Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Acara. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Acara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
5 Indikator
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dalam pelayanan kedewanan
Kompetensi Khusus
10 Indikator
Manajemen Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Parlemen
Penerapan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sesuai regulasi Keprotokolan
Prosedur Keprotokolan dalam Sidang Paripurna, Rapat Paripurna, dan Pertemuan Alat Kelengkapan Dewan
Teknik Penyusunan Rundown, Script, dan Skenario Acara yang sistematis
Keprotokolan Internasional dan Etiket Diplomatik dalam menyambut tamu negara/delegasi asing
Koordinasi Lintas Unit dalam penyediaan logistik, keamanan, dan dokumentasi acara
Manajemen Komunikasi Protokol: Teknik Briefing, Koordinasi VVIP/VIP, dan Handling Complaints
Teknik Master of Ceremony (MC) dan Moderator untuk acara formal maupun semi-formal
Manajemen Krisis Acara: Identifikasi risiko dan pengambilan keputusan cepat terhadap gangguan acara
Standar Etiket, Tata Rias, dan Tata Busana (Dress Code) dalam lingkup keprotokolan pejabat negara
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Acara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Acara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Acara berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 294 Soal SKB Penata Acara Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, siapakah yang berwenang memandu pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI secara bersama-sama sebelum memangku jabatannya?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal 2
Menurut UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, aturan mengenai urutan pejabat negara dalam pemberian penghormatan, penyediaan tempat, dan fasilitas sesuai kedudukannya disebut dengan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 9 Tahun 2010, Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 3
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, apabila pada waktu yang ditentukan kuorum tidak tercapai, berdasarkan Tata Tertib DPR RI rapat akan ditunda paling banyak...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI, jika kuorum tidak tercapai pada permulaan rapat, pimpinan rapat menunda rapat paling banyak dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam sebelum diambil keputusan lain.
Materi Terkait: Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI
Soal 4
Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki fungsi memberikan dukungan keahlian dan administrasi kepada anggota dewan. Salah satu unsur pelaksana di lingkungan Setjen DPR yang bertugas menangani kegiatan keprotokolan pimpinan dan anggota adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai Struktur Organisasi, Biro Protokol (atau Biro Protokol dan Humas) secara khusus menangani dan menyelenggarakan kegiatan keprotokolan pimpinan DPR, anggota, serta penyambutan tamu negara di lingkungan dewan.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal 5
Seorang Penata Acara di lingkungan kedewanan memberikan pelayanan kepada tamu VIP secara cekatan, solutif, dan dapat diandalkan tanpa membedakan latar belakang. Hal ini merupakan wujud penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu...
Kunci Jawaban: C
Memberikan pelayanan yang cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (tamu/masyarakat) merupakan panduan perilaku dari nilai Berorientasi Pelayanan dalam Core Values ASN BerAKHLAK.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dalam pelayanan kedewanan
Soal 6
Dalam menyelenggarakan acara resmi di parlemen, dokumen teknis yang memuat urutan waktu secara menit per menit, deskripsi kegiatan, hingga penanggung jawab di tiap sesinya disebut...
Kunci Jawaban: E
Rundown (susunan acara) adalah dokumen atau naskah detail yang mencakup rincian waktu (durasi dan jam), deskripsi kegiatan, lokasi, hingga PIC (penanggung jawab) dari awal hingga akhir untuk memastikan acara berjalan tertib.
Materi Terkait: Manajemen Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Parlemen
Soal 7
Pada acara resmi kementerian/lembaga, aturan tentang posisi duduk tamu kehormatan utama atau pejabat tertinggi apabila jumlah deret kursi di barisan depan (panggung) berjumlah ganjil adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut prinsip keprotokolan tentang Tata Tempat, jika jumlah kursi ganjil, pejabat dengan kedudukan tertinggi (precedence utama) ditempatkan tepat di tengah.
Materi Terkait: Penerapan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sesuai regulasi Keprotokolan
Soal 8
Saat Kepala Negara/Presiden RI memasuki ruang Rapat Paripurna DPR RI secara resmi, standar keprotokolan yang wajib dilakukan oleh seluruh hadirin di dalam ruangan adalah...
