Soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2026

Persiapkan diri Anda dengan 160 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

160 Soal Tersedia
Soal #1
Dalam perencanaan strategis pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pendekatan komprehensif yang dikenal dengan Strategi Trisula. Tiga pilar utama dalam Strategi Trisula tersebut adalah...
A. Pendidikan masyarakat, pencegahan perbaikan sistem, dan penindakan yang tegas.
B. Pengawasan intelijen, diplomasi internasional, dan pembentukan pengadilan ad hoc.
C. Sosialisasi media massa, pengadaan sarana kantor, dan penyusunan anggaran belanja.
D. Penegakan etika birokrasi, penataan batas wilayah, dan audit keuangan perusahaan swasta.
E. Pelatihan fisik aparatur, digitalisasi arsip persuratan, dan peninjauan kembali regulasi perdata.
Jawaban: A

Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi KPK mengintegrasikan tiga pendekatan: (1) Pendidikan Masyarakat (melalui edukasi dan kampanye integritas agar tidak ingin melakukan korupsi), (2) Pencegahan (melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan regulasi agar tidak bisa melakukan korupsi), dan (3) Penindakan (melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan agar menimbulkan efek jera dan takut melakukan korupsi).
Soal #2
Dalam tahap perencanaan program pencegahan, analisis terhadap faktor penyebab terjadinya korupsi menjadi landasan penentuan intervensi kebijakan. Salah satu teori yang menjelaskan faktor pemicu korupsi adalah GONE Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne. Empat faktor utama dalam teori tersebut adalah...
A. Governance, Organization, Network, dan Ethics.
B. Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (pengungkapan).
C. Guidance, Order, Norm, dan Enforcement.
D. Goal, Operation, Negotiation, dan Evaluation.
E. Growth, Oversight, Neutrality, dan Efficiency.
Jawaban: B

GONE Theory dari Jack Bologne menyatakan bahwa faktor penyebab korupsi terdiri atas: Greed (keserakahan individu), Opportunity (kesempatan yang terbuka karena kelemahan sistem pengawasan), Need (kebutuhan hidup atau gaya hidup konsumtif), dan Exposure (konsekuensi sanksi hukum atau pengungkapan perbuatan yang belum memberikan efek jera).
Soal #3
Robert Klitgaard merumuskan formula teoritis mengenai faktor pendorong timbulnya korupsi dalam tata kelola sektor publik, yaitu C sama dengan M ditambah D dikurangi A. Dalam formula tersebut, variabel A merepresentasikan...
A. Authority (kewenangan absolut pejabat publik).
B. Allocation (alokasi anggaran belanja operasional).
C. Accountability (akuntabilitas dan transparansi sistem pertanggungjawaban).
D. Administration (kemudahan prosedur birokrasi perkantoran).
E. Audit (pemeriksaan kepatuhan internal berkala).
Jawaban: C

Formula korupsi Robert Klitgaard adalah C = M + D - A, di mana C adalah Corruption (Korupsi), M adalah Monopoly of power (Monopoli kekuasaan), D adalah Discretion of official (Diskresi atau keleluasaan wewenang pejabat), dan A adalah Accountability (Akuntabilitas). Korupsi terjadi ketika ada monopoli kekuasaan ditambah diskresi kewenangan yang tinggi tanpa diimbangi akuntabilitas yang memadai.
Soal #4
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), perencanaan aksi pencegahan korupsi nasional difokuskan pada tiga sektor strategis, yaitu...
A. Pertahanan maritim, kebudayaan nasional, dan ketenagakerjaan daerah.
B. Pendidikan tinggi, standardisasi industri, dan pariwisata kepulauan.
C. Pengelolaan energi terbarukan, infrastruktur transportasi darat, dan pos telekomunikasi.
D. Perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
E. Kerja sama luar negeri, perdagangan komoditas pertanian, dan kepemudaan olahraga.
Jawaban: D

Pasal 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2018 menetapkan bahwa Stranas PK memiliki 3 (tiga) fokus utama: (1) Perizinan dan Tata Niaga, (2) Keuangan Negara (termasuk penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta integrasi bansos), dan (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi (termasuk sistem merit dan penguatan APIP).
Soal #5
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, instansi memerlukan data pemetaan risiko yang akurat. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara berkala kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuan utama pelaksanaan SPI adalah...
A. Menetapkan besaran tunjangan kinerja pegawai di instansi pemerintah daerah.
B. Menilai tingkat kepopuleran pimpinan lembaga di media penyiaran publik.
C. Menghitung jumlah penerimaan pajak retribusi daerah pada akhir tahun anggaran.
D. Menentukan peringkat akreditasi perpustakaan dinas kearsipan daerah.
E. Memetakan risiko korupsi, mengukur efektivitas pencegahan, dan menilai transparansi tata kelola pelayanan publik guna menyusun rekomendasi rencana aksi perbaikan sistem.
Jawaban: E

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen diagnostik yang dikembangkan KPK untuk memetakan risiko korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI mengukur integritas dari tiga perspektif: pegawai internal, pengguna layanan eksternal, dan narasumber ahli. Hasil SPI digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi rencana aksi perbaikan sistem integritas organisasi.

Akses 160 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Materi soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Ya, setiap soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tersedia?

Saat ini tersedia 160 soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penting?

Latihan soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 160
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.