Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
4 Indikator
Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Dalam perencanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK, dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, and kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun disebut sebagai ...
Kunci Jawaban: E
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 2
Pemantauan program pemberantasan korupsi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan program. Manakah di bawah ini yang merupakan indikator utama dalam pemantauan program tersebut?
Kunci Jawaban: B
Indikator utama dalam pemantauan program adalah indikator kinerja yang mengukur output dan outcome secara spesifik, terukur, dan relevan. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen kinerja dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 3
Dalam pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi, KPK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Landasan hukum utama pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPK adalah ...
Kunci Jawaban: C
Pengelolaan data dan informasi di KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (perubahan kedua atas UU 30/2002), khususnya Pasal 6 huruf f yang mengatur tugas KPK dalam melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 4
Advokasi kebijakan bidang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK kepada kementerian/lembaga bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: D
Advokasi kebijakan dilakukan untuk mendorong perbaikan sistem yang rentan korupsi dengan memberikan rekomendasi perbaikan dan pendampingan implementasi, sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi KPK dalam UU 19/2019.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 5
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, pendekatan yang mengintegrasikan aspek pencegahan dan penindakan secara simultan dikenal dengan istilah ...
Kunci Jawaban: A
Pendekatan integral atau simultan adalah pendekatan yang menyatukan pencegahan dan penindakan dalam satu siklus pemberantasan korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
Diseminasi program pemberantasan korupsi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik sasaran. Metode diseminasi yang paling tepat untuk menjangkau masyarakat luas dengan pesan sederhana adalah ...
Kunci Jawaban: A
Media massa (televisi, radio, media sosial) memiliki jangkauan luas dan mampu menyampaikan pesan sederhana secara cepat ke masyarakat umum, sesuai dengan strategi komunikasi publik KPK.
Materi Terkait: Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 7
Program pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi yang diselenggarakan KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: E
Pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini guna membentuk generasi yang berkarakter dan tahan terhadap korupsi, sesuai dengan amanat UU 19/2019 dan Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Soal 8
Fasilitasi penegakan kode etik dan kode perilaku KPK dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas dalam hal etik adalah ...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU 19/2019, Dewan Pengawas KPK bertugas mengawasi pelaksanaan tugas KPK, termasuk menegakkan kode etik dan kode perilaku bagi pimpinan dan pegawai KPK, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
Materi Terkait: Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Soal 9
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program adalah analisis ...
Kunci Jawaban: A
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 10
Evaluasi program pemberantasan korupsi yang dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang dari suatu program disebut evaluasi ...
Kunci Jawaban: E
Evaluasi dampak (impact evaluation) mengukur efek jangka panjang program terhadap perubahan perilaku, integritas, dan penurunan tingkat korupsi, berbeda dengan evaluasi proses atau output.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 11
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi yang baik harus memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses. Prinsip ini sejalan dengan konsep ...
Kunci Jawaban: D
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Perpres 95/2018 mengamanatkan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat diakses untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 12
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK seringkali menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem. Dalam tindak lanjut rekomendasi tersebut, KPK dapat menggunakan instrumen ...
Kunci Jawaban: B
KPK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan rekomendasi diimplementasikan, serta memberikan peringatan atau supervisi lanjutan jika diperlukan, sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi dalam UU 19/2019.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 13
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, prinsip yang menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada bukti empiris dan data yang valid disebut ...
Kunci Jawaban: A
Prinsip evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) menghendaki kebijakan disusun berdasarkan data, riset, dan evaluasi yang akurat, bukan sekadar opini atau asumsi.
Diseminasi program antikorupsi melalui kegiatan jambore atau lomba cerdas cermat di lingkungan sekolah merupakan metode yang bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: A
Metode edukatif dan partisipatif seperti lomba atau jambore melibatkan peserta secara aktif, sehingga pesan antikorupsi lebih mudah dipahami dan diinternalisasi, terutama untuk kalangan pelajar.
Materi Terkait: Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 15
Sertifikasi antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan instansi terkait. Tujuan utama sertifikasi ini adalah ...