Kunci Jawaban: C
Dalam tata penghormatan keprotokolan, ketika Kepala Negara memasuki atau meninggalkan ruang sidang/acara resmi, seluruh hadirin diwajibkan untuk berdiri secara serentak sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.
Materi Terkait: Prosedur Keprotokolan dalam Sidang Paripurna, Rapat Paripurna, dan Pertemuan Alat Kelengkapan Dewan
Soal 9
Script atau naskah MC untuk acara kenegaraan memiliki sifat yang berbeda dibandingkan acara hiburan. Karakteristik utama dari penyusunan naskah MC kenegaraan adalah...
Kunci Jawaban: D
Script atau naskah acara resmi kenegaraan harus bersifat baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan formal, tanpa lelucon, serta mematuhi urutan protokoler yang ketat demi menjaga kehormatan dan khidmatnya acara.
Materi Terkait: Teknik Penyusunan Rundown, Script, dan Skenario Acara yang sistematis
Soal 10
Dalam menerima kunjungan Ketua Parlemen negara asing di Gedung DPR RI, penyebutan gelar sapaan diplomatik resmi (salutation) dalam bahasa Inggris yang paling umum dan standar digunakan untuk tamu setingkat ini adalah...
Kunci Jawaban: E
Dalam keprotokolan internasional dan etiket diplomatik, sebutan 'His/Her Excellency' (Yang Mulia) adalah gelar kehormatan standar yang digunakan untuk kepala negara, kepala pemerintahan, duta besar, hingga pimpinan parlemen negara sahabat.
Materi Terkait: Keprotokolan Internasional dan Etiket Diplomatik dalam menyambut tamu negara/delegasi asing
Soal 11
Penata Acara di DPR RI harus melakukan koordinasi ketat dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam acara yang dihadiri Presiden. Fokus utama dari koordinasi lintas unit tersebut berada pada...
Kunci Jawaban: A
Koordinasi dengan Paspampres terfokus pada pengamanan fisik VVIP yang mencakup sterilisasi area (Ring 1), penentuan rute masuk dan keluar, rute darurat/evakuasi, dan prosedur pengamanan ketat di lokasi acara.
Materi Terkait: Koordinasi Lintas Unit dalam penyediaan logistik, keamanan, dan dokumentasi acara
Soal 12
Satu hari sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, tim protokol mengadakan rapat pengarahan teknis dengan seluruh elemen panitia (keamanan, medis, logistik, pengisi acara) untuk menyamakan persepsi. Rapat ini dikenal dalam manajemen komunikasi protokol sebagai...
Kunci Jawaban: B
Technical Meeting (TM) atau Briefing adalah rapat koordinasi pra-acara yang bertujuan memberikan pengarahan akhir, menyamakan persepsi, dan membagi rincian tugas secara detail kepada seluruh petugas sebelum gladi atau acara utama.
Materi Terkait: Manajemen Komunikasi Protokol: Teknik Briefing, Koordinasi VVIP/VIP, dan Handling Complaints
Soal 13
Dalam memandu acara resmi paripurna, seorang Master of Ceremony (MC) tanpa sengaja mengalami selip lidah (kesalahan penyebutan) gelar pejabat. Tindakan profesional yang harus langsung dilakukan oleh MC adalah...
Kunci Jawaban: E
Sikap profesional MC dalam acara kenegaraan apabila terjadi kesalahan penyebutan adalah segera meralatnya secara lugas, tenang, dan sopan, tanpa memberikan alasan, permohonan maaf yang bertele-tele, atau tertawa.
Materi Terkait: Teknik Master of Ceremony (MC) dan Moderator untuk acara formal maupun semi-formal
Soal 14
Di tengah acara rapat besar dengan delegasi asing, terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan seluruh sistem audio dan penerangan mati. Sesuai prinsip manajemen krisis, langkah kontinjensi pertama yang diinstruksikan adalah...
