C Membentuk undang-undang secara mandiri tanpa persetujuan DPR D Memberikan pertimbangan atas seluruh jenis RUU yang masuk ke prolegnas E Menyusun Naskah Akademik untuk RUU yang bersifat rahasia negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pilihan B paling tepat menggambarkan lingkup kewenangan legislatif DPD.

Materi Terkait: Kelembagaan DPR dan DPD

Soal 8

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara adalah...

A Abdi negara dan pelayan masyarakat B Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah C Aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintah D Pekerja profesional kontrak jangka pendek E Pejabat politik yang ditunjuk oleh presiden

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU ASN No. 20 Tahun 2023 Pasal 4 menyatakan bahwa Pegawai ASN (termasuk PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta menyelenggarakan pelayanan publik. Abdi negara (A) adalah istilah umum, namun secara formal kedudukan adalah sebagai aparatur negara.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020

Soal 9

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD adalah...

A Badan Anggaran B Badan Kerja Sama Antar Parlemen C Komisi D Badan Legislasi E Badan Urusan Rumah Tangga

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU MD3, fungsi pengharmonisasian RUU di DPR dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg). Dalam Perpres No. 16 Tahun 2023, Baleg DPR didukung oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019

Soal 10

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif termasuk dalam rumpun jabatan fungsional...

A Perencanaan dan evaluasi B Hukum dan peraturan perundang-undangan C Pengawasan dan audit D Sosial dan budaya E Keahlian teknis umum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 juncto PermenPANRB No. 1 Tahun 2023, Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Perundang-Undangan Legislatif termasuk dalam rumpun hukum dan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023

Soal 11

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) berada langsung di bawah...

A Undang-Undang B Peraturan Presiden C Peraturan Menteri D Peraturan Daerah E Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan adalah: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab/Kota. Jadi, PP berada langsung di bawah UU.

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

Soal 12

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan bahwa suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal dengan asas...

A Lex specialis derogat legi generali B Lex posterior derogat legi priori C Lex superior derogat legi inferiori D Ius constitutum E Ius constituendum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Asas hierarki atau lex superior derogat legi inferiori adalah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipastikan oleh Analis.

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soal 13

Pembentukan Undang-Undang menurut Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan melalui tahap persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan...

A Monitoring B Publikasi C Evaluasi D Pengundangan E Penetapan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang mengatur tahapan pembentukan UU yang terdiri dari: Persiapan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan. Pengundangan dilakukan oleh Presiden setelah disahkan.

Materi Terkait: Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Soal 14

Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa ini diajukan oleh...

A Mahkamah Agung B Komisi Yudisial C Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 D Warga negara perseorangan E Partai politik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK menyebutkan bahwa MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pemohon dalam sengketa ini adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut.

Materi Terkait: UU Mahkamah Konstitusi

Soal 15

Dalam UU Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip...

A Dekonsentrasi B Federalisme C Otonomi yang bertanggung jawab D Tugas pembantuan E Desentralisasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam pelaksanaannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan kebijakan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi Terkait: UU Pemerintahan Daerah

Soal 16

Sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang digunakan di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa...

A Pemilih hanya memilih partai politik B Hanya partai yang memiliki kursi di DPR yang dapat mengajukan calon C Setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu wakil D Pemilih mencoblos calon, dan kursi ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak calon E Calon yang terpilih ditentukan oleh nomor urut partai

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam sistem proporsional daftar terbuka, pemilih dapat mencoblos langsung nama calon anggota legislatif, bukan hanya partai politik. Kursi diperebutkan berdasarkan suara terbanyak calon, bukan berdasarkan urutan nomor urut partai.

Materi Terkait: UU Pemilihan Umum

Soal 17

Menurut UU ASN No. 20 Tahun 2023, sistem merit dalam manajemen ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada...

A Kedekatan dengan pejabat pembina kepegawaian B Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja C Lama masa kerja tanpa mempertimbangkan kinerja D Kewarganegaraan dan domisili E Keanggotaan partai politik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 1 angka 5 UU ASN No. 20 Tahun 2023 mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau status kecacatan.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal 18

Sekretariat Jenderal DPR RI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 merupakan unsur pendukung yang bertugas memberikan dukungan...