Kunci Jawaban: E
Sertifikasi antikorupsi bertujuan untuk memastikan ASN memiliki kompetensi dan komitmen dalam pencegahan korupsi, serta menjadi standar kualifikasi di bidang integritas, sesuai dengan kebijakan pengembangan SDM aparatur.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Soal 16
Kode etik dan kode perilaku KPK mengatur larangan bagi pegawai KPK untuk menerima gratifikasi. Dasar hukum utama mengenai gratifikasi yang juga menjadi acuan dalam kode etik adalah ...
Kunci Jawaban: C
Pengaturan gratifikasi diatur dalam UU 20/2001 perubahan atas UU 31/1999, serta diperkuat dalam UU 19/2019 dan Peraturan KPK tentang Kode Etik yang melarang pegawai KPK menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Materi Terkait: Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Soal 17
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, analisis kebutuhan (needs assessment) digunakan untuk ...
Kunci Jawaban: E
Analisis kebutuhan (needs assessment) dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sehingga program dapat dirancang untuk menjawab permasalahan spesifik yang ada.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 18
Evaluasi program yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai output program disebut evaluasi ...
Kunci Jawaban: E
Evaluasi efisiensi mengukur hubungan antara input (anggaran, SDM) dengan output yang dihasilkan, menilai apakah sumber daya digunakan secara optimal sesuai prinsip value for money.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 19
Data dan informasi yang dikelola KPK terkait laporan masyarakat tentang dugaan korupsi wajib dirahasiakan identitas pelapor. Hal ini sesuai dengan prinsip ...
Kunci Jawaban: E
Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) merupakan prinsip penting dalam pemberantasan korupsi, diatur dalam UU 19/2019 dan Peraturan KPK tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor, untuk menjamin keamanan dan mendorong partisipasi masyarakat.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 20
Kampanye antikorupsi yang melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media sosial bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: C
Pemanfaatan tokoh publik dan media sosial bertujuan menjangkau khalayak lebih luas, membangun opini publik, dan menciptakan gerakan sosial antikorupsi yang masif, sejalan dengan strategi komunikasi perubahan perilaku.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Soal 21
PRO
Dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) yang disusun bersama oleh KPK dan kementerian/lembaga terkait memiliki landasan hukum berupa ...
Kunci Jawaban: C
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai dokumen operasional. Stranas PK merupakan kerangka pencegahan korupsi yang melibatkan KPK, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap pemerintah daerah menggunakan instrumen MCP (Monitoring Center for Prevention). Data dalam MCP bersumber dari ...
Kunci Jawaban: B
MCP (Monitoring Center for Prevention) menggunakan data yang diunggah oleh pemerintah daerah ke aplikasi yang disediakan KPK, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian divalidasi dan dianalisis untuk menilai kinerja pencegahan korupsi daerah.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi di KPK wajib memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi. Regulasi terbaru yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah ...
Kunci Jawaban: B
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan data pribadi, termasuk dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi, sehingga KPK dalam mengelola data harus mematuhi ketentuan tersebut.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK dalam rangka perbaikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan pendekatan ...
Kunci Jawaban: B
Pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) adalah pendekatan yang mengkategorikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan persyaratan dan pengawasan. Hal ini diadvokasikan KPK sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, KPK menerapkan prinsip nomenklatur kebijakan yang jelas. Yang dimaksud dengan nomenklatur kebijakan adalah ...
Kunci Jawaban: C
Nomenklatur kebijakan adalah penamaan atau pengelompokan kebijakan yang sistematis sehingga setiap kebijakan memiliki identitas, ruang lingkup, dan hierarki yang jelas, mencegah tumpang tindih dan memudahkan implementasi serta evaluasi.
Diseminasi program pemberantasan korupsi melalui saluran internal KPK kepada seluruh pegawai dilakukan melalui kegiatan ...
Kunci Jawaban: B
Internalisasi nilai antikorupsi kepada pegawai KPK dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan kode etik, sesuai dengan Peraturan KPK tentang Kode Etik dan Sistem Manajemen Antikorupsi di lingkungan KPK.
Materi Terkait: Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Program pendidikan antikorupsi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diintegrasikan melalui mata pelajaran ...