Kunci Jawaban: A
Dalam manajemen krisis penanganan gangguan utilitas acara (listrik padam), protokol harus memastikan backup kelistrikan (genset) segera menyala, sembari melakukan crowd control dengan menenangkan hadirin agar tetap tertib dan tidak panik.
Materi Terkait: Manajemen Krisis Acara: Identifikasi risiko dan pengambilan keputusan cepat terhadap gangguan acara
Soal 15
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang ditetapkan sebagai aturan dress code bagi pejabat pria dalam acara-acara kenegaraan resmi di Indonesia memiliki kelengkapan standar berupa...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan pedoman keprotokolan dan Perpres tentang Pakaian Dinas, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pria terdiri dari setelan jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang (biasanya putih), dasi, celana panjang dengan warna bahan serasi dengan jas, serta sepatu hitam.
Materi Terkait: Standar Etiket, Tata Rias, dan Tata Busana (Dress Code) dalam lingkup keprotokolan pejabat negara
Soal 16
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, salah satu Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan memiliki tugas khusus untuk menetapkan kebijakan mengenai urusan kerumahtanggaan DPR RI adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam UU MD3 disebutkan bahwa Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas menetapkan serta mengevaluasi kebijakan urusan kerumahtanggaan DPR RI.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal 17
Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, apabila terdapat dua orang pejabat negara yang memiliki kedudukan ketatanegaraan/jabatan yang setara dalam suatu acara, maka penentuan urutan tata tempatnya didasarkan pada...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan prinsip keprotokolan mengenai urutan tata tempat (precedence), jika terdapat kesetaraan kedudukan ketatanegaraan atau kepangkatan, prioritas diberikan kepada pejabat yang lebih dahulu dilantik atau memangku jabatan tersebut.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal 18
Setelah pengucapan sumpah/janji anggota baru selesai, siapa yang bertugas memimpin Rapat Paripurna DPR RI untuk pertama kalinya sebelum pimpinan DPR definitif terbentuk menurut Tata Tertib DPR?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3, sebelum Pimpinan DPR yang definitif terbentuk, sidang paripurna dipimpin oleh pimpinan sementara. Pimpinan sementara ini terdiri dari satu orang anggota tertua usianya dan satu anggota termuda usianya.
Materi Terkait: Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI
Soal 19
Sebagai unsur aparatur pemerintah yang mendukung lembaga perwakilan, Sekretaris Jenderal DPR RI diangkat dan diberhentikan oleh...
Kunci Jawaban: C
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesekretariatan lembaga negara, Sekretaris Jenderal DPR RI berstatus eselon Ia yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR RI.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal 20
Seorang Penata Acara selalu memastikan koordinasi persiapan kedatangan delegasi asing dilakukan secara transparan dan membangun komunikasi yang baik dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini mencerminkan implementasi Core Values ASN BerAKHLAK pada aspek...
Kunci Jawaban: A
Membangun kerja sama yang sinergis, terbuka terhadap kontribusi berbagai pihak (termasuk kementerian lain), serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama adalah penjabaran dari nilai Kolaboratif.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dalam pelayanan kedewanan
Soal 21
PRO
Dalam struktur kepanitiaan manajemen penyelenggaraan acara resmi di parlemen, pihak yang secara spesifik menyusun rancangan anggaran kegiatan, mencatat arus transaksi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana adalah fungsi dari...
Kunci Jawaban: A
Bendahara atau seksi keuangan dalam manajemen acara bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas (cash flow), mulai dari budgeting, distribusi dana operasional, hingga pelaporan pertanggungjawaban dana acara.
Materi Terkait: Manajemen Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Parlemen
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan etiket dan aturan keprotokolan Indonesia terkait pengaturan tempat duduk dalam kendaraan roda empat (setir kanan), posisi kursi bagi tamu VVIP / pejabat dengan urutan tertinggi yang disopiri oleh ajudan/sopir resmi berada di...
Kunci Jawaban: B
Di Indonesia yang menggunakan sistem lalu lintas setir kanan (sopir di kanan), posisi tata tempat tertinggi (VIP 1) di dalam mobil berada di kursi belakang sebelah kiri, sehingga tamu dapat turun dengan aman dari pintu kiri menghadap trotoar/karpet merah.