A Representasi diplomatik parlemen secara independen B Pelaksanaan fungsi anggaran secara mandiri tanpa pengawasan C Dukungan teknis, administratif, dan keahlian D Pengawasan terhadap integritas seluruh anggota DPR E Pengambilan keputusan politik strategis dalam sidang paripurna

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perpres No. 16 Tahun 2023 mengatur bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI adalah unsur pendukung yang bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR dan alat kelengkapannya. Fungsinya bersifat mendukung (supporting unit), bukan untuk melakukan pengawasan anggota (D) atau membuat keputusan politik (E).

Materi Terkait: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI

Soal 19

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas yang mengharuskan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan baik secara yuridis, sosiologis, maupun politis dikenal dengan asas...

A Asas kemanfaatan B Asas dapat dilaksanakan C Asas kejelasan tujuan D Asas kejelasan rumusan E Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas keterlaksanaan (enforceability) adalah asas yang mengharuskan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara yuridis (tidak bertentangan), sosiologis (diterima masyarakat), dan politis (dukungan politik). Ini merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soal 20

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 mengatur tentang Sekretariat Jenderal DPD RI. Salah satu tugas utama Sekretariat Jenderal DPD adalah...

A Mengelola anggaran belanja daerah B Menetapkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang C Melakukan penyidikan terhadap anggota DPD yang melanggar hukum D Menyelenggarakan dukungan teknis dan analisis untuk tugas DPD E Mengangkat dan memberhentikan Presiden

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perpres No. 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI menegaskan bahwa Sekjen DPD bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif serta analisis di bidang kesekretariatan, keahlian, dan kepakaran untuk mendukung tugas DPD, termasuk dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan.

Materi Terkait: Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Salah satu perbedaan mendasar antara PPPK dan PNS adalah...

A PPPK hanya bekerja di daerah terpencil atau tertinggal B PPPK tidak memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam pemilu C PPPK tidak diperbolehkan menduduki jabatan fungsional ahli pertama D PPPK mendapatkan jaminan pensiun yang berbeda secara signifikan dari PNS E PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023, PNS diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Terkait hak pensiun, UU terbaru ini menyetarakan hak jaminan sosial (pensiun dan hari tua) bagi seluruh pegawai ASN. Oleh karena itu, pembeda utamanya adalah status jangka waktu ikatan kerja.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam melakukan analisis peraturan perundang-undangan, seorang Analis Legislatif menemukan adanya potensi tumpang tindih antara RUU yang sedang dibahas dengan Peraturan Pemerintah yang sudah ada. Langkah pertama yang paling tepat berdasarkan metodologi harmonisasi adalah...

A Mengabaikan karena RUU memiliki kedudukan lebih tinggi B Mengusulkan pencabutan Peraturan Pemerintah tanpa analisis dampak C Melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan terkait untuk mengetahui potensi konflik D Langsung melaporkan ke Komisi III DPR untuk diputuskan E Mengubah RUU agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Langkah awal dalam harmonisasi adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan terkait untuk mengetahui peta regulasi yang ada, potensi konflik, dan materi yang sudah diatur. Ini sesuai dengan prinsip penyusunan Naskah Akademik dan proses harmonisasi dalam UU P3.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan peraturan daerah, mekanisme yang benar untuk membatalkan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan dengan undang-undang adalah...

A Pembatalan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri B Mekanisme executive review oleh Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota C Pengajuan keberatan (Judicial Review) kepada Mahkamah Agung D Pembatalan otomatis oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) E Mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Pemerintah (Mendagri/Gubernur) tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang sudah berlaku. Pembatalan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang) hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung (MA).

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Menurut Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR disusun oleh Badan Legislasi atau Komisi setelah melalui tahap...

A Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi B Pengesahan oleh DPD C Persiapan dan penyusunan dalam Prolegnas D Pembacaan oleh Presiden di Sidang Paripurna E Penetapan sebagai Perppu

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 mengatur bahwa RUU yang berasal dari DPR diajukan oleh Badan Legislasi atau Komisi setelah melalui tahap persiapan yang meliputi penyusunan Prolegnas dan penyusunan Naskah Akademik beserta RUU-nya.

Materi Terkait: Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam UU MD3 (UU No. 17/2014 jo. UU No. 13/2019), penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR/DPD dilakukan berdasarkan usulan...