Kunci Jawaban: D
Pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai dengan Kurikulum Merdeka dan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta didukung oleh modul pembelajaran yang disusun bersama KPK.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Fasilitasi penegakan kode etik KPK oleh Dewan Pengawas dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik. Dalam proses tersebut, terlapor berhak untuk ...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik, terlapor berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, memberikan keterangan, dan mengajukan bukti untuk membela diri, sebagai wujud asas praduga tak bersalah.
Materi Terkait: Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perencanaan program pemberantasan korupsi yang sinergis antara KPK, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memerlukan dokumen yang mengintegrasikan seluruh rencana aksi. Dokumen tersebut dikenal sebagai ...
Kunci Jawaban: B
Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN PK) merupakan dokumen yang mengintegrasikan rencana aksi pencegahan korupsi dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan Stranas PK. RAN PK memuat target, indikator, dan penanggung jawab kegiatan.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemantauan program pemberantasan korupsi menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based monitoring) bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: A
Pendekatan berbasis risiko dalam pemantauan memungkinkan alokasi sumber daya lebih efisien dengan memfokuskan pada area atau program yang memiliki potensi risiko korupsi tinggi, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi di KPK harus memenuhi standar interoperabilitas. Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah ...
Kunci Jawaban: A
Interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif, sehingga data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan. Hal ini diatur dalam Perpres 95/2018 tentang SPBE dan standar teknis terkait.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Advokasi kebijakan dalam pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam seringkali menyoroti pentingnya transparansi tata kelola. Instrumen yang direkomendasikan KPK untuk meningkatkan transparansi di sektor tersebut adalah ...
Kunci Jawaban: C
EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang mendorong transparansi penerimaan dan pembayaran di sektor tambang, migas. Indonesia telah menerapkan EITI melalui Perpres 26/2010 dan aturan turunannya.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, analisis yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan dampak dari kebijakan sebelum kebijakan tersebut diterapkan (ex-ante) disebut ...
Kunci Jawaban: D
Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Analysis/RIA) adalah metode untuk menganalisis dan memprediksi dampak positif maupun negatif dari sebuah usulan kebijakan atau regulasi sebelum diterapkan (ex-ante), guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat.
Diseminasi program pemberantasan korupsi kepada kelompok difabel harus memperhatikan aksesibilitas. Bentuk diseminasi yang paling inklusif adalah ...
Kunci Jawaban: D
Diseminasi yang inklusif bagi difabel harus menyediakan materi dalam berbagai format yang dapat diakses, seperti braille untuk tunanetra, bahasa isyarat untuk tunarungu, dan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan prinsip aksesibilitas.
Materi Terkait: Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelatihan antikorupsi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang difasilitasi KPK bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: D
Pelatihan bagi aparat penegak hukum bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis, dan membangun integritas dalam menangani perkara korupsi, sehingga tercipta koordinasi yang efektif sesuai dengan fungsi koordinasi KPK dalam UU 19/2019.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam fasilitasi penegakan kode etik KPK, apabila seorang pegawai KPK terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Pengawas adalah ...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU 19/2019 dan Peraturan Dewan Pengawas, sanksi etik meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penundaan hak, penurunan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pidana merupakan kewenangan peradilan umum, bukan Dewan Pengawas.
Materi Terkait: Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perencanaan program pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) terutama tujuan ke-16, yaitu ...
Kunci Jawaban: C
Tujuan ke-16 SDGs adalah “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh” yang mencakup target pengurangan korupsi dan suap, serta pengembangan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Evaluasi program pemberantasan korupsi menggunakan metode evaluasi partisipatif. Metode ini melibatkan ...
Kunci Jawaban: D
Evaluasi partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk masyarakat yang menjadi sasaran program dalam proses evaluasi, sehingga hasil evaluasi lebih relevan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK menggunakan sistem berbasis cloud. Keuntungan utama sistem berbasis cloud dalam pengelolaan data adalah ...
Kunci Jawaban: D
Sistem berbasis cloud memungkinkan akses data secara real-time dari berbagai lokasi, meningkatkan efisiensi, serta memudahkan sinkronisasi data antar unit kerja dan instansi terkait, asalkan keamanan data tetap terjaga.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah difokuskan pada penerapan sistem ...