Materi Terkait: Penerapan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sesuai regulasi Keprotokolan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai prosedur tata tertib sidang di DPR, sebelum sebuah Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan pengambilan keputusan dapat dinyatakan sah untuk mengambil ketetapan, Sekretaris Jenderal atau Pimpinan Rapat wajib mengumumkan...
Kunci Jawaban: C
Menurut Tata Tertib DPR RI, rapat yang bertujuan untuk mengambil keputusan harus memenuhi kuorum kehadiran fisik/virtual. Karenanya, jumlah kehadiran yang memenuhi kuorum selalu dilaporkan dan diumumkan sebelum keputusan disahkan.
Materi Terkait: Prosedur Keprotokolan dalam Sidang Paripurna, Rapat Paripurna, dan Pertemuan Alat Kelengkapan Dewan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penulisan skenario teknis (script/rundown) acara keprotokolan, sering digunakan istilah 'Cue'. Apakah yang dimaksud dengan istilah tersebut dalam konteks manajemen acara?
Kunci Jawaban: D
Dalam penyusunan skenario acara (show management), 'Cue' adalah isyarat (baik visual maupun audio) yang digunakan sebagai pedoman instruksional untuk memulai suatu adegan, efek suara, atau segmen acara tertentu.
Materi Terkait: Teknik Penyusunan Rundown, Script, dan Skenario Acara yang sistematis
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam jamuan makan malam resmi kenegaraan dengan delegasi asing (State Banquet), terdapat aturan etiket meja makan (table manners). Apabila tamu perlu meninggalkan meja sementara (misal ke toilet) sebelum acara makan selesai, serbet (napkin) seharusnya diletakkan di...
Kunci Jawaban: C
Menurut etiket pergaulan internasional (Table Manners), jika harus meninggalkan meja (excuse me) sementara dan berencana kembali, serbet (napkin) harus diletakkan dengan agak terlipat di atas kursi tempat duduk, bukan di atas meja.
Materi Terkait: Keprotokolan Internasional dan Etiket Diplomatik dalam menyambut tamu negara/delegasi asing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tim Penata Acara DPR RI perlu memastikan kelancaran akses dan penertiban lokasi saat Sidang Tahunan berlangsung. Unit internal di lingkungan Setjen DPR yang memiliki tugas pokok membantu teknis keamanan dan penertiban di area gedung dewan adalah...
Kunci Jawaban: A
Pengamanan Dalam (Pamdal) di bawah Setjen DPR RI bertanggung jawab penuh atas pengamanan fisik, pengendalian akses, dan penertiban di area gedung serta kompleks parlemen secara internal.
Materi Terkait: Koordinasi Lintas Unit dalam penyediaan logistik, keamanan, dan dokumentasi acara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang petugas protokol menerima teguran dan komplain dengan nada tinggi dari rombongan pejabat terkait kesalahan penempatan kursi. Prinsip awal dalam teknik Handling Complaint yang paling tepat untuk meredam situasi adalah...
Kunci Jawaban: C
Dalam manajemen komunikasi handling complaint, langkah pertama (L.E.A.R.N - Listen, Empathize, Apologize, React, Now) adalah menjadi pendengar aktif (listen), menunjukkan empati, tidak bersikap defensif, dan meminta maaf agar tensi keluhan menurun.
Materi Terkait: Manajemen Komunikasi Protokol: Teknik Briefing, Koordinasi VVIP/VIP, dan Handling Complaints
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk mencegah kejenuhan audiens saat memandu acara yang berdurasi panjang, seorang Master of Ceremony (MC) perlu menerapkan teknik vokal dengan mengatur dinamika tinggi-rendahnya nada suara. Teknik pengaturan nada kalimat ini disebut dengan...
Kunci Jawaban: E
Intonasi merujuk pada variasi atau dinamika tinggi-rendahnya nada (pitch) pada suatu kalimat yang diucapkan agar suara MC terdengar lebih ekspresif, tidak datar/monoton, dan sesuai dengan makna pesan.