A Partai politik (untuk DPR) atau DPD (untuk DPD) B Presiden C Komisi Pemilihan Umum D Masyarakat pemilih E Mahkamah Kehormatan Dewan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PAW anggota DPR diusulkan oleh partai politik kepada pimpinan DPR berdasarkan peringkat suara calon dalam daftar calon tetap. Untuk DPD, PAW diusulkan oleh DPD sendiri berdasarkan hasil verifikasi faktual. Namun secara umum, mekanisme PAW anggota DPR berasal dari usulan partai politik.

Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang-undang. Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah...

A Pasal tersebut harus diubah oleh DPR dalam waktu 30 hari B Pasal tersebut ditangguhkan sampai ada Peraturan Pemerintah Pengganti C Pasal tersebut langsung dicabut dan tidak berlaku seketika D Pasal tersebut tetap berlaku dengan syarat dan interpretasi yang ditentukan MK E Pasal tersebut tetap berlaku secara penuh tanpa perubahan makna

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Jika dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), pasal tersebut tetap berlaku namun harus dimaknai sesuai dengan syarat atau interpretasi yang diberikan oleh Mahkamah. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pasal tersebut menjadi tidak berlaku.

Materi Terkait: UU Mahkamah Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapatkan evaluasi dari...

A Mahkamah Agung B Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota C Badan Pemeriksa Keuangan D Dewan Perwakilan Rakyat E Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang menggantikan UU Pajak Daerah sebelumnya, Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dievaluasi oleh Menteri Keuangan (untuk kebijakan fiskal) dan Menteri Dalam Negeri (untuk teknis regulasi) sebelum ditetapkan.

Materi Terkait: UU Pemerintahan Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Seorang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif diminta untuk mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hierarki peraturan, dasar hukum tertinggi yang harus menjadi rujukan utama untuk memastikan tidak ada pertentangan materiil adalah...

A Peraturan Menteri B Ketetapan MPR C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 D Peraturan Pemerintah E Undang-Undang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Meskipun Perpres biasanya merujuk langsung pada UU atau PP, secara hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, dasar hukum tertinggi dan fundamental adalah UUD NRI Tahun 1945. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Berdasarkan PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 yang mengubah PermenPANRB No. 42 Tahun 2020, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Perundang-Undangan Legislatif dapat dilakukan melalui mekanisme...

A Pengangkatan oleh Presiden berdasarkan usulan DPR B Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh DPR C Penyetaraan secara otomatis tanpa seleksi D Penunjukan langsung oleh Menteri PANRB E Seleksi terbuka atau perpindahan dari jabatan lain

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pengangkatan pertama dalam JF Analis dapat dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain (alih jenis) atau pengangkatan baru bagi pelamar umum (calon PNS/PPPK). Penyetaraan otomatis hanya terjadi jika ada perubahan nomenklatur. Soal ini menekankan pada 'pengangkatan pertama', yang umumnya melalui seleksi terbuka (CPNS) atau alih jabatan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam UU Pemilihan Umum, pengaturan mengenai kampanye pemilu dibatasi waktu dan dana. Pelanggaran terhadap batasan dana kampanye oleh peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa...

A Sanksi administratif dan pembatalan sebagai calon terpilih B Penghapusan kursi partai di daerah pemilihan C Pidana penjara tanpa denda D Pembubaran partai politik secara permanen E Pencabutan hak suara seumur hidup

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pelanggaran terhadap laporan dana kampanye, termasuk melebihi batas sumbangan atau penggunaan dana di luar ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pengurangan hak politik, atau bahkan pembatalan sebagai calon terpilih jika terbukti mempengaruhi hasil pemilu berdasarkan putusan Bawaslu dan MK.

Materi Terkait: UU Pemilihan Umum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerah itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas...

A Federalisme dan konfederalisme B Sentralisasi dan desentralisasi C Otonomi dan tugas pembantuan D Konsentrasi dan koordinasi E Desentralisasi dan dekonsentrasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerah itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Materi Terkait: UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah...

A Ketua DPR B Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama C Ketua Mahkamah Agung D Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan E Ketua MPR

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama."

Materi Terkait: UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh...

A Komisi Pemilihan Umum B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah C Mahkamah Konstitusi D Mahkamah Agung E Badan Pengawas Pemilu

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU MK, sengketa hasil Pilkada (penetapan suara) diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa proses sebelum penetapan ditangani oleh Bawaslu dan PTUN.

Materi Terkait: UU Pemilihan Kepala Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Salah satu perubahan signifikan dalam PP tersebut adalah mengenai...