Kunci Jawaban: B
KPK mendorong penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) untuk meningkatkan transparansi, persaingan sehat, dan mencegah praktik korupsi dalam pengadaan. E-procurement diatur dalam Perpres 16/2018 dan perubahannya.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, penggunaan bukti empiris melalui survei persepsi korupsi, analisis risiko, dan studi banding merupakan bagian dari pendekatan ...
Kunci Jawaban: C
Pendekatan evidence-based policy menggunakan bukti empiris (data, riset, survei) sebagai dasar penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran dan efektif. KPK sering menggunakan data seperti indeks persepsi korupsi, survei penilaian integritas, dan kajian risiko.
Diseminasi program pemberantasan korupsi melalui media digital harus memperhatikan etika komunikasi publik, salah satunya adalah ...
Kunci Jawaban: A
Dalam diseminasi digital, penting untuk memastikan akurasi informasi dan menghindari penyebaran hoaks atau fitnah, terutama karena program pemberantasan korupsi bersifat sensitif dan dapat mempengaruhi reputasi individu atau institusi. Hal ini sesuai dengan kode etik jurnalistik dan UU ITE.
Materi Terkait: Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dilakukan KPK melalui program ...
Kunci Jawaban: E
KPK melakukan pembinaan peran serta masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan komunitas, seperti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan sosial.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Fasilitasi penegakan kode etik KPK melibatkan unit pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan yang disediakan harus memastikan kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini bertujuan untuk ...
Kunci Jawaban: C
Perlindungan identitas pelapor bertujuan melindungi pelapor dari potensi ancaman atau tindakan balasan, sehingga masyarakat merasa aman untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik. Hal ini merupakan bagian dari sistem whistleblowing yang efektif.
Materi Terkait: Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perencanaan program pemberantasan korupsi di tingkat daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun berdasarkan ...
Kunci Jawaban: A
Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (RAD PK) disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN PK) yang merupakan turunan dari Stranas PK, serta mempertimbangkan karakteristik dan potensi korupsi di daerah masing-masing.
Materi Terkait: Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemantauan program pemberantasan korupsi menggunakan aplikasi yang memungkinkan pelaporan real-time dari lapangan. Aplikasi tersebut biasanya dilengkapi fitur ...
Kunci Jawaban: D
Aplikasi pemantauan modern dilengkapi dengan fitur geotagging untuk memastikan kehadiran petugas di lokasi dan verifikasi lokasi kegiatan, sehingga meningkatkan akurasi data dan mencegah manipulasi laporan.
Materi Terkait: Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengelolaan data dan informasi pemberantasan korupsi yang baik harus memenuhi prinsip keandalan (reliability). Artinya data harus ...
Kunci Jawaban: D
Prinsip reliabilitas data berarti data dapat diandalkan, konsisten, dan memberikan hasil yang sama jika diukur ulang dengan metode yang sama. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi yang akurat.
Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Advokasi kebijakan yang dilakukan KPK seringkali menghadapi resistensi dari instansi yang direkomendasikan. Strategi yang paling efektif dalam mengatasi resistensi adalah ...
Kunci Jawaban: B
Pendekatan persuasif dan kolaboratif dengan melibatkan instansi dalam proses advokasi, memberikan pendampingan teknis, serta menunjukkan bukti manfaat perbaikan sistem lebih efektif dalam mengatasi resistensi dibandingkan pendekatan konfrontatif.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, prinsip yang menekankan bahwa kebijakan harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pihak yang menjadi sasaran disebut ...
Kunci Jawaban: E
Prinsip operasionalitas kebijakan menghendaki kebijakan dirumuskan dengan bahasa yang jelas, prosedur yang sederhana, dan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh pengguna kebijakan.
Diseminasi program pemberantasan korupsi melalui metode storytelling (cerita) efektif karena ...
Kunci Jawaban: A
Metode storytelling memanfaatkan narasi yang membangkitkan emosi dan empati, sehingga pesan antikorupsi lebih mudah diingat dan menggerakkan perubahan sikap dibandingkan dengan penyampaian data statistik yang kering.
Materi Terkait: Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.