Materi Terkait: Teknik Master of Ceremony (MC) dan Moderator untuk acara formal maupun semi-formal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila saat berlangsungnya rapat tingkat tinggi di Gedung Nusantara terjadi guncangan gempa bumi, langkah mitigasi/kontinjensi (contingency) pertama yang wajib diinstruksikan oleh protokol/MC kepada hadirin adalah...
Kunci Jawaban: D
Protokol mitigasi krisis saat gempa bumi sesuai standar K3 keselamatan adalah melakukan perlindungan seketika (Drop, Cover, Hold on). Setelah guncangan mereda, barulah evakuasi melalui tangga darurat (bukan lift) diinstruksikan secara tertib.
Materi Terkait: Manajemen Krisis Acara: Identifikasi risiko dan pengambilan keputusan cepat terhadap gangguan acara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai dengan pedoman standar keprotokolan negara, istilah 'Pakaian Sipil Harian' (PSH) untuk tamu pria lazimnya dipahami sebagai penggunaan pakaian berupa...
Kunci Jawaban: B
Pakaian Sipil Harian (PSH) pada umumnya adalah pakaian kerja sehari-hari di kantor (bukan seragam khusus) berupa kemeja lengan pendek atau panjang yang rapi dimasukkan ke celana kain bersabuk, biasa digunakan untuk acara yang lebih santai atau keseharian tanpa jas dan dasi.
Materi Terkait: Standar Etiket, Tata Rias, dan Tata Busana (Dress Code) dalam lingkup keprotokolan pejabat negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
DPR RI memiliki tiga fungsi utama berdasarkan Undang-Undang MD3. Fungsi DPR dalam membahas rancangan undang-undang bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama adalah manifestasi dari fungsi...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 69 UU MD3, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang mencakup penyusunan, pembahasan, dan persetujuan RUU bersama Presiden.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam tata urutan acara resmi kenegaraan yang diatur oleh pedoman keprotokolan, apabila ada beberapa pejabat yang memberikan sambutan/pidato, prinsip dasar susunannya adalah...
Kunci Jawaban: D
Prinsip tata acara keprotokolan dalam penyampaian sambutan berjenjang adalah naik (ascending), yaitu dimulai dari pejabat yang kepangkatannya paling rendah (laporan panitia/sambutan selamat datang), hingga ditutup oleh pejabat tertinggi (sambutan utama dan peresmian).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI, sistem pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna pada tahap pertama (utama) senantiasa harus diupayakan melalui asas...
Kunci Jawaban: A
Tata Tertib DPR RI mengatur bahwa pengambilan keputusan dalam rapat-rapat DPR pada dasarnya harus senantiasa diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemungutan suara (voting) adalah jalan terakhir jika mufakat tidak tercapai.
Materi Terkait: Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk mendukung sistem kerja dewan secara transparan dan akuntabel, Sekretariat Jenderal DPR RI mengimplementasikan berbagai layanan digital. Berikut ini adalah bentuk layanan dukungan Setjen berbasis teknologi yang tepat, KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Tugas Setjen DPR adalah memberikan dukungan administratif dan keahlian, yang diwujudkan melalui E-Parlemen, TV Parlemen, dan Sistem Informasi. Memproduksi atau mencetak koran secara komersial ke masyarakat bukanlah tugas Setjen DPR RI.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika seorang ASN pada Biro Protokol DPR RI dengan sengaja membocorkan dokumen hasil rapat tertutup alat kelengkapan dewan yang berstatus rahasia negara ke pihak luar, ia telah secara berat melanggar Core Value ASN yaitu...
Kunci Jawaban: A
Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara dengan tidak membocorkan dokumen/informasi konfidensial kepada pihak tidak berkepentingan merupakan salah satu panduan perilaku (indikator) dari core value Loyal.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dalam pelayanan kedewanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen sebuah acara kenegaraan yang mengharuskan kehadiran Presiden, apabila terjadi keterlambatan rombongan Presiden (VVIP) dari jadwal yang ditentukan, tindakan operasional yang diambil oleh Penata Acara adalah...
Kunci Jawaban: D
Acara kenegaraan tidak boleh dimulai sebelum kehadiran VVIP (Presiden). Jika terjadi keterlambatan, protokol bertugas menahan (stand by) acara secara terkoordinasi dan elegan tanpa merusak kehormatan serta keheningan suasana acara formal.
Materi Terkait: Manajemen Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Lingkungan Parlemen
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Ketika Presiden RI dan Wakil Presiden RI hadir secara bersamaan untuk mengikuti Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen Senayan, siapakah yang berhak mendapatkan upacara jajar kehormatan (military honors) pada saat penyambutan kedatangan?
Kunci Jawaban: C
Dalam aturan keprotokolan dan tata upacara penyambutan, apabila dalam satu rangkaian acara dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, maka penghormatan kebesaran (jajar kehormatan) hanya diberikan kepada pejabat dengan kedudukan tertinggi, yaitu Presiden RI.
Materi Terkait: Penerapan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sesuai regulasi Keprotokolan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai prosedur sidang pelantikan, pihak yang bertugas membacakan Surat Keputusan (Keppres) tentang peresmian pengangkatan anggota DPR RI terpilih sebelum mereka mengucapkan sumpah/janji adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan prosedur baku sidang pelantikan atau pengucapan sumpah/janji anggota dewan, naskah Keputusan Presiden yang berisi peresmian keanggotaan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal lembaga yang bersangkutan (DPR/MPR/DPD).
Materi Terkait: Prosedur Keprotokolan dalam Sidang Paripurna, Rapat Paripurna, dan Pertemuan Alat Kelengkapan Dewan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Di dalam format penyusunan naskah Rundown kepanitiaan acara resmi, terdapat kolom 'PIC' (Person In Charge). Fungsi krusial dari kolom PIC tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Person In Charge (PIC) dalam sebuah rundown acara berfungsi untuk memastikan delegasi tugas yang jelas, sehingga diketahui secara pasti siapa pihak/panitia yang harus bertanggung jawab atas kesiapan eksekusi pada satu segmen acara tertentu.
Materi Terkait: Teknik Penyusunan Rundown, Script, dan Skenario Acara yang sistematis
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam praktik keprotokolan internasional antar-parlemen, sering dilakukan pertukaran cenderamata (exchange of gifts). Etiket diplomatik yang harus diperhatikan dalam penyiapan cenderamata tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Pemberian cenderamata diplomatik harus dipersiapkan matang berdasarkan profil penerima, sensitivitas/tabu budaya asing (misal menghindari warna atau benda tertentu), dan menganut asas resiprositas atau kesetaraan/timbal balik.
Materi Terkait: Keprotokolan Internasional dan Etiket Diplomatik dalam menyambut tamu negara/delegasi asing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penata Acara membutuhkan penambahan tata suara (sound system), karpet merah, dan podium untuk konferensi pers mendadak di area lobi gedung dewan. Unit manakah di Setjen DPR yang berwenang memfasilitasi logistik perlengkapan (Barang Milik Negara) tersebut?
Kunci Jawaban: D
Dalam struktur dukungan administratif Setjen DPR, Biro Umum (terutama Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan) adalah satuan unit kerja yang memiliki otoritas untuk menyediakan, mendistribusikan, dan menyiapkan barang/logistik fasilitas fisik gedung.
Materi Terkait: Koordinasi Lintas Unit dalam penyediaan logistik, keamanan, dan dokumentasi acara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang staf protokol bertugas mengawal (LO) tamu VIP dari bandara menuju lokasi acara. Jika di jalan tol terjadi insiden yang menyebabkan kemacetan total, langkah komunikasi manajemen krisis yang harus dilakukan adalah...
Kunci Jawaban: C
Komunikasi protokol yang baik saat menghadapi hambatan adalah kecepatan meng-update informasi ke Posko/Tim Pusat. Hal ini bertujuan agar tim di lokasi acara bisa memitigasi risiko, mengubah urutan rundown sementara (jika memungkinkan), dan mencari solusi jalur terdekat.
Materi Terkait: Manajemen Komunikasi Protokol: Teknik Briefing, Koordinasi VVIP/VIP, dan Handling Complaints
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peran seorang Moderator dalam sebuah Diskusi Panel di parlemen sangat krusial dan berbeda dengan tugas MC. Perbedaan tugas pokok Moderator adalah kemampuannya dalam...
Kunci Jawaban: E
Moderator memegang kendali jalannya substansi pada sebuah sesi diskusi/panel. Ia harus menguasai materi, memandu tanya jawab secara adil, menjembatani argumen panelis, dan memberikan sintesis/kesimpulan di akhir sesi.
Materi Terkait: Teknik Master of Ceremony (MC) dan Moderator untuk acara formal maupun semi-formal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pembuatan 'Risk Register' (Daftar Risiko) dalam perencanaan manajemen acara kenegaraan memiliki tujuan strategis untuk...
Kunci Jawaban: E
Risk Register adalah instrumen manajemen proyek/acara yang disusun untuk memetakan semua potensi ancaman (listrik mati, cuaca buruk, kerusuhan), mengukur dampaknya, serta merancang tindakan pencegahan dan mitigasi krisis (contingency plan).
Materi Terkait: Manajemen Krisis Acara: Identifikasi risiko dan pengambilan keputusan cepat terhadap gangguan acara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam undangan diplomatik berbahasa Inggris, sering dicantumkan Dress Code berupa 'Lounge Suit' atau 'Dark Suit'. Jika diaplikasikan dalam terminologi dan budaya keprotokolan Indonesia bagi pejabat pria, aturan ini sepadan dengan...
Kunci Jawaban: D
Dalam standar busana pergaulan internasional, 'Lounge Suit' atau 'Dark Suit' bermakna setelan jas resmi berwarna gelap lengkap dengan dasi. Di Indonesia, setelan ini secara legal diistilahkan dengan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
Materi Terkait: Standar Etiket, Tata Rias, dan Tata Busana (Dress Code) dalam lingkup keprotokolan pejabat negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan fungsi diplomasi parlemen (parliamentary diplomacy) baik secara bilateral, regional, maupun multilateral adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut UU MD3, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) merupakan AKD yang bertugas utama untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan serta kerja sama diplomasi antara DPR dengan parlemen negara lain.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan pengertian dalam UU Keprotokolan, konsep mengenai 'Tata Penghormatan' dilaksanakan dengan tujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sesuai dengan kedudukan harkat dan martabatnya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPR RI, apabila terdapat anggota dewan yang menggunakan kata-kata kasar, menyinggung pihak lain, atau mengganggu jalannya Rapat Paripurna secara berlebihan, pihak yang paling berwenang secara tata tertib untuk menertibkannya adalah...
Kunci Jawaban: C
Di dalam persidangan DPR, Pimpinan Rapat adalah otoritas tertinggi yang berwenang dan berkewajiban menjaga ketertiban, termasuk memberikan peringatan, memerintahkan untuk berhenti bicara, hingga mengeluarkan anggota dari ruang sidang jika melanggar tata tertib secara persisten.
Materi Terkait: Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Arah kebijakan strategis (Visi) dari Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung kelembagaan secara makro diarahkan untuk mewujudkan...
Kunci Jawaban: D
Visi utama dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah menjadi lembaga/aparatur pendukung yang modern, profesional, tepercaya, dan akuntabel guna mendukung secara penuh fungsi dan tugas perwakilan rakyat di lembaga kedewanan.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Penata Acara menolak permintaan temannya yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan VIP operasional kantor untuk keperluan piknik keluarga di akhir pekan. Sikap menolak penyalahgunaan fasilitas negara ini adalah bentuk implementasi Core Values ASN...
Kunci Jawaban: A
Nilai Akuntabel mencakup indikator perilaku untuk tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara (seperti mobil dinas) secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien hanya untuk kepentingan dinas.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dalam pelayanan kedewanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Acara pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Acara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Acara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Acara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Acara
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Acara menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.