A Pengurangan hak pensiun bagi PNS B Pemberlakuan kembali status pegawai negeri sipil pusat dan daerah terpisah C Penekanan pada sistem merit dan penyederhanaan birokrasi D Penghapusan ujian dinas E Pemusatan semua rekrutmen di tingkat provinsi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PP 11/2017 jo. PP 17/2020 mengatur tentang sistem manajemen PNS yang lebih menekankan pada sistem merit, termasuk pengaturan mengenai pengembangan karier, mutasi, dan promosi yang transparan. Perubahan terakhir (2020) memperkuat ketentuan tentang penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian nomenklatur jabatan, termasuk pembukaan ruang bagi PPPK untuk menduduki jabatan fungsional tertentu.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Menurut Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020, prioritas pembentukan undang-undang dalam jangka waktu tertentu yang disusun oleh DPR dan Pemerintah disebut...

A Naskah Akademik (NA) B Program Legislasi Nasional (Prolegnas) C Program Legislasi Daerah (Prolegda) D Rancangan Undang-Undang (RUU) E Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis antara DPR dan Pemerintah untuk jangka waktu tertentu (biasanya 5 tahun dan tahunan).

Materi Terkait: Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan Naskah Akademik adalah wajib untuk setiap Rancangan Undang-Undang. Pengecualian terhadap kewajiban ini diberikan untuk...

A RUU yang berkaitan dengan pertahanan negara B RUU yang berasal dari inisiatif Presiden C RUU yang diajukan oleh DPD D RUU yang diajukan oleh 50 anggota DPR E RUU tentang APBN dan RUU Penetapan Perppu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 44 UU No. 12/2011 menyatakan bahwa Naskah Akademik wajib disusun untuk setiap RUU, kecuali untuk RUU APBN, RUU Penetapan Perppu menjadi UU, RUU Pencabutan UU, dan RUU tentang pengesahan perjanjian internasional tertentu (yang sudah memiliki naskah diplomatik).

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, asas yang mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai adalah asas...

A Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan B Asas kejelasan rumusan C Asas keterbukaan D Asas kejelasan tujuan E Asas kemanfaatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Asas kejelasan tujuan adalah asas yang mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai. Karakteristik 'tidak multitafsir' sebenarnya merujuk pada Asas Kejelasan Rumusan, sehingga redaksi soal diperbaiki agar selaras dengan jawaban.

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam struktur kelembagaan DPR berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2023, unit eselon yang secara spesifik bertugas mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang di Sekretariat Jenderal DPR adalah...

A Biro Keuangan B Biro Hubungan Masyarakat C Biro Umum D Inspektorat E Deputi Bidang Legislasi dan Pengawasan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Perpres No. 16/2023, fungsi dukungan legislasi dan pengawasan terhadap undang-undang secara substantif dilaksanakan oleh Biro-biro yang berada di bawah Deputi Bidang Legislasi dan Pengawasan. Jabatan Analis Pemantauan Perundang-Undangan berada di unit ini.

Materi Terkait: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik. Putusan pembubaran partai politik didasarkan pada bukti bahwa partai tersebut...

A Memiliki pengurus ganda di instansi pemerintah B Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 C Gagal memenuhi ambang batas parlemen D Tidak melaporkan dana kampanye secara tepat waktu E Melakukan praktik korupsi oleh pengurus inti

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK memberikan kewenangan MK untuk membubarkan partai politik. Alasan pembubaran adalah jika partai politik tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta ideologinya tidak sesuai. Mekanisme lebih lanjut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 (tentang Parpol) jo. UU No. 2 Tahun 2011.

Materi Terkait: UU Mahkamah Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam UU Pemilihan Umum, sistem konversi suara menjadi kursi untuk DPR menggunakan metode Sainte Laguë. Metode ini memiliki karakteristik...

A Pembagi dengan bilangan ganjil untuk menentukan kursi B Menggunakan sistem distrik murni C Menggunakan ambang batas minimal suara untuk satu kursi D Menggunakan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4, dst E Hanya memperhitungkan partai yang lolos parliamentary threshold

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Metode Sainte Laguë murni membagi suara dengan bilangan ganjil (1,3,5,7, dst). Metode ini cenderung menguntungkan partai besar dan menengah serta lebih proporsional dibandingkan metode kuota Hare atau lainnya dalam konteks multi partai.

