Soal SKB Penata Acara 2026

Kunci Jawaban: C. Pembahasan: Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, MPR berwenang: (1) Mengubah dan menetapkan UUD; (2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; (3) Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya; (4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya; (5) Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden jika terjadi kekosongan; serta (6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya mangkat secara bersamaan.

Kunci Jawaban: D. Pembahasan: Berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 91 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Tugas pokok Bamus antara lain: (1) Menetapkan acara DPR untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang; (2) Menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah/pembahasan RUU; (3) Menyerahkan rancangan undang-undang kepada Komisi, Baleg, atau Pansus; serta (4) Mengatur jadwal pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPR. Penata Acara bekerja sangat erat dengan ketetapan jadwal rapat yang diputuskan oleh Bamus.

Kunci Jawaban: B. Pembahasan: Berdasarkan Pasal 80 huruf g dan Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (serta perubahannya), Hak Imunitas adalah hak anggota dewan di mana anggota DPR/DPD/DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat dewan ataupun di luar rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik serta berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan.

Kunci Jawaban: C. Pembahasan: Berdasarkan Pasal 279 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3: Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota rapat yang menandatangani daftar hadir dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah fraksi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan khusus (seperti sidang pemberhentian Presiden/Wapres atau pengubahan UUD yang mensyaratkan kuorum 2/3 atau 3/4).

Kunci Jawaban: D. Pembahasan: Sesuai Pasal 144 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bertugas: (1) Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan fasilitas operasional; (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR; (3) Membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPR; serta (4) Menentukan kebijakan terkait fasilitas keprotokolan, tata tempat, dan acara di lingkungan DPR.