Materi Terkait: UU Pemilihan Umum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah disebut sebagai...

A Urusan desentralisasi asimetris B Urusan absolut C Urusan dekonsentrasi D Urusan konkuren E Urusan otonomi khusus

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota. Pembagian ini didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Materi Terkait: UU Pemerintahan Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam rangka peningkatan profesionalitas, seorang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif wajib mengikuti pengembangan kompetensi. Menurut PermenPANRB No. 1 Tahun 2023, pengembangan kompetensi ini diukur melalui...

A Pendidikan dan pelatihan fungsional serta publikasi ilmiah yang dinilai dengan angka kredit B Hanya berdasarkan lama masa kerja C Rekam jejak di media sosial D Hasil ujian tertulis setiap tahun E Penilaian oleh DPR secara berkala

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 (JF) menekankan bahwa pengembangan kompetensi bagi JF dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, seminar, workshop, serta publikasi ilmiah yang terkait dengan tugas pokok fungsi, dan hasilnya dinilai dalam Angka Kredit.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam UU MD3 adalah hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak...

A Meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah B Mengubah susunan kabinet C Mengajukan rancangan undang-undang D Mengajukan calon presiden E Mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU MD3, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan 'Pasal' dalam suatu undang-undang harus mencerminkan...

A Pemisahan antara penjelasan dan batang tubuh B Jumlah kalimat yang minimal 10 baris C Penggunaan huruf kapital di setiap kata D Satu kesatuan arti atau satu norma E Penomoran yang berurutan tanpa batasan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pasal dalam undang-undang mencerminkan satu kesatuan arti atau gagasan. Satu pasal idealnya hanya memuat satu pengertian atau satu norma, untuk menghindari penafsiran ganda.

Materi Terkait: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan...

A Dewan Perwakilan Daerah B Majelis Permusyawaratan Rakyat C Mahkamah Agung D Dewan Perwakilan Rakyat E Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

Materi Terkait: UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pilkada langsung di Indonesia memiliki prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi masyarakat. Dalam UU Pilkada, syarat dukungan untuk calon perseorangan (independen) diatur berdasarkan...

A Luas wilayah daerah B Rekomendasi partai politik pengusung C Keputusan Komisi Pemilihan Umum D Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih E Jumlah kursi DPRD di daerah tersebut

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa syarat dukungan untuk calon perseorangan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan, bukan berdasarkan jumlah kursi DPRD. Persentase minimal dukungan bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk.

Materi Terkait: UU Pemilihan Kepala Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pembinaan ASN secara nasional dilaksanakan oleh...

A Badan Kepegawaian Negara B Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C Komisi Aparatur Sipil Negara D Lembaga Administrasi Negara E Kementerian Dalam Negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 5 UU ASN No. 20/2023 menyatakan bahwa pembinaan ASN secara nasional dilaksanakan oleh Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara (Menteri PANRB). KASN pada opsi C adalah lembaga nonstruktural yang mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan perilaku ASN.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses ini merupakan tahapan dalam...

A Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya B Pengujian undang-undang C Pemilihan umum presiden D Sengketa hasil pemilu E Pemakzulan (impeachment) oleh MPR

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden (Impeachment) diawali dengan pendapat DPR, kemudian MK memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Jika MK memutuskan terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan kepada MPR.

Materi Terkait: UU Mahkamah Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh...

A Mahkamah Agung B Presiden C Sekretaris Jenderal DPR D Pimpinan DPR E Menteri Hukum dan HAM

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 25 Peraturan DPR RI No. 2/2020 menyatakan bahwa RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden selanjutnya disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari. Jika tidak ditandatangani dalam waktu tersebut, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Materi Terkait: Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, seorang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang akan dipertimbangkan naik jenjang jabatan dari Ahli Pertama ke Ahli Muda harus memenuhi syarat angka kredit minimal dan telah mengikuti...

A Masa kerja minimal 20 tahun B Diklat Prajabatan C Penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat D Ujian dinas tingkat I E Pendidikan dan pelatihan fungsional jenjang yang sesuai

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PermenPANRB No. 1/2023 tentang JF mensyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan, selain pemenuhan angka kredit, PNS harus mengikuti uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional yang relevan dengan jenjang yang dituju. Untuk JF Analis, Diklat Fungsional Analis Perundang-Undangan merupakan persyaratan utama.

